Investasi Apple di Indonesia Masih Tarik Ulur, Ini Sebabnya

Redaksi Infomalang •6 Desember 2024 •2 menit baca

278 kali dibaca

Rencana investasi Apple di Indonesia masih menjadi perdebatan, dengan banyak faktor yang menjadi penghambat. Meski pemerintah berusaha menarik investor global, kepastian hukum yang lemah dan produktivitas tenaga kerja menjadi sorotan utama.

Kepastian Hukum Jadi Kendala Utama

Ekonom LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menyebut salah satu alasan utama Apple belum berinvestasi adalah ketidakpastian hukum di Indonesia. “Kepastian hukum di Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara Timur Tengah, Asia Timur, dan bahkan Amerika Latin,” ujar Riefky dalam diskusi Selular Business Forum, Kamis (5/12/2024). Ia menambahkan bahwa regulasi yang sering berubah-ubah membuat investor ragu menanamkan modalnya di Indonesia.

Hal ini diperparah oleh lambatnya proses perizinan yang memengaruhi kepercayaan investor. “Ketika regulasi sering berubah dan perizinan lambat, itu menimbulkan risiko besar bagi investor seperti Apple,” jelasnya.

Produktivitas Tenaga Kerja Masih Rendah

Selain kepastian hukum, produktivitas tenaga kerja Indonesia juga menjadi kendala utama. Menurut Riefky, produktivitas pekerja Indonesia kalah jauh dibandingkan negara seperti Vietnam, India, atau bahkan Saudi Arabia. “Produktivitas kita tertinggal, dan kemampuan tenaga kerja juga belum mumpuni dibandingkan negara-negara lain,” katanya.

Rendahnya produktivitas ini menjadi hambatan signifikan karena Apple membutuhkan tenaga kerja yang efisien dan terampil untuk mendukung standar operasionalnya. “Ini tantangan besar yang harus segera dibenahi oleh pemerintah,” tambah Riefky.

Apple Tetap Pertimbangkan Risiko Bisnis

Apple dikenal sebagai perusahaan dengan perhitungan bisnis yang sangat teliti, sehingga setiap investasi dipertimbangkan dengan matang. Riefky mengatakan bahwa kelemahan struktural di Indonesia membuat perusahaan teknologi besar seperti Apple sulit mengambil keputusan. “Dengan segala tantangan yang ada, sulit membujuk Apple untuk berinvestasi jika tidak ada perbaikan signifikan,” ungkapnya.

Namun, peluang tetap ada jika pemerintah bisa menunjukkan komitmen terhadap reformasi hukum dan peningkatan kualitas tenaga kerja. “Ini soal strategi jangka panjang yang perlu dirancang dengan baik,” pungkasnya.