InfoMalang –ProgramMakan Bergizi Gratis (MBG)yang digagas pemerintah melaluiBadan Gizi Nasional (BGN)terus berjalan dan telah menjangkau7,5 juta penerima manfaatdi seluruh Indonesia . Angka ini setara dengan sekitar9 persen dari total target 82,9 juta orangyang akan mendapatkan program ini pada tahun 2025. Kepala BGN,Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa pencapaian ini menggambarkan langkah besar di tengah populasi Indonesia yang begitu besar.
Baca Juga: PBJT Restoran Melonjak, Optimisme Bapenda Kabupaten Malang Meningkat
Program Capaian & Perbandingan Global
Menurut Dadan, 7,5 juta penerima manfaat jika dibandingkan secara global setara dengan memberikan layanan makan bergizi kepada seluruh masyarakat aktif di negara seperti Singapura. Dengan populasi Indonesia yang mencapai sekitar 285 juta jiwa, target Makan Bergizi Gratis yang menyasar 82,9 juta orang menunjukkan skala program ini yang sangat ambisius. Meski baru mencapai 9 persen, pemerintah menilai pencapaian tersebut sudah merupakan pijakan kuat untuk memperluas cakupan pada tahap berikutnya.
Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya fokus pada pemerataan gizi, tetapi juga ditujukan sebagai upaya strategis mengurangi angka stunting, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah berharap, semakin banyaknya penerima manfaat program ini dapat memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Struktur Pelaksanaan: SPPG & Tenaga Kerja Lokal
Untuk menjalankan program ini, pemerintah membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pusat distribusi. Hingga kini, sebanyak 2.391 SPPG telah berdiri di berbagai wilayah Indonesia. Setiap SPPG mempekerjakan 50 orang, sehingga total lebih dari 94.000 tenaga kerja sudah terserap.
Di samping itu, setiap SPPG bekerja sama dengan minimal 15 pemasok atau supplier untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan. Dengan asumsi setiap pemasok mempekerjakan lima hingga lima belas orang, jumlah tenaga kerja yang terserap secara tidak langsung melalui program ini jauh lebih besar. Hal ini menjadikan MBG sebagai program yang tidak hanya fokus pada gizi, tetapi juga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor pendukung.
Dampak Ekonomi Lokal dan Peran UMKM
Program Makan Bergizi Gratis juga terbukti memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Lebih dari 3.000 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah ikut terlibat sebagai pemasok bahan baku. Selain itu, program ini melibatkan ratusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta ribuan pemasok independen di berbagai daerah.
Dana yang dikucurkan untuk program ini sangat signifikan. Misalnya di Kota Tangerang Selatan, dengan berdirinya 169 SPPG , pemerintah mengalokasikan hampir Rp2 triliun per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 85 persen digunakan untuk membeli bahan baku yang sebagian besar berasal dari hasil pertanian lokal. Dengan demikian, program MBG juga mendorong peningkatan permintaan produk pertanian, perikanan, dan peternakan dari petani, nelayan, serta peternak kecil.
Selain mendorong perekonomian lokal, keterlibatan UMKM dalam program ini diharapkan meningkatkan kapasitas usaha mereka. Pemerintah juga memfasilitasi pelatihan dan pendampingan untuk memastikan pemasok memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Dengan adanya kontrak jangka panjang dari SPPG, UMKM memperoleh peluang untuk naik kelas dan memperluas jaringan distribusi mereka.
Tantangan & Strategi Target ke Depan
Meski mampu mencapai saat ini menunjukkan kemajuan, target besar program Makan Bergizi Gratis masih memerlukan kerja keras. Dengan target 82,9 juta penerima manfaat , pemerintah harus mempercepat proses pendistribusian. Salah satu kendala yang dihadapi adalah serapan anggaran. Dari total pagu Rp71 triliun , hingga pertengahan 2025 baru sekitar Rp5 triliun yang terserap.
Untuk mempercepat realisasinya, BGN merencanakan pembentukan hingga 8.000 sampai 10.000 SPPG baru pada akhir tahun 2025. Pemerintah juga sedang menyiapkan 30.000 calon kepala SPPG yang akan ditempatkan di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah terpencil dan perbatasan. Langkah ini diharapkan mampu memperluas jangkauan program, mempercepat layanan, dan mendekatkan SPPG kepada masyarakat penerima manfaat.
Percepatan Capaian & Optimalisasi Sistem
Selain memperbanyak jumlah SPPG, BGN juga memperkuat tata kelola melalui digitalisasi. Sistem pemantauan berbasis teknologi diterapkan untuk memastikan distribusi makanan berjalan transparan, tepat sasaran, dan efisien. Pencatatan manfaat penerima data dilakukan secara real-time, sehingga meminimalkan risiko kebocoran anggaran dan meningkatkan akurasi distribusi.
Dalam jangka pendek, BGN menargetkan penerima manfaat dapat meningkat hingga 20 juta orang pada Agustus 2025. Target ini akan tercapai melalui kerja sama lintas kementerian, pemerintah daerah, dan sektor swasta, serta optimalisasi sumber daya di tingkat lokal.
