MALANG – Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah pusat resmi dimulai di Jawa Timur. Salah satu sekolah yang mulai beroperasi adalah Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 22 Kota Malang, yang terletak di gedung BPSDM Jatim, Jalan Kawi. Pada hari pertama kegiatan, Senin (14/7/2025), Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur meninjau langsung pelaksanaan dan kesiapan sekolah tersebut.
Kunjungan ini dipimpin oleh Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas
Ia menyampaikan bahwa dimulainya kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah pusat dalam upaya menanggulangi kemiskinan melalui jalur pendidikan. Puguh secara khusus menyebut bahwa program ini mencerminkan keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan visi misi pemerintahannya.
“Ini adalah bentuk nyata dari keseriusan Presiden Prabowo melalui Kementerian Sosial untuk melaksanakan salah satu program dalam Asta Cita, yakni memberdayakan masyarakat miskin, khususnya mereka yang termasuk dalam desil 1 hingga 4,” ungkap Puguh.
Puguh menjelaskan, Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan berkualitas. Dalam program ini, seluruh kebutuhan siswa dipenuhi oleh pemerintah pusat, mulai dari fasilitas pendidikan, akomodasi, hingga makan dan kebutuhan dasar lainnya.
Pada kunjungannya, Puguh memantau langsung kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Ia meninjau ruang kelas, fasilitas tempat tinggal siswa, ruang makan, hingga pelayanan kesehatan bagi siswa baru. Menurutnya, semua sarana dan prasarana telah disiapkan dengan baik dan siap digunakan.
“Semua fasilitas terlihat siap. Mulai dari bangku, papan tulis, ruang belajar, tempat tidur, hingga dapur dan tempat makan sudah lengkap. Saya sangat mengapresiasi kesiapannya,” kata legislator dari Fraksi PKS tersebut.
Puguh juga menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat. Meski seluruh anggaran berasal dari pemerintah pusat, Puguh berharap koordinasi lintas sektor tetap terjaga agar program berjalan optimal.
Baca Juga: Beat Bonceng Tiga Tabrak Pemotor di Malang, 5 Luka
“Saya pikir ini adalah bukti konkret bahwa pemerintah pusat serius memberikan jaminan pendidikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yang terpenting, program ini tidak membebani anggaran daerah, karena semua biaya ditanggung pusat,” tegasnya.
Sebagai informasi, sebanyak 12 Sekolah Rakyat tahap 1A mulai beroperasi secara serentak di Jawa Timur. Total terdapat 1.183 siswa yang terdaftar dalam program ini, didampingi oleh 12 kepala sekolah, 175 guru, dan 137 tenaga kependidikan, termasuk wali asrama dan staf administrasi.
Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak yang memulai operasional pada tahun ajaran 2025/2026. Setelah tahap 1A, program ini akan dilanjutkan dengan tahap 1B yang melibatkan tujuh daerah, yakni Ponorogo, Jember, Bojonegoro, Tuban, Gresik, Pamekasan, dan Kota Pasuruan.
Pelaksanaan Sekolah Rakyat tahap 1B dijadwalkan dimulai pada akhir Juli 2025.
Secara keseluruhan, akan ada 19 Sekolah Rakyat yang beroperasi tahun ini di Jawa Timur. Hal ini mencerminkan komitmen serius dari pemerintah pusat dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan inklusif.
“Pendidikan adalah hak semua warga negara. Kehadiran Sekolah Rakyat ini merupakan bentuk nyata pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi, terutama bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu,” tutup Puguh.
Baca Juga: Gempa Magnitudo 6,7 Guncang Kepulauan Tanimbar, Warga Panik!
Dengan semangat kolaborasi antara pusat dan daerah, serta dukungan legislatif dan masyarakat, Sekolah Rakyat diharapkan mampu mencetak generasi baru yang cerdas, mandiri, dan siap berkontribusi untuk masa depan bangsa.
