infomalang.com/ – Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menunda rencana pembentukan cabang militer siber mandiri yang sebelumnya sempat menjadi wacana. Keputusan ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, dalam konferensi pers di Markas Besar Kementerian Pertahanan di Jakarta pada Selasa (5/8/2025). Menurutnya, pemerintah saat ini lebih memilih memperkuat kemampuan siber di tiga matra Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara — ketimbang membentuk unit independen seperti yang dilakukan beberapa negara, termasuk Singapura.
Sjafrie menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan kolaboratif untuk memperkuat pertahanan di dunia maya. “Dengan kata lain, meningkatkan postur pertahanan Indonesia membutuhkan kontribusi dari warga sipil dan personel militer. TNI membutuhkan bakat khusus di bidang ini, terutama selama keadaan darurat nasional,” ujarnya.
Menurut Sjafrie, setiap matra TNI memiliki kewenangan untuk merekrut tenaga ahli sipil dengan keahlian di bidang teknologi informasi, keamanan jaringan, dan pertahanan siber. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan nasional di tengah meningkatnya ancaman siber yang menargetkan infrastruktur vital negara.
Kolaborasi Internasional Jadi Prioritas
Dalam penjelasannya, Sjafrie juga mengungkapkan bahwa Kementerian Pertahanan telah menjalin kerja sama strategis dengan Singapura untuk meningkatkan kapasitas pertahanan siber Indonesia. “Singapura memiliki keunggulan dan pengalaman yang lebih maju dalam pengelolaan pertahanan siber. Oleh karena itu, kerja sama ini diharapkan mampu mempercepat pengembangan kapabilitas kita di bidang ini,” kata Sjafrie.
Kerja sama tersebut mencakup pertukaran personel untuk program pendidikan dan pelatihan bersama di bidang siber. Dengan demikian, para prajurit TNI dan tenaga ahli sipil Indonesia dapat mempelajari teknologi serta metode pertahanan digital terbaru dari Singapura. Hal ini dinilai penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi ancaman siber modern.
Baca Juga:Dari Sepi ke Ramai: JIS Kini Jadi Incaran Konser K-Pop 2025
Pertemuan Strategis dengan Singapura
Langkah kolaboratif ini semakin diperkuat melalui pertemuan bilateral antara Sjafrie dan Menteri Pertahanan Singapura, Chan Chun Sing, di Jakarta pada hari yang sama. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas peluang kerja sama lebih lanjut di sektor pertahanan siber, termasuk potensi pengembangan riset bersama dan pembentukan pusat pelatihan gabungan.
Pertemuan itu berlangsung setelah upacara penyambutan resmi di Kementerian Pertahanan, di mana lagu kebangsaan kedua negara dikumandangkan sebagai bentuk penghormatan. “Pertemuan ini tidak hanya membahas kerja sama teknis, tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik dan kepercayaan antara kedua negara,” tambah Sjafrie.
Sebelumnya, pada 22 Juli 2025, Sjafrie juga telah bertemu dengan Wakil Laksamana Aaron Beng, Kepala Angkatan Bersenjata Singapura. Pertemuan tersebut membahas potensi sinergi dengan Digital and Intelligence Service (DIS) Singapura, sebuah unit militer khusus yang berfokus pada siber dan didirikan pada 2022. Indonesia berharap dapat mengambil pelajaran dari pengalaman Singapura dalam membangun unit pertahanan digital yang efektif.
Alasan Penundaan Pembentukan Unit Mandiri
Keputusan untuk menunda pembentukan pasukan siber mandiri didasari oleh berbagai pertimbangan strategis. Sjafrie menjelaskan bahwa fokus utama saat ini adalah mengoptimalkan sumber daya yang sudah ada pada setiap matra TNI. “Daripada mendirikan unit baru, kami ingin memperkuat kapasitas yang sudah ada dengan melibatkan ahli-ahli terbaik dari kalangan sipil,” ujarnya.
Selain itu, pembentukan cabang baru membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi. Dengan memanfaatkan struktur yang sudah ada, pemerintah dapat mempercepat peningkatan kemampuan pertahanan siber tanpa harus menunggu pembentukan institusi baru.
Tantangan Keamanan Siber di Indonesia
Indonesia menghadapi tantangan serius di dunia maya, mulai dari serangan siber terhadap infrastruktur energi, perbankan, hingga lembaga pemerintah. Kejahatan siber yang semakin canggih menuntut respons cepat dan terkoordinasi. Oleh karena itu, penguatan kemampuan siber di seluruh matra TNI menjadi prioritas jangka pendek yang lebih realistis.
“Serangan siber bukan hanya ancaman teknis, tetapi juga bagian dari strategi perang modern. Kita harus siap dengan pendekatan yang adaptif dan inklusif,” jelas Sjafrie.
Pemerintah juga berencana memperluas kerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam upaya membangun pertahanan siber regional yang terintegrasi.
Menuju Pertahanan Siber yang Lebih Kuat
Meski rencana pembentukan pasukan siber mandiri ditunda, langkah ini bukan berarti pemerintah mengabaikan ancaman dunia maya. Sebaliknya, strategi ini diarahkan untuk memaksimalkan efektivitas pertahanan siber nasional dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada, baik dari unsur militer maupun sipil.
Dengan kolaborasi internasional, perekrutan tenaga ahli, dan penguatan matra TNI, Indonesia diharapkan mampu membangun sistem pertahanan siber yang adaptif, tangguh, dan siap menghadapi berbagai ancaman di era digital.
Baca Juga:Perjalanan Lintas Negara, AITO Kenalkan EV Road Tour dari Chongqing ke Jakarta
