Infomalangcom – Anggota DPRD Jawa Timur, Sasa, mengajak generasi muda untuk lebih aktif mengawal kebijakan publik dan meningkatkan literasi politik.
Ajakan tersebut menyoroti besarnya peran pemilih muda dalam menentukan arah demokrasi, khususnya di tingkat daerah seperti Jawa Timur.
Secara nasional, data Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menunjukkan bahwa pada Pemilu 2024 jumlah pemilih didominasi generasi muda.
Kelompok milenial dan generasi Z mencapai lebih dari 50 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT) nasional. Fakta ini menegaskan bahwa suara anak muda bukan hanya pelengkap, melainkan penentu arah kebijakan dan kepemimpinan.
Di Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, kontribusi pemilih muda memiliki dampak signifikan terhadap hasil pemilu legislatif maupun pemilihan kepala daerah.
Karena itu, keterlibatan mereka dalam proses pengawasan kebijakan dinilai sangat strategis.
Dominasi Pemilih Muda dalam Demokrasi
Menurut data resmi Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur, jumlah pemilih di Jawa Timur mencapai puluhan juta orang, dengan proporsi signifikan berasal dari kelompok usia 17–40 tahun.
Komposisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik yang disusun pemerintah daerah seharusnya mempertimbangkan aspirasi generasi muda.
Fenomena bonus demografi yang sedang dialami Indonesia juga menjadi momentum penting. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia berada dalam periode bonus demografi hingga sekitar tahun 2030-an, di mana penduduk usia produktif mendominasi struktur populasi.
Kondisi ini dapat menjadi kekuatan pembangunan apabila generasi muda aktif berpartisipasi dalam proses politik dan pengawasan kebijakan.
Baca Juga : DPRD Kota Malang Tegaskan Keamanan Anggaran BPJS, 9.920 Peserta Nonaktif Jadi Prioritas
Pentingnya Literasi Politik
Sasa menekankan bahwa melek politik bukan berarti terlibat dalam konflik atau polarisasi, melainkan memahami proses legislasi, fungsi pengawasan DPRD, serta mekanisme penyusunan anggaran daerah.
DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Peran masyarakat, khususnya pemuda, sangat dibutuhkan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki kewenangan membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, menyetujui anggaran, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan kebijakan pemerintah daerah.
Partisipasi publik menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi representatif.
Peran Pemuda dalam Pengawasan Kebijakan
Di era digital, keterlibatan pemuda dalam mengawal kebijakan semakin terbuka. Media sosial, forum diskusi publik, hingga kanal pengaduan daring pemerintah menjadi sarana efektif untuk menyampaikan aspirasi.
Laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menyebutkan bahwa penetrasi internet di Indonesia terus meningkat, dengan generasi muda sebagai pengguna terbesar.
Hal ini membuka peluang besar bagi partisipasi politik berbasis digital, termasuk advokasi kebijakan, kampanye isu publik, dan edukasi politik.
Sasa mendorong agar pemuda tidak hanya aktif saat pemilu, tetapi juga konsisten mengawal implementasi kebijakan setelah proses pemilihan selesai.
Menurutnya, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari partisipasi saat pencoblosan, tetapi juga dari keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi kebijakan.
Tantangan dan Harapan
Meski memiliki potensi besar, partisipasi politik pemuda masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya literasi politik, maraknya disinformasi, serta apatisme terhadap proses pemerintahan.
Data survei beberapa lembaga riset nasional menunjukkan bahwa sebagian generasi muda masih memandang politik sebagai sesuatu yang rumit dan jauh dari kehidupan sehari-hari.
Padahal, kebijakan daerah sangat berkaitan dengan isu yang dekat dengan pemuda, seperti pendidikan, lapangan kerja, kewirausahaan, ekonomi kreatif, hingga akses ruang publik.
Dengan keterlibatan aktif, pemuda dapat memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan generasi mereka.
Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk besar dan pusat pendidikan tinggi, Jawa Timur memiliki potensi besar dalam membangun ekosistem demokrasi partisipatif berbasis anak muda.
Ajakan Sasa DPRD Jatim ini menjadi pengingat bahwa generasi muda bukan sekadar objek kebijakan, melainkan subjek yang memiliki kekuatan menentukan arah pembangunan daerah.
Melalui peningkatan literasi politik, partisipasi aktif, dan pengawasan berkelanjutan, pemilih muda diharapkan mampu menjadi pilar penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Baca Juga : Musorkablub KONI Malang Berlangsung Sengit, Proses Pemilihan Tetap Berjalan
