Infomalangcom – Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras menjadi momentum penting dalam perjalanan pembangunan nasional, khususnya di sektor pangan. Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan capaian tersebut untuk menyampaikan refleksi mendalam mengenai arah kebijakan pangan nasional sekaligus mengkritisi praktik impor yang selama ini dilakukan, meski Indonesia dikenal sebagai negara dengan sumber daya alam melimpah dan tanah yang subur.
Sebagai kepala negara, Prabowo menegaskan bahwa swasembada beras bukan sekadar capaian statistik, melainkan simbol perubahan arah kebijakan pangan nasional. Ia menyebut keberhasilan tersebut sebagai bukti bahwa dengan perencanaan yang tepat, keberpihakan kepada petani, serta pengelolaan sumber daya yang serius, Indonesia mampu keluar dari ketergantungan struktural terhadap impor bahan pangan pokok.
Kritik atas Ketergantungan Impor Pangan
Presiden Prabowo menilai ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan sebagai kondisi yang tidak logis. Dalam pandangannya, negara dengan luas wilayah besar, kekayaan alam berlimpah, serta iklim yang mendukung pertanian semestinya mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Ketergantungan pada pasokan luar negeri, menurutnya, mencerminkan adanya persoalan struktural dalam pengelolaan sumber daya nasional.
Presiden juga menilai bahwa impor pangan yang berlangsung bertahun-tahun telah melemahkan kepercayaan diri bangsa dalam mengelola potensi sendiri. Ketika kebutuhan dasar dipenuhi dari luar negeri, negara menjadi rentan terhadap gejolak global, baik dari sisi harga maupun pasokan. Oleh karena itu, Prabowo menekankan pentingnya membangun kemandirian pangan sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional jangka panjang.
Ia juga mengaitkan kondisi tersebut dengan sejarah panjang perjuangan bangsa. Setelah ratusan tahun berjuang melawan penjajahan dan puluhan tahun merdeka, Indonesia dinilai seharusnya berdiri sejajar dengan negara lain, bukan justru bergantung pada impor bahan pangan strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
Kekayaan Negara Belum Dinikmati Merata
Prabowo menyoroti realitas bahwa kekayaan Indonesia belum sepenuhnya dirasakan oleh mayoritas rakyat. Menurutnya, fakta bahwa negara kaya masih harus mengimpor pangan menunjukkan adanya ketimpangan dalam sistem distribusi dan pengelolaan hasil bumi. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar isu teknis, melainkan menyangkut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam konteks tersebut, Prabowo memandang sektor pangan tidak bisa dilepaskan dari misi pemerataan kesejahteraan. Ia menilai petani kerap berada pada posisi yang kurang menguntungkan meski menjadi tulang punggung produksi. Ketimpangan inilah yang menurutnya harus diperbaiki agar kekayaan alam benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat, bukan hanya tercatat dalam angka makro ekonomi.
Presiden mengakui dirinya bukan akademisi dengan gelar profesor, namun ia meyakini bahwa akal sehat dan nurani cukup untuk membaca ketidaksesuaian yang terjadi. Ia mengaku dapat merasakan langsung ketidakadilan yang dialami sebagian masyarakat, terutama mereka yang berada di sektor pertanian dan pedesaan.
Komitmen Perjuangan Sejak Sebelum Menjabat Presiden
Dalam pernyataannya, Prabowo juga menyinggung perjalanan panjang perjuangannya sebelum menjabat sebagai Presiden RI. Ia menyatakan bahwa upaya memperbaiki kondisi bangsa telah ia lakukan jauh sebelum berada di tampuk kekuasaan, meski kerap disalahpahami dan mendapat berbagai tudingan negatif.
Prabowo menegaskan bahwa tudingan terhadap dirinya tidak pernah menyurutkan niat untuk memperjuangkan perubahan. Ia menyebut komitmen tersebut lahir dari keyakinan bahwa negara harus hadir untuk melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. Perjuangan di bidang pangan, menurutnya, merupakan bagian dari upaya membangun kedaulatan nasional yang berdaulat secara politik dan berdikari secara ekonomi.
Sebagai seorang prajurit TNI, Prabowo menegaskan bahwa jati dirinya adalah bagian dari tentara rakyat. Ia mengingat kembali masa perjuangan ketika TNI lahir dari rakyat dan hidup bersama rakyat. Nilai tersebut, menurutnya, menjadi dasar komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan dan kemandirian bangsa, termasuk dalam sektor pangan.
Swasembada Beras dan Capaian Produksi Nasional
Indonesia secara resmi mengumumkan keberhasilan swasembada beras pada tahun 2025. Capaian ini melampaui target awal yang diperkirakan membutuhkan waktu empat hingga lima tahun. Sepanjang 2025, produksi beras nasional tercatat mencapai 34,71 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Keberhasilan swasembada beras ini juga dinilai sebagai hasil sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta para pelaku di sektor pertanian. Prabowo menekankan bahwa capaian produksi beras tertinggi sepanjang sejarah tersebut harus dijaga keberlanjutannya melalui penguatan infrastruktur pertanian, stabilitas harga, dan jaminan kesejahteraan petani agar Indonesia tidak kembali bergantung pada impor di masa mendatang.
Badan Pangan Nasional melaporkan bahwa pada awal 2026, stok beras nasional mencapai 12,529 juta ton. Jumlah tersebut mencakup Cadangan Beras Pemerintah serta stok yang tersebar di rumah tangga, sektor usaha, dan fasilitas layanan publik. Capaian ini menjadi fondasi kuat bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan pangan dan mengurangi ketergantungan impor secara berkelanjutan.
Baca Juga :
Prabowo Persilakan Publik dan Diaspora Bantu Korban Banjir Sumatera, Mekanisme Jadi Kunci
