Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang sedang mengkaji ulang jalur trayek angkutan kota (angkot) sebagai respons atas aspirasi dari para sopir. Wacana re-routing atau penyesuaian ulang rute ini mencuat setelah sejumlah sopir menyampaikan keluhan mereka dalam audiensi terbaru bersama Dishub. Langkah ini juga menjadi bagian dari persiapan menyambut sistem transportasi terpadu Trans Jatim yang direncanakan masuk ke Kota Malang.
Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menjelaskan bahwa trayek angkot yang berlaku saat ini masih mengacu pada penetapan tahun 1998. “Sudah 25 tahun tidak ada pembaruan secara menyeluruh. Maka wajar jika sopir angkot mengeluhkan ketertinggalan sistem saat ini,” ujarnya, Jumat (4/7/2025).
Menurut Jaya, sapaan akrab Widjaja, sistem angkot berbasis trayek tetap saat ini kalah bersaing dengan transportasi online yang lebih fleksibel dalam melayani penumpang. “Mereka, para sopir, ingin meningkatkan layanan dan menjangkau lebih banyak wilayah. Itu sebabnya kami kaji opsi re-routing,” tambahnya.
Dishub akan melakukan analisis mendalam terkait potensi jalur baru yang belum terlayani, seperti kawasan perumahan dan Jalan Danau Toba. “Kami tidak ingin hanya sekadar mengubah rute, tapi memastikan ada keseimbangan antara beban operasional dan load factor (tingkat keterisian penumpang),” jelas Jaya.
Ia menyebutkan, dalam satu jalur angkot bisa saja terdapat hingga 100 unit kendaraan, namun load factor-nya hanya sekitar 30 persen. “Sisanya kosong, tapi di sisi lain ada daerah yang belum terlayani sama sekali. Ini tidak efisien,” tegasnya.
Baca Juga: Bupati & DPRD Malang Sahkan PAK APBD 2025
Re-routing ini, lanjut Jaya, juga berpotensi dikolaborasikan dengan peran angkot sebagai feeder atau pengumpan armada Trans Jatim. Dishub Kota Malang sendiri telah memiliki kajian teknis yang mendukung integrasi ini. “Feeder akan menjadi peran strategis angkot ke depan. Ini bagian dari re-routing yang sedang kami formulasikan,” katanya.
Selain persoalan rute, para sopir angkot juga meminta bantuan pemerintah untuk mengusulkan keringanan pajak kendaraan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mereka mengaku kesulitan membayar pajak kendaraan karena beban operasional yang tinggi dan penghasilan yang menurun akibat menurunnya jumlah penumpang.
“Mayoritas sopir mengatakan mereka tidak sanggup membayar pajak kendaraan. Maka mereka minta agar Pemkot Malang bisa menyampaikan usulan permohonan keringanan ke Pemprov,” ungkap Jaya.
Menanggapi permintaan ini, pihak Dishub menyatakan akan menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat provinsi. Menurut Jaya, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mendukung penuh upaya perbaikan sistem angkutan kota ini sebagai bagian dari program strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang.
“Program ini sejalan dengan misi Dasa Bhakti Wali Kota, termasuk di dalamnya Ngalam Asik, Ngalam Nyaman, dan Ngalam Ngopeni yang menyentuh sektor transportasi publik,” kata Jaya.
Perubahan ini juga dimaksudkan untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan mobilitas masyarakat yang berubah dalam dua dekade terakhir. Saat ini, masyarakat lebih banyak memilih kendaraan pribadi atau transportasi online karena dinilai lebih cepat dan fleksibel.
“Kalau tidak ada inovasi dari sisi angkot, maka mereka akan semakin tersisih. Maka Dishub hadir untuk menjembatani dan memfasilitasi perubahan agar angkot tetap relevan,” tutur Jaya.
Rencana penyesuaian trayek ini nantinya akan mencakup pemetaan ulang jalur, pendataan armada aktif, hingga pendampingan dalam pelaksanaan sistem re-routing. Dishub memastikan tidak akan menambah jumlah armada, melainkan memaksimalkan yang sudah ada dengan distribusi yang lebih merata.
Proses re-routing akan dilakukan secara bertahap dan berbasis data lapangan. Dishub juga membuka peluang partisipasi dari komunitas sopir dan paguyuban angkot untuk memberi masukan selama proses berlangsung.
“Prinsipnya adalah layanan transportasi publik yang berkelanjutan, terjangkau, dan terintegrasi. Angkot tetap punya peran, tinggal bagaimana kita menyesuaikan dengan kebutuhan zaman,” pungkas Jaya.
Baca Juga: Kepanjen Dapat Bantuan Armada Tiga Roda, Tiga Desa Siap Tingkatkan Mobilitas Warga
