Breaking

Skandal Pinjol & Gaji Karyawan: Holding BUMN Farmasi Dihujani Pertanyaan DPR!

Komisi VI DPR RI tak tinggal diam menyoroti kinerja perusahaan farmasi BUMN. Bukan hanya kerugian yang menjadi perhatian, tetapi juga kasus pelik pinjaman online (pinjol) yang melibatkan karyawan dan tunggakan gaji yang mencoreng citra holding tersebut.

Anggota DPR RI Komisi VI, Imas Aan Ubudiah, mengungkapkan ketidakpercayaan terhadap PT Indofarma Tbk (INAF) terkait penggunaan pinjol oleh karyawannya. “Bagaimana kami bisa percaya bahwa Bapak bisa menyelamatkan perusahaan yang nyaris karam? Melihat wajah-wajah jajaran Kimia Farma dan Indofarma, kami ragu,” tegas Imas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PT Bio Farma (Persero), Kamis (8/5/2025). Kecemasan Imas dipicu jejak digital di media sosial yang sulit dihapus. “Jejak digital di media sosial sangat sulit dihilangkan. Seorang pemimpin yang rela mengorbankan karyawannya untuk pinjol, itu sangat memprihatinkan,” tambahnya.

Baca Juga: Rahasia IPO Anak Usaha Barito Pacific Terungkap!

Skandal Pinjol & Gaji Karyawan: Holding BUMN Farmasi Dihujani Pertanyaan DPR!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Imas juga menyoroti Kimia Farma yang meski memiliki 1.054 apotek, masih merugi dan menunggak gaji 12.000 karyawan. Menurutnya, pelayanan Kimia Farma di daerah pemilihannya (Garut dan Tasikmalaya) cukup baik, namun harga obat yang kurang kompetitif menjadi kendala. “Apakah 12.000 pegawai ini termasuk yang gajinya belum dibayar? Juga beredar kabar bahwa karyawan kesulitan membeli beras. Bapak bertanggung jawab atas 12.000 pegawai dan 1.054 apotek dan klinik apotek,” tegas Imas.

Sebelumnya, karyawan Indofarma mengungkapkan tunggakan gaji mencapai Rp 95 miliar di hadapan anggota DPR. Ketua Umum SP Indofarma, Meidawati, menuntut pembayaran tunggakan gaji, tunjangan, iuran BPJS dan DPLK, serta pesangon pensiunan senilai Rp 95 miliar secara tunai. Kasus ini menunjukkan betapa kompleksnya permasalahan yang dihadapi holding BUMN farmasi, dan menuntut tindakan konkret dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik.

Baca Juga: Harga Minyak Naik! Perang Dagang AS-China Jadi Penentu?