Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, Doni Sandito, menegaskan bahwa hingga awal Agustus 2025 tidak ada satu pun tenaga pengajar atau wali asuh Sekolah Rakyat (SR) di wilayah Kota Malang yang mengundurkan diri. Pernyataan ini sekaligus merespons informasi dari Kementerian Sosial (Kemensos) terkait adanya gelombang pengunduran diri guru Sekolah Rakyat secara nasional yang dikabarkan mencapai angka 150 ribu orang.
“Untuk Kota Malang, tidak ada yang keluar. Justru saat ini kami sedang kekurangan tenaga pengajar dan wali asuh,” ujar Doni kepada awak media, Jumat (1/8/2025).
Menurut data terbaru, Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) Kota Malang saat ini memiliki 12 orang guru dan 4 wali asuh. Namun berdasarkan laporan dari pihak sekolah, setidaknya masih dibutuhkan tambahan 4 guru lagi serta 3 wali asuh untuk mendukung kegiatan belajar mengajar secara optimal. Selain itu, Doni juga menyebut bahwa kebutuhan tenaga administrasi juga masih belum terpenuhi.
“Jumlah detailnya saya tidak hafal, tapi kekurangan tersebut sudah kami sampaikan ke pihak terkait. Nantinya akan ditambah secara bertahap oleh Kemensos maupun Dinas Pendidikan,” jelas Doni.
Situasi serupa juga terjadi di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) yang saat ini menampung 75 siswa. Dari jumlah tersebut, 52 anak berasal dari Kota Malang, sementara sisanya merupakan siswa dari Kabupaten Malang dan Kota Batu. Sejauh ini, tidak ditemukan adanya pengunduran diri guru maupun wali asuh di lembaga tersebut.
“Kondisi di SRMA dan SRMP secara umum aman. Tidak ada siswa yang mengundurkan diri, meski ada beberapa yang sempat mengalami homesick atau rindu kampung halaman,” tambahnya.
Doni mengungkapkan bahwa anak-anak yang mengalami homesick biasanya berhasil ditenangkan oleh guru dan wali asuh di asrama. Selain itu, sebagian siswa juga mengeluhkan gangguan kesehatan ringan seperti sakit gigi dan masalah lambung. Menurut Doni, hal itu lebih disebabkan oleh proses adaptasi dan kondisi cuaca di lingkungan baru.
Sebagai bentuk dukungan untuk keberlangsungan pendidikan dan kenyamanan siswa di Sekolah Rakyat, Dinsos Kota Malang turut melibatkan penyuluh sosial serta pendamping psikologis dari lintas instansi di tingkat kabupaten/kota. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengisi kekurangan tenaga dan memastikan kondisi psikis maupun sosial anak-anak tetap stabil.
Baca Juga: Revitalisasi Perpustakaan Kota Malang, PKB Desak Perbaikan Fasilitas Berkelanjutan
“Semua pihak saling bersinergi. Ini memang soal adaptasi, jadi penting untuk memastikan anak-anak merasa nyaman dan terpantau kesehatannya. Selain itu, Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga sedang menjalin komunikasi dengan Kemensos di Jakarta untuk mempercepat proses pemenuhan kebutuhan tenaga tambahan,” imbuh Doni.
Dinsos-P3AP2KB Kota Malang juga terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan asrama untuk mengevaluasi kekurangan serta menyusun rencana penambahan sumber daya manusia. Setiap laporan dari lapangan segera ditindaklanjuti, baik untuk kebutuhan tenaga pengajar, wali asuh, maupun kebutuhan dasar seperti logistik dan layanan kesehatan.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berbasis asrama yang digagas Kementerian Sosial RI untuk anak-anak dari keluarga miskin atau rentan. Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan yang merata dan layak, serta membentuk karakter disiplin dan mandiri melalui pola asuh 24 jam oleh wali asrama.
Sekolah Rakyat di Kota Malang terdiri dari dua unit utama, yaitu SRMP dan SRMA. Keduanya berada di bawah pengawasan langsung Dinsos dan mendapat dukungan dari sejumlah dinas lain, termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
Kondisi fasilitas dan pelayanan di SRMP dan SRMA dinilai cukup baik. Aktivitas siswa diatur agar mendukung pembentukan karakter serta mendorong kenyamanan dan interaksi sosial yang sehat di lingkungan asrama. Mulai dari kegiatan belajar, kegiatan keagamaan, hingga rekreasi rutin dirancang dengan mempertimbangkan aspek psikososial anak.
Pemerintah Kota Malang sendiri terus memberikan atensi terhadap jalannya program Sekolah Rakyat. Selain memastikan fasilitas dan tenaga pengajar mencukupi, pemerintah daerah juga membuka pintu bagi masyarakat dan organisasi sosial untuk berpartisipasi dalam mendukung keberlangsungan program ini.
“Kami berharap dalam waktu dekat kebutuhan tenaga bisa segera terpenuhi agar pelayanan pendidikan di Sekolah Rakyat tetap berjalan optimal dan anak-anak bisa mendapatkan haknya secara maksimal,” pungkas Doni.
Dengan pendekatan terpadu dan partisipatif, Sekolah Rakyat di Kota Malang tetap menjadi salah satu contoh implementasi pendidikan sosial berbasis nilai gotong royong dan kepedulian sosial yang kuat di tengah tantangan nasional.
Baca Juga: Prestasi Gemilang, SMK Malang Raya Hantarkan Jawa Timur Juarai LKS Nasional
