UPDATE MALANG RAYA Kabar terbaru, agenda, layanan publik, dan informasi penting untuk warga Pantau Update
THE AUTHORITY OF MALANG RAYA
20 November 2026Malang Raya
Kirim Info Warga
Jodipan Setelah 10 Tahun, Bagaimana Sekarang? Seri Malang In Depth, Unduh Ebook di infomalang.com
20 November 2026Malang Raya

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU, Diusulkan Sejak 2008

Ketua DPR Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset, tampil di layar besar ruang sidang
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna ke-13 DPR yang mengesahkan UU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Kamis (19/11/2026). (Foto: Naifuroji/MRI via DPR RI)

Singkatnya

  • DPR mengesahkan UU Perampasan Aset pada Kamis (19/11/2026).
  • Cakupan utama korupsi, ditambah enam tindak pidana lain; pidana perpajakan tidak termasuk.
  • Perampasan bisa lewat putusan pidana maupun tanpa putusan pidana.

Kenapa

Aset hasil kejahatan, termasuk korupsi dan investasi bodong, kini punya payung hukum khusus, dan pengelolaannya diserahkan ke badan bentukan Presiden.

Kesimpulan

Tahap DPR selesai; UU masih menunggu pengesahan Presiden dan pengundangan.

Ringkasan ini dibantu AI dan ditinjau tim redaksi Info Malang.

Bagikan

3 kali dibaca

Rapat Paripurna ke-13 menyetujui RUU tersebut pada Kamis (19/11/2026), sehari setelah pembicaraan tingkat I rampung.


JAKARTA – DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat dan menanyakan persetujuan kepada setiap fraksi. Peserta rapat menjawab, “Setuju.”

Sehari sebelumnya, Rabu (18/11), pembicaraan tingkat I rampung. Komisi III DPR dan pemerintah sepakat membawa RUU itu ke rapat paripurna.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, “Jadi undang-undang ini utamanya adalah perampasan aset terkait tindak pidana korupsi.” Pernyataan itu ia sampaikan dalam rapat kerja dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026). RUU itu juga memuat tambahan beberapa tindak pidana lain yang terbatas atau mirip korupsi.

Cakupan tindak pidana itu sebelumnya berjumlah 13 jenis, lalu dipangkas menjadi korupsi dan enam jenis tindak pidana lain. Tindak pidana perpajakan tidak termasuk di dalamnya, berdasarkan keterangan yang dimuat DDTCNews dan IKPI pada 12 November 2026.

Menurut pokok pengaturan dalam pembahasan, perampasan aset dapat ditempuh lewat putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Aturan ini juga memuat penipuan atau penggelapan bermedia teknologi informasi yang berdampak luas, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong.

Ancaman pidana bagi pelaku korupsi dan tindak pidana lain, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan, juga ditegaskan dalam RUU tersebut. Pengelolaan aset, mulai dari penyimpanan hingga pengembalian atau pelepasan, ditangani badan yang dibentuk Presiden.

Usulan RUU ini sudah ada sejak 2008. DPR menetapkannya sebagai usul inisiatif pada paripurna Selasa (6/10/2026), dan pembahasan daftar inventarisasi masalah dimulai pada masa sidang yang berawal 10 November. Pengesahan hari ini lebih cepat dari tenggat 15 Desember 2026 yang sebelumnya dipatok Komisi III.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan dukungan terhadap pengesahan RUU ini saat peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Berdasarkan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, RUU yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden tetapi tidak disahkan Presiden dalam 30 hari sejak persetujuan akan sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Editor: Handoyo Tejo Wasito

Bagikan
Arek Malang wajib follow

The Authority of Malang Raya

Mau tahu info akurat, mendalam, dan komprehensif di sekitar Malang? Langsung pantau infomalang.

Tag teman tongkronganmu yang paling sering ketinggalan info.