Infomalang – Warga Kota Batu digemparkan dengan kabar penggerebekan yang melibatkan dua aparatur negara. Seorang oknum anggota DPRD Kota Blitar dan oknum Polwan Polres Blitar Kota digerebek di sebuah hotel kawasan wisata Kota Batu, Jawa Timur. Peristiwa ini langsung menjadi perbincangan hangat publik karena menyeret dua figur yang seharusnya menjadi teladan masyarakat.
Penggerebekan di Hotel Batu
Peristiwa ini terjadi pada akhir pekan lalu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, petugas gabungan melakukan penggerebekan setelah menerima laporan dari warga yang mencurigai aktivitas mencolok di salah satu kamar hotel di kawasan Oro-Oro Ombo, Kota Batu.
“Saat dilakukan pemeriksaan, benar ditemukan dua orang yang diduga oknum anggota DPRD Kota Blitar dan Polwan dari Polres Blitar Kota berada di kamar yang sama,” ujar salah satu sumber internal, Senin (20/10/2025).
Kedua orang tersebut kemudian diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kabar itu cepat menyebar di media sosial setelah video detik-detik penggerebekan beredar luas. Dalam video berdurasi singkat itu, tampak petugas mengetuk pintu kamar sebelum akhirnya membawa kedua oknum keluar dari hotel.
Respons dari Pihak Kepolisian
Pihak kepolisian melalui Kasi Humas Polres Blitar Kota, Iptu Ahmad Fauzi, membenarkan bahwa ada salah satu oknum Polwan yang kini sedang diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam).
“Benar, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh Propam. Kami masih menunggu hasil penyelidikan internal untuk memastikan duduk perkara sebenarnya,” ujarnya.
Fauzi menegaskan bahwa institusi Polri tidak akan mentoleransi tindakan yang mencoreng citra kepolisian. Jika terbukti melakukan pelanggaran etik atau disiplin, Polwan tersebut akan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Setiap anggota Polri wajib menjaga kehormatan dan moralitas, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Bila terbukti melanggar, pasti ada konsekuensi,” tegasnya.
Sikap DPRD Kota Blitar
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Blitar, Sutikno, juga buka suara mengenai keterlibatan salah satu anggotanya dalam peristiwa ini. Ia mengaku prihatin dan menyerahkan sepenuhnya proses pemeriksaan kepada pihak berwenang.
“Kami tidak akan menutupi. Kalau memang benar yang bersangkutan terlibat, kami akan menunggu hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian dan Badan Kehormatan DPRD,” jelas Sutikno.
Ia menambahkan, DPRD sebagai lembaga publik harus menjadi contoh bagi masyarakat. Karena itu, perilaku pribadi setiap anggota akan berpengaruh terhadap citra lembaga secara keseluruhan.
“Dewan punya tanggung jawab moral di mata masyarakat. Kasus ini harus jadi pelajaran agar semua anggota lebih berhati-hati menjaga etika dan integritas,” ujarnya menegaskan.
Baca Juga: Mobil Nasional Segera Hadir, Pemerintah Siapkan Anggaran Besar untuk Produksi Perdana
Reaksi Masyarakat dan Media Sosial
Kasus ini langsung viral di media sosial, terutama di platform X (Twitter) dan TikTok. Banyak warga menyuarakan kekecewaan dan mendesak agar kedua oknum tersebut diproses secara terbuka.
“Kalau rakyat biasa salah langsung viral dan dihukum. Pejabat juga harus diperlakukan sama,” tulis akun @malangupdate dalam komentarnya.
Ada pula warga yang menilai bahwa kejadian ini mencoreng kepercayaan publik terhadap aparatur negara. “Harusnya mereka jadi contoh, bukan malah bikin malu instansi,” tambah pengguna lain.
Reaksi publik yang meluas ini membuat lembaga terkait didesak untuk menunjukkan transparansi penuh. Pemerintah daerah juga diminta memperketat pengawasan terhadap moral dan perilaku aparatur di lapangan.
Langkah Penegakan dan Evaluasi
Hingga berita ini ditulis, baik pihak Propam Polres Blitar Kota maupun Badan Kehormatan DPRD Blitar masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap keduanya. Jika terbukti melakukan pelanggaran berat, sanksi yang dijatuhkan bisa berupa pemecatan tidak hormat bagi Polwan dan pemberhentian dari jabatan bagi oknum dewan.
Kedua lembaga tersebut berkomitmen untuk menangani kasus ini secara profesional tanpa adanya intervensi pihak manapun.
“Prosesnya sedang berjalan dan akan kami sampaikan hasilnya secara resmi setelah semua bukti terkumpul,” kata Fauzi menutup keterangannya.
Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi institusi publik di Blitar. Masyarakat berharap, kejadian semacam ini tidak hanya direspons dengan sanksi individu, tetapi juga menjadi momentum evaluasi moral bagi pejabat dan aparat di seluruh daerah.
Baca Juga: Tegas dan Tanpa Kompromi, Presiden Prabowo Siap Reshuffle Menteri yang Tak Disiplin
