InfoMalang — Angka pengangguran di Kabupaten Malang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, tercatat sebanyak 80.950 warga tergolong sebagai pengangguran terbuka. Meski pemerintah telah meluncurkan berbagai program, tantangan dalam menurunkan angka tersebut belum sepenuhnya teratasi.
Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Malang, Drs Abdul Rouf, menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Malang telah menunjukkan komitmen dalam menghadapi persoalan tersebut. Hal itu tercermin dari sejumlah program strategis yang mulai dijalankan pada tahun 2024 hingga 2025.
“Telah ada upaya yang serius dari Pemkab Malang untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti tercermin dari beberapa program,” ujar Abdul Rouf, Jumat (4/7/2025).
Sejumlah inisiatif yang telah digulirkan di antaranya pelatihan bersertifikat untuk calon tenaga kerja, peluncuran aplikasi Siap Kerja sebagai platform digital pencarian kerja, program padat karya untuk menyerap tenaga kerja lokal, serta kemudahan perizinan usaha guna menarik investasi. Tak ketinggalan, bantuan modal bergilir juga diberikan kepada pelaku usaha kecil sebagai langkah pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Namun begitu, Rouf menilai bahwa efektivitas program masih perlu ditingkatkan, terutama jika dilakukan secara terpisah dan tidak terintegrasi. Menurutnya, upaya penurunan angka pengangguran harus bersifat kolaboratif, melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha secara menyeluruh.
“PDM mendukung penuh program-program tersebut. Namun tentu saja butuh waktu dan upaya kolaboratif yang lebih besar agar semua bisa maksimal. Melibatkan ormas dalam pemberdayaan masyarakat pengangguran adalah keniscayaan,” tegasnya.
Muhammadiyah sebagai Organisasi Mitra Sebagai organisasi kemasyarakatan yang telah berpengalaman dalam gerakan sosial dan pemberdayaan, Muhammadiyah menyatakan kesiapan untuk bermitra dengan Pemkab Malang dalam berbagai program pengurangan pengangguran.
Baca Juga:Dorong Profesionalisme, DPRD Malang Minta Damkar Berdiri Mandiri
PDM Kabupaten Malang bahkan telah memiliki inisiatif nyata di bidang ekonomi. Melalui Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata (MEBP), PDM mendirikan PT Sinar Dirgantara Perkasa yang bertujuan mendorong terciptanya peluang kerja baru serta penguatan ekonomi lokal.
“Kami siap jika diajak bermitra. Muhammadiyah punya jaringan dan pengalaman dalam kerja-kerja sosial, dan kami percaya itu bisa berkontribusi menurunkan angka pengangguran,” kata Abdul Rouf.
Langkah Strategis untuk Masa Depan Pemerintah daerah sendiri terus berupaya mengevaluasi efektivitas program-program penanggulangan pengangguran yang sudah berjalan. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat kendala di lapangan dan potensi pengembangan program agar lebih tepat sasaran.
Salah satu strategi ke depan adalah memetakan kebutuhan tenaga kerja berbasis potensi wilayah. Dengan begitu, pelatihan kerja dapat diarahkan sesuai kebutuhan sektor industri lokal. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Malang juga akan memperluas kemitraan dengan institusi pendidikan dan lembaga pelatihan kerja agar lebih banyak generasi muda terserap ke dunia kerja.
Di sisi lain, peran aktif masyarakat juga menjadi bagian penting dalam upaya menekan pengangguran. Kesadaran akan pentingnya keterampilan, pelatihan, serta inisiatif membuka usaha mandiri harus terus dibangun.
Sebagai penutup, angka pengangguran yang masih tinggi memang menjadi tantangan besar. Namun, dengan evaluasi yang terus dilakukan serta keterlibatan berbagai pihak, Kabupaten Malang diyakini mampu memperbaiki kondisi tersebut. Sinergi antara pemerintah, ormas, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan langkah terarah dan kolaborasi yang solid, harapan menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kualitas hidup warga Kabupaten Malang bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.
Baca Juga:Dorong Profesionalisme, DPRD Malang Minta Damkar Berdiri Mandiri
