Sangat pantas Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mendapatkan pujian karena tindakannya.
Politisi Partai Gerindra itu menolak tegas suatu mobil dinas baru.
Menurut Dedi Mulyadi, mengeksekusi jabatan bukan berarti dapat menikmati mobil dinas baru.
Kemudian, apa yang lakukan Dedi Mulyadi dilakukan oleh kepala daerah lain di Jawa Barat.
Mereka adalah Bupati dan Wakil Bupati Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade, serta Walikota Bekasi Tri Adhianto.
Keputusan ini menunjukkan komitmen mereka untuk mengalihkan anggaran ke sektor yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.
Keempat panglima daerah atau pemda, yaitu Purwakarta, Subang, Bogor, dan Kota Bekasi, telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengoperasikan mobil dinas baru. Mereka lebih memilih mengemudikan mobil pribadi,” ujar Dedi Mulyadi kepada Kompas.com, Kamis (16/1/2025).
Dalam posting video di akun TikTok-nya, Dedi Mulyadi bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang dipilih, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi (Jaro Ade).
Ia bertanya apakah mereka perlu membeli mobil resmi atau tidak.
Rudy dengan tegas menjelaskan bahwa ia dan wakilnya tidak akan memanfaatkan fasilitas tersebut.
“Kami berkomitmen untuk tidak membeli mobil dinas baru. Bangunan pendopo Bupati Bogor pun akan kami manfaatkan untuk kepentingan masyarakat Bogor,” kata Rudy.
Progres Pembaru Hukum Acara Pengadilan Artikel Kompas.id Ade Ruhandi menambahkan bahwa dana untuk membeli mobil dinas lebih baik digunakan untuk memberikan tempat tinggal bagi para masyarakat yang tidak mampu.
“Alangkah baiknya fokus pada pembangunan rumah tidak layak huni, mobil sudah ada,” kata pakarnya.
Dan Komitmen serupa juga datang dari Wali Kota Bekasi terpilih, Tri Adhianto.
Dalam sebuah video lain, ketika Dedi bertanya apakah dia akan menggunakan mobil dinas baru, Tri menjawab dengan yakin bahwa mobil pribadinya sudah cukup.
“Saya puas dengan mobil pribadi yang sudah ada,” jawabnya tegas.
Dedi sendiri memuji langkah tersebut dan mengulangi bahwa budget untuk mobil dinas bisa dialihkan ke sektor yang lebih penting, seperti pembangunan jalan atau bantuan kepada masyarakat miskin.
Dedi juga menyatakan komitmen untuk tidak akan membeli mobil dinas baru bagi Jabatan Gubernur setelah beliau dilantik.
Dia menyampaikannya saat bertemu Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin di Gedung Pakuan, Jumat (10/1/2025).
Saya minta kepada Bapak Presiden, tolong janganlah membeli mobil baru untuk saya begini saja. Tidak perlu, saya juga saya memiliki mobil, sudah cukup. Jadi jangan semua kepala daerah baru selalu dikaitkan dengan mobil baru saja.
Dedi mengatakan, anggaran untuk pembelian mobil dinas lebih baik digunakan untuk sektor yang lebih utama,Misalnya pembangunan jalan atau bantuan untuk masyarakat miskin.
Belanja mobil baru kita kalikan dengan anggaran untuk pembangunan jalan dan rumah bagi rakyat miskin, baru kita ubah di Perubahan.
Di tempat yang sama, Bey Machmudin menyatakan bahwa beliau telah menyiapkan semua kebutuhan yang diperlukan Dedi sebagai Gubernur Jawa Barat terpilih.
“Ia hanya memastikan dari sisi kendaraan sendiri, yaitu apakah mobil tersebut dapat berjalan dan menggunakan AC, serta tidak mogok di tengah perjalanan,” ujarnya.
Bey percaya Dedi yang dipilih langsung oleh masyarakat Jawa Barat, akan mampu memberikan pembangunan dan kemajuan bagi provinsi itu.
“Saya yakin Pak Dedi akan lebih baik ke depan. Visinya masih sama, tapi karena Pak Dedi telah dipilih oleh rakyat, ia memiliki kekuatan dan dukungan masyarakat yang lebih kuat. Itu adalah modal penting bagi Pak Dedi dan Jawa Barat. Saya yakin dalam waktu satu atau dua tahun, Jawa Barat akan maju lebih pesatlah,” tambah Bey.
Pada akhirnya, Bey, yang telah menjabat selama lebih dari satu tahun sebagai Gubernur Jawa Barat, menyarankan pada Dedi untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.
Saya ingin membangun dan meluaskan semakin baik rakyat Jawa Barat, itulah yang mencengkeram hati saya, Pak Dedi lebih cerdas dan lebih berpengalaman dari saya. Ia adalah mantan anggota DPRD, wakil bupati, bupati, anggota DPR RI, dan sekarang akhirnya gubernur, sudah menempuh jalur politik dengan benar, dan sebagai aktivis legislatif mana pun, saya rasa sudah semakin dewasa dan mampu.
Keputusan Dedi dan empat kepala daerah ini menunjukkan komitmen mereka untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, serta menjadi contoh nyata tentang kepemimpinan yang berorientasi pada keberlanjutan dan meletakkan kepentingan rakyat sebagai prioritas.
