Malang – Dalam acara “Bimbingan Teknis Strategi Komunikasi Berbasis Isu Publik” yang diadakan di Malang, Jawa Timur, pada Rabu (24/7/2024), Fardila Astari, IAPR, CIQnR, CIQaR, seorang pakar public relations dan Communications Strategist di Reputasia Strategic Communications Consulting, menekankan pentingnya humas pemerintah untuk adaptif terhadap perkembangan media sosial dan digital dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif.
Fardila Astari menjelaskan bahwa dunia public relations telah mengalami transformasi signifikan. “Public Relations sudah berkembang sejak RACE diperkenalkan oleh John Marston di tahun 1963. Saat ini, di tahun 2022, berevolusi menjadi ROSTIR yang diperkenalkan oleh Regina M Luttrell,” ujarnya. Ia menekankan bahwa evolusi ini mencerminkan kebutuhan untuk lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi di lanskap media dan komunikasi.
Dalam menjalankan fungsi seorang PR, Fardila menegaskan pentingnya memahami berbagai media yang menjadi alat komunikasi. “Menjalankan fungsi seorang PR kita harus memahami media apa saja yang menjadi alat kita, di situ pentingnya memahami PESO model,” tambahnya. PESO model (Paid, Earned, Shared, Owned) adalah kerangka kerja yang membantu praktisi PR untuk mengoptimalkan berbagai jenis media dalam strategi komunikasi mereka.
Selain itu, Fardila juga menggarisbawahi pentingnya evaluasi dan monitoring dalam pekerjaan PR. “Tidak kalah pentingnya menggunakan AMEC Framework sebagai evaluasi dan monitoring pekerjaan kita,” kata Fardila. AMEC Framework adalah alat yang digunakan untuk mengukur efektivitas komunikasi dan PR, memastikan bahwa strategi yang diterapkan benar-benar mencapai tujuan yang diinginkan.
Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik (TKKKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Hasyim Gautama, yang juga hadir sebagai pembicara, mendukung pandangan Fardila. Ia menambahkan bahwa pemantauan isu publik di media sosial memberikan gambaran nyata tentang apa yang dirasakan oleh masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah. “Dengan memantau sentimen publik, pemerintah dapat menilai reaksi masyarakat dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Hasyim juga menyampaikan bahwa isu yang muncul di media sosial sering kali menjadi indikasi awal dari potensi krisis atau masalah yang lebih besar. “Dengan memahami tren ini, humas pemerintah diharapkan dapat mengambil tindakan preventif sebelum masalah tersebut menjadi lebih besar dan sulit diatasi,” tambahnya.
Berdasarkan kajian yang dilakukan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kominfo pada 2023, monitoring isu yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan daerah (K/L/D) dijalankan dengan standar yang berbeda-beda. “Sebagian besar menggunakan aplikasi berbayar dari pihak ketiga dan sebagian lainnya melakukan monitoring secara manual. Kondisi ini berimplikasi pada kesenjangan dalam menangani isu-isu publik yang strategis,” ujar Hasyim. Untuk mengatasi hal ini, Ditjen IKP Kominfo tengah merencanakan pembangunan platform monitoring isu publik yang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk lebih efektif dalam mengetahui isu yang menjadi perhatian publik.
Acara ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Malang yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, M. Syailendra, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, dan CEO Nolimit sekaligus ahli analisis media sosial, Aqsath Rasyid Naradhipa. Mereka sepakat bahwa kesadaran akan pentingnya memahami isu yang berkembang di media sosial akan membantu pemerintah untuk lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam melayani masyarakat.
