infomalang.com/ – Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan tegas terhadap praktik curang dalam sektor pertanian yang menurutnya telah berlangsung lama dan merugikan negara secara signifikan. Dalam pidatonya pada acara peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025), Prabowo menyebut para pengusaha ‘nakal’ sebagai “vampir ekonomi” karena menghisap darah rakyat demi keuntungan pribadi.
“Vampir Ekonomi” dan Praktik Merugikan Negara
Dengan nada lantang, Prabowo mengungkapkan bahwa praktik penggilingan padi oleh oknum pengusaha telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp 100 triliun per tahun. Angka ini mencerminkan dampak besar dari sistem pertanian yang tidak sehat, di mana petani kecil menjadi korban monopoli dan keterdistribusian.
“Rakyat kita masih banyak yang susah. Ada yang mencari keuntungan di atas penderitaan mereka, itu dia menghisap darah rakyat,” ujar Prabowo. Ia menyebut para pelaku sebagai “parasit ekonomi”, menyindir bahwa mereka memperkaya diri dengan mengeksploitasi mata rantai produksi pangan yang penting bagi kehidupan rakyat.
Baca Juga: 5 Poin Penting dari Perjanjian Dagang RI–Eropa yang Dibawa Prabowo ke Jokowi
Potensi Uang Negara untuk Pendidikan dan Kesejahteraan
Menurut Prabowo, potensi dana sebesar Rp 100 triliun per tahun, jika diselamatkan dari praktik curang, bisa digunakan untuk kepentingan rakyat, salah satunya untuk sektor pendidikan. Pemerintah saat ini hanya mampu merenovasi 11.000 sekolah dengan dana Rp 19 triliun. Namun, jika uang negara tidak bocor, Indonesia bisa memperbaiki hingga 100.000 sekolah tiap tahun.
“Dalam 3,5 tahun, kita bisa merevisi seluruh sekolah di Indonesia. Kita punya 333 ribu sekolah. Bayangkan dampaknya bagi generasi mendatang,” kata Prabowo.
Pernyataan ini menyatakan niatnya untuk menanggung kerugian sistemik menjadi investasi strategis untuk masa depan bangsa.
Instruksi Tegas untuk Penegak Hukum
Presiden Prabowo secara langsung meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar mengusut dan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti merugikan negara.
“Saya yakin kalian setia kepada rakyat Indonesia. Usut dan tindak. Lebih baik sebelum kita dipanggil Tuhan, kita bela kebenaran,” seru Prabowo dalam pidatonya.
Seruan tersebut memperkuat posisi pemerintah dalam menindak tegas praktik ekonomi curang dan mencerminkan komitmen kepemimpinan dalam menjaga keadilan ekonomi.
Kopdes Merah Putih: Solusi Ekonomi Kerakyatan
Peluncuran program 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan kemandirian ekonomi rakyat. Program ini didukung oleh lintas kementerian, BUMN, serta sektor swasta seperti PT Pertamina, Bank BRI, dan Telkom Indonesia.
Koperasi-koperasi ini diharapkan mampu menjadi motor perekonomian desa, memotong ketergantungan pada pengepul dan tengkulak, serta mendistribusikan keuntungan secara adil kepada masyarakat.
Mengapa “Vampir Ekonomi” Harus Diberantas?
Menurut berbagai laporan, para pelaku penggilingan padi dengan licik memanipulasi harga gabah dan membangun monopoli pasokan. Hal ini membuat petani kecil tidak punya pilihan selain menjual dengan harga rendah, sementara konsumen tetap membayar mahal.
“Ini bukan hanya soal kerugian negara, tapi pengkhianatan terhadap petani dan rakyat kecil,” ungkap seorang analis kebijakan pertanian dari Universitas Gadjah Mada.
Prabowo menyebut praktik ini sebagai bentuk “sabotase ekonomi” karena selain merusak rantai pasokan, juga memutus harapan petani akan hidup yang layak.
Reaksi dan Tindak Lanjut
Usai pidato tersebut, beberapa partai politik dan pejabat tinggi mendukung langkah presiden. PDIP dan Golkar menyatakan siap mendukung pemberantasan mafia pangan, sementara Kementerian Pertanian segera merancang regulasi baru soal distribusi gabah dan perlindungan harga.
Kejaksaan Agung dan Polri juga mulai menyusun langkah-langkah investigasi. Program pemberantasan mafia pangan dan pembentukan satuan tugas khusus sedang digodok dan diharapkan mulai berjalan pada kuartal akhir tahun ini.
Penutup: Membangun Keadilan Ekonomi dari Desa
Pernyataan tegas Presiden Prabowo menjadi babak baru dalam upaya membangun perekonomian Indonesia yang lebih adil dan merata. Melalui koperasi desa dan penegakan hukum, negara menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil.
Melalui strategi ini, bukan hanya kerugian yang dapat diminimalkan, namun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat. Lebih penting lagi, Indonesia dapat mengeluarkan cengkeraman para ‘vampir ekonomi’ dan mengembalikan hak rakyat atas sumber daya pangan dan kesejahteraan.
