Fenomena meningkatnya jumlah siswa SMK Negeri yang putus sekolah di wilayah Malang Raya belakangan ini memunculkan keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Puguh Wiji Pamungkas, menegaskan bahwa pemerintah provinsi, terutama Dinas Pendidikan Jawa Timur, harus segera mengambil langkah nyata dan menyeluruh agar persoalan ini tidak berkembang menjadi tren yang lebih besar di masa depan.
Berdasarkan data yang dirilis Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Negeri Kabupaten Malang, tercatat sedikitnya 27 siswa dari sembilan SMK Negeri di kabupaten tersebut yang berhenti sekolah pada tahun ajaran 2024/2025. Jika digabung dengan data dari Kota Malang dan Kota Batu, jumlah siswa yang tercatat putus sekolah mencapai 30 orang. Angka ini memang tidak besar dibandingkan total siswa, tetapi bagi Puguh, gejala semacam itu tidak boleh diabaikan.
“Ini potret yang sangat memprihatinkan. Anak-anak yang sudah diterima di SMK Negeri ternyata bisa sampai putus sekolah, ini kan ironi. Kalau tidak ditangani dengan cepat, bukan tidak mungkin fenomena seperti ini akan menjadi tren,” ujar Puguh saat ditemui, Kamis (24/7/2025).
Menurut Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Timur itu, alasan klasik seperti kesulitan ekonomi dan rendahnya motivasi belajar menjadi penyebab utama anak-anak tersebut tidak melanjutkan pendidikan. Padahal pemerintah sudah mengalokasikan berbagai macam bantuan pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Pembiayaan Pendidikan Menengah Universal (BPOPP), Program Indonesia Pintar (PIP), dan berbagai beasiswa lain yang disediakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Fasilitas itu sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal bagaimana sekolah mampu memfasilitasi, mendampingi, dan memastikan siswa yang membutuhkan dapat mengakses program-program tersebut. Jangan sampai anak-anak berhenti sekolah hanya karena tidak mengetahui jalur bantuan atau tidak merasa didukung,” tegasnya.
Selain persoalan ekonomi, Puguh juga menilai pentingnya atmosfer belajar yang kondusif. Menurutnya, motivasi belajar siswa dapat menurun jika tidak mendapat dukungan yang memadai dari guru, kepala sekolah, wali murid, maupun lingkungan sosial di sekitarnya.
“Saya kira kepala sekolah, guru, dan wali murid harus lebih sering berdialog. Bukan sekadar seremonial, tetapi benar-benar mencari tahu masalah yang dihadapi siswa. Kalau mereka kehilangan semangat, itu berarti lingkungan sekolah belum cukup memberikan inspirasi dan dorongan yang diperlukan,” ungkapnya.
Baca Juga: Polbangtan dan KAN Jabung Kembangkan Sapi Perah
Lebih lanjut, Puguh mendorong Cabang Dinas Pendidikan di Malang Raya untuk segera bertindak cepat mengambil langkah-langkah taktis. Sebagai wilayah yang dikenal sebagai pusat pendidikan di Jawa Timur, angka putus sekolah yang muncul di Malang seharusnya menjadi bahan evaluasi besar.
“Malang ini selama ini dikenal sebagai kota pendidikan. Kalau justru di sini angka putus sekolah naik, tentu ini menjadi tamparan keras. Maka perlu langkah konkret yang segera dijalankan,” ujarnya dengan nada serius.
Sebagai solusi jangka pendek, Puguh juga mengingatkan tentang keberadaan Sekolah Rakyat yang telah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Fasilitas pendidikan alternatif itu bisa dioptimalkan untuk menampung siswa-siswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan di sekolah negeri karena keterbatasan ekonomi atau masalah lainnya.
“Sekolah Rakyat di Kota Malang harus benar-benar dimaksimalkan fungsinya. Jangan sampai ada anak-anak yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena faktor ekonomi atau motivasi yang rendah,” ujarnya.
Puguh berharap seluruh pihak, baik dari pemerintah daerah, sekolah, guru, maupun orang tua, dapat duduk bersama untuk menyusun strategi yang tepat. Ia menekankan bahwa permasalahan putus sekolah tidak bisa diserahkan kepada satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerja sama semua elemen masyarakat.
“Jangan sampai kita kehilangan generasi muda hanya karena abai pada titik-titik awal seperti ini. Pendidikan adalah investasi jangka panjang, dan setiap anak berhak mendapatkannya. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan mereka tidak berhenti di tengah jalan,” pungkas Puguh.
Fenomena puluhan siswa SMK Negeri yang putus sekolah di Malang Raya menjadi sinyal peringatan penting bahwa sistem pendidikan perlu lebih responsif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua, masalah ini diharapkan bisa ditekan sehingga Malang Raya tetap mampu mempertahankan predikatnya sebagai barometer pendidikan berkualitas di Jawa Timur.
Baca Juga: 7 Siswa Sekolah Rakyat di Bogor Sakit, Mensos Duga karena Belum Terbiasa Makan Enak
