Kebijakan Pemerintah Kota Batu terkait rencana penerapan sistem gate parkir elektronik di kawasan Alun-Alun Kota Batu memunculkan gelombang penolakan. Ratusan pedagang kaki lima (PKL) serta juru parkir (jukir) menggelar aksi protes di Balai Kota Among Tani, Selasa (15/7/2025) siang. Mereka mendatangi gedung pemerintahan tersebut untuk meminta kejelasan terkait Surat Keputusan (SK) Wali Kota Nurochman yang sudah ditandatangani mengenai kebijakan baru itu.
Massa yang diperkirakan berjumlah sekitar 200 orang menyampaikan unjuk rasa dengan membawa berbagai aspirasi. Mereka menilai penerapan gate parkir elektronik dilakukan tanpa melibatkan mereka secara langsung ataupun memberikan sosialisasi sebelumnya. Puspita Herdsyari, koordinator aksi sekaligus perwakilan PKL Alun-Alun Kota Batu, menyatakan bahwa keluarnya SK Wali Kota seharusnya didahului dengan dialog terbuka dengan pihak-pihak terdampak.
“Aksi ini untuk menuntut kejelasan. Sebelum SK itu terbit seharusnya minimal ada sosialisasi terlebih dahulu tentang skema yang akan diterapkan,” ungkap Puspita di depan para pengunjuk rasa.
Puspita bersama para pedagang dan jukir juga mengungkapkan kekhawatiran lain. Mereka khawatir penerapan gate parkir justru akan memicu antrean panjang kendaraan yang masuk ke kawasan alun-alun, sehingga menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung. Penurunan jumlah pengunjung otomatis akan mempengaruhi pendapatan PKL dan jukir yang selama ini menggantungkan mata pencaharian dari ramainya kawasan tersebut.
Menurut Puspita, tujuan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya dapat dicapai dengan cara yang lebih melibatkan masyarakat. Ia bahkan mengusulkan agar Dishub Kota Batu ikut menurunkan pegawainya untuk memonitor langsung setoran jukir bila memang ada persoalan kepercayaan terkait pengelolaan parkir.
Walaupun sebagian besar peserta aksi menolak tegas, Puspita menambahkan bahwa mereka membuka ruang dialog. Mereka bersedia jika Pemkot Batu menggelar uji coba atau simulasi pada akhir pekan. “Kita bisa lihat apakah sistem ini justru membuat ruwet atau justru menambah kenyamanan. Jika ternyata menimbulkan masalah baru, maka program gate parkir sebaiknya dibatalkan,” tegasnya.
Baca Juga: Lanud Abdulrachman Saleh Turun Langsung Salurkan Bantuan Sosial di Sumber Awan Kabupaten Malang
Setelah aksi damai tersebut, perwakilan massa diterima oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu. Kepala Dishub Kota Batu, Hendry Suseno, menegaskan bahwa kebijakan pemasangan gate parkir bukan keputusan mendadak. Program tersebut sudah melalui kajian sejak masa Wali Kota Dewanti dan baru terealisasi sekarang.
“Semua sudah melalui kajian mendalam. Tujuannya untuk memaksimalkan PAD dari retribusi parkir tepi jalan umum yang selama ini sering bocor dan tidak mencapai target. Para jukir tetap akan dilibatkan, tidak ada yang dirugikan,” jelas Hendry usai audiensi.
Hendry juga memaparkan bahwa nantinya sistem gate parkir tidak akan menghapus peran jukir. Justru mereka akan bekerja sama dengan mekanisme bagi hasil yang sudah ditetapkan, yakni 60 persen untuk Pemkot Batu dan 40 persen untuk kelompok jukir. Ia meyakini program ini mampu menciptakan tata kelola parkir yang lebih baik, sekaligus meningkatkan pelayanan bagi pengunjung.
Meski demikian, Hendry memahami kekhawatiran para jukir dan PKL. Oleh sebab itu, sebelum penerapan secara resmi, pihaknya akan melaksanakan uji coba terlebih dahulu. Dalam masa uji coba itu, evaluasi akan dilakukan untuk memastikan sistem berjalan lancar tanpa menimbulkan kemacetan atau penurunan jumlah pengunjung.
“Pasti akan ada uji coba sebelum di-launching. Kami akan terus sosialisasi, menampung aspirasi, dan memastikan semua pihak merasa nyaman,” tandasnya.
Hendry juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan beberapa pendekatan ke masyarakat sebelumnya. Namun, ia mengakui perlu sosialisasi yang lebih intensif agar tidak muncul salah paham. Ia memastikan bahwa pemasangan gate parkir adalah bagian dari upaya inovasi pengelolaan parkir yang pada akhirnya juga untuk meningkatkan fasilitas umum.
Dengan demikian, polemik penerapan gate parkir di Alun-Alun Kota Batu kini berada pada tahap dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat. Harapan semua pihak adalah tercapainya solusi terbaik yang tidak merugikan siapa pun. Penerapan teknologi harus tetap berpihak pada kenyamanan warga, para pedagang, dan para juru parkir yang setiap hari menggerakkan roda perekonomian di kawasan wisata tersebut.
Baca Juga: Sahdan Arya Maulana, Ketua RT Termuda di Jakarta Utara yang Berhasil Buktikan Kemampuan Gen Z
