Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengambil langkah strategis dengan memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendanai proyek infrastruktur. Langkah ini diambil menyusul kebijakan pemerintah pusat yang menunda transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menegaskan bahwa meski transfer dana infrastruktur tertunda, pembangunan tetap berjalan sesuai prioritas.
“Untuk daerah, pembangunan infrastruktur tetap bisa direalisasikan dengan pendanaan yang bersumber dari PAD,” ujarnya pada acara Gowes dan Coffee Morning Bersama Wartawan di Malang, Jumat (24/1/2025). Ia menjelaskan, program Asta Cita menjadi fokus utama Pemkot Malang. Meski sejumlah proyek tertahan, Kota Malang mampu mengandalkan PAD yang mencapai Rp1 triliun atau sekitar 42% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Pria di Malang Nekat Rampas Motor Wanita Open BO, Modus MiChat Jadi Dalih
Ruang Fiskal yang Mendukung Infrastruktur Prioritas
Menurut Iwan Kurniawan, kemandirian fiskal menjadi kunci keberhasilan pembangunan di daerah. Dengan PAD yang memadai, Pemkot Malang memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mendanai berbagai sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.
“Dengan kemandirian fiskal, kita dapat mengelola pembangunan sesuai kebutuhan daerah tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer pusat,” tambahnya. Hal ini sejalan dengan visi Pemkot Malang untuk tetap merealisasikan proyek-proyek yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Langkah ini menunjukkan bahwa Kota Malang mampu mengelola keuangan daerah secara mandiri di tengah tantangan fiskal. Proyek-proyek infrastruktur yang mendukung pelayanan dasar tetap menjadi prioritas utama.
Menu Bakso Mas Roy Surabaya, Kenikmatan Bakso Terbaik Di Surabaya !
Daftar Menu Depot Tanjung Api Beserta Harganya. Simak Harganya !