6 kali dibaca
KABUPATEN MALANG – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang Abdul Qodir menyebut investor proyek Tol Malang-Kepanjen mengundurkan diri karena kajian volume kendaraan dinilai belum memenuhi kelayakan investasi.
Qodir, yang juga anggota Komisi III DPRD, mengatakan informasi itu ia dapat saat bersama sejumlah legislator Komisi III menemui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Agustus lalu untuk menanyakan kelanjutan proyek, seperti diberitakan beberapa media, Selasa (17/11/2026). Nama investor tidak disebutkan.
“Mundur. Pertimbangannya berkaitan dengan hasil kajian volume kendaraan yang belum memenuhi kelayakan investasi,” ujar Qodir. Menurutnya, fluktuasi arus kendaraan belum memungkinkan tol menjadi alternatif pengurai kemacetan, sementara jalan regional yang ada masih dinilai bisa menjadi jalur utama menuju Kepanjen. Ia berharap pemerintah daerah proaktif menggandeng badan usaha lewat skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) agar proyek tidak molor.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma menyebut Kementerian PU sedang menjaring investor untuk proyek ini. “Saat ini kementerian sedang menjaring investor,” katanya di beberapa media, Selasa (1/9/2026). Ia menyebut pembiayaan tol nantinya lewat KPBU, bukan APBN.
Dalam pemberitaan lain, Sabtu (12/9/2026), Khairul mengatakan, “setahu saya, itu sudah ada dua investor yang siap.” beberapa media menulis kedua investor itu masih tahap penjajakan dan tidak menyebut nama.
Khairul, dikonfirmasi beberapa media pada Selasa (8/9/2026), menyatakan studi kelayakan dan desain dasar sedang disusun dan ditinjau ulang dengan target rampung Desember 2026. Hasilnya menjadi dasar penentuan trase, jumlah simpang susun, dan kebutuhan investasi. Dari sumber yang lain, Rabu (9/9/2026), menulis ia menyebut perubahan jalur masih terbuka, termasuk kemungkinan bergeser ke timur. Kamis (2/4/2026), ia menyebut kebutuhan anggaran Rp10,04 triliun yang diupayakan ditekan. Beberapa sumber menulis angka itu belum final.
Di sisi lain, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang Zulham Akhmad Mubarok menyatakan rute lama tahun 2022 yang melintasi kawasan padat permukiman dievaluasi karena pembengkakan biaya pembebasan lahan, Minggu (15/11/2026). Beberapa media, Kamis (12/11/2026), menulis jumlah akses dikaji dikurangi dari empat titik (Bululawang, Pakisaji, Pagelaran, dan Kepanjen) menjadi satu atau dua.
Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi, Minggu (15/11/2026), kepada beberapa media, mengatakan kepastian titik pembebasan lahan masih menunggu penetapan trase resmi dari pemerintah pusat. Jika studi kelayakan rampung akhir 2026, pengadaan tanah dan pembebasan lahan baru berjalan mulai 2027, dengan konstruksi fisik diproyeksikan sekitar akhir 2027 hingga 2028. Ia mengimbau warga tidak berspekulasi soal harga tanah.
Bupati Malang Sanusi, Selasa (9/12/2025), menyebut jalur yang diwacanakan Pemkab dimulai dari exit Tol Madyopuro, Kota Malang, melewati Tajinan dan Bululawang, lalu berbelok di Gondanglegi menuju Kepanjen. Sebelumnya, rute proyek ini direncanakan melintasi Desa Karangduren, Kecamatan Pakisaji.
Pada 2023, Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomie Herawanto, Senin (6/3/2023), menyatakan PT PP (Persero) mengevaluasi trase lalu mengembalikan rencana proyek ke pemerintah pusat.
Penulis: Fuad Baswarudin
Editor: Handoyo Tejo Wasito

Malang Daily
Malang Daily
Olahraga
Malang Daily
Malang Daily
Malang Daily