Infomalangcom – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya terhadap percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan bermalam di kawasan inti IKN, Kalimantan Timur. Kunjungan kerja ini menandai langkah simbolik sekaligus strategis, karena menjadi lawatan perdana Prabowo ke IKN sejak resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Agenda tersebut sekaligus memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memastikan proyek strategis nasional berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Kehadiran Presiden di kawasan inti IKN juga dipandang sebagai bentuk penguatan legitimasi proyek pemindahan ibu kota di awal masa pemerintahan baru. Dengan memilih bermalam di IKN, Presiden Prabowo menunjukkan bahwa pembangunan ibu kota negara tidak sekadar menjadi agenda administratif, melainkan prioritas strategis yang dikawal langsung oleh kepala negara. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap kesinambungan kebijakan nasional yang telah dirancang lintas periode pemerintahan.
Kunjungan Perdana Presiden Prabowo ke IKN
Presiden Prabowo tiba di IKN pada Senin petang setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, serta Balikpapan, Kalimantan Timur. Dari Balikpapan, Presiden menggunakan helikopter kepresidenan dan mendarat di helipad Istana Garuda. Kedatangan Kepala Negara disambut langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.
Momen penyambutan di helipad Istana Garuda turut mencerminkan kesiapan kawasan inti pemerintahan IKN dalam menerima aktivitas kenegaraan berskala tinggi. Infrastruktur dasar yang telah berfungsi menjadi indikator awal bahwa IKN mulai memasuki fase operasional terbatas. Situasi tersebut sekaligus memberi gambaran bahwa pembangunan fisik tidak hanya berfokus pada struktur gedung, tetapi juga pada kesiapan fasilitas penunjang bagi mobilitas dan keamanan presiden serta jajaran pemerintahan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa agenda bermalam di IKN merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Presiden di Kalimantan. Setelah merampungkan seluruh agenda di kawasan ibu kota baru, Presiden dijadwalkan melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kota Malang, Jawa Timur, pada Selasa pagi.
Agenda Strategis di Kawasan Ibu Kota Baru
Informasi yang beredar di kalangan wartawan menyebutkan Presiden Prabowo akan memimpin rapat dan menerima laporan langsung dari Kepala Otorita IKN. Laporan tersebut berkaitan dengan perkembangan terkini pembangunan IKN, termasuk progres fisik serta kesiapan infrastruktur pendukung pemerintahan.
Kunjungan ini memiliki makna khusus karena merupakan kunjungan pertama Prabowo ke IKN sebagai Presiden ke delapan Republik Indonesia. Sebelumnya, Prabowo terakhir kali mengunjungi kawasan tersebut pada September 2024 saat masih menjabat Menteri Pertahanan dan berstatus sebagai presiden terpilih.
Target IKN sebagai Ibu Kota Politik
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah menargetkan IKN berfungsi sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028. Pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif diproyeksikan mulai berkegiatan secara bertahap di IKN dalam dua tahun mendatang.
Untuk mendukung target tersebut, tahapan pembangunan gedung perkantoran pemerintahan telah berjalan sesuai perencanaan. Badan Otorita IKN telah menandatangani kontrak hasil lelang pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif pada akhir Oktober hingga November 2025.
Baca Juga : Swasembada Beras Tercapai, Prabowo Nilai Ada Ketidakadilan dalam Pengelolaan Kekayaan
Proyek Legislatif dan Yudikatif Bernilai Triliunan Rupiah
Kompleks legislatif di IKN akan dibangun di atas lahan seluas empat puluh dua hektare. Kawasan ini mencakup Gedung Sidang Paripurna, Serambi Musyawarah, Plaza Demokrasi, museum, serta perkantoran pendukung. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar delapan koma lima triliun rupiah untuk merealisasikan pembangunan kompleks tersebut.
Sementara itu, kompleks yudikatif direncanakan berdiri di atas lahan seluas lima belas hektare. Fasilitas ini akan menjadi pusat bagi Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Anggaran yang disiapkan untuk pembangunan kompleks yudikatif mencapai tiga koma satu triliun rupiah.
Kunjungan Presiden Prabowo ke IKN sebelum bertolak ke Malang memperlihatkan kesinambungan antara agenda nasional dan daerah. Selain memastikan progres pembangunan ibu kota baru, kunjungan ini juga mengirimkan pesan politik mengenai arah pemerintahan ke depan. Pemerintah menegaskan komitmen menjadikan IKN sebagai simbol transformasi tata kelola negara yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Dampak Kunjungan terhadap Persepsi Publik
Bagi publik, kehadiran Presiden di IKN memberikan kepastian bahwa proyek pemindahan ibu kota tidak berhenti pada tataran wacana. Kehadiran langsung kepala negara dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor, aparatur sipil negara, serta masyarakat luas. Dengan agenda lanjutan ke Kota Malang, pemerintah juga menunjukkan bahwa pembangunan nasional berjalan beriringan dengan perhatian terhadap daerah. Sinergi pusat dan daerah diharapkan mempercepat pemerataan pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi regional, serta memperkuat legitimasi kebijakan strategis pemerintah di mata publik.
Selain berdampak pada persepsi publik nasional, kunjungan ini juga memiliki implikasi politik dan ekonomi jangka menengah. Kehadiran Presiden diyakini mampu meningkatkan optimisme pelaku usaha dan investor yang terlibat dalam proyek IKN. Kepastian arah kebijakan dari pucuk pimpinan negara menjadi sinyal positif bagi dunia usaha bahwa pembangunan ibu kota baru tetap berada dalam jalur prioritas pemerintah, sekaligus membuka peluang percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja di kawasan sekitarnya.
Ke depan, konsistensi kepemimpinan Presiden Prabowo dalam mengawal pembangunan IKN akan menjadi faktor kunci keberhasilan. Kejelasan tahapan, transparansi anggaran, dan komunikasi publik yang efektif diperlukan agar target 2028 dapat tercapai. Dengan demikian, IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga simbol visi jangka panjang Indonesia menuju tata kelola negara yang lebih adaptif dan kompetitif. Langkah ini sekaligus menjadi tolok ukur awal arah kebijakan nasional pada periode pemerintahan baru yang tengah berjalan dan diharapkan mampu menjawab ekspektasi publik secara berkelanjutan di tingkat nasional utama.
Baca Juga : Tegas dan Tanpa Kompromi, Presiden Prabowo Siap Reshuffle Menteri yang Tak Disiplin
