InfoMalang – Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali melakukan langkah strategis untuk memperkuat postur pertahanan nasional. Dalam validasi organisasi terbaru, Mabes TNI akan meresmikan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru di berbagai wilayah strategis Indonesia serta mengaktifkan kembali jabatan Wakil Panglima TNI sebagai bagian dari penguatan struktur komando terpadu.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, menyampaikan bahwa validasi organisasi ini bertujuan untuk menyesuaikan struktur pertahanan dengan perkembangan tantangan geopolitik regional dan global. “Penambahan kodam dilakukan untuk memperkuat kendali teritorial dan mempermudah koordinasi pertahanan wilayah,” ungkapnya pada Jumat, 8 Agustus 2025.
Baca Juga:Tragis di Parung Panjang: Wanita Tew4s Setelah Terjatuh Usai Salip Truk
Enam Kodam Baru: Pemerataan Pertahanan Wilayah
Enam kodam baru yang akan segera diresmikan memiliki cakupan wilayah strategis yang selama ini belum memiliki struktur kodam sendiri. Berikut rinciannya:
-
Kodam XIX/Tuanku Tambusai – meliputi Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.
-
Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol – mencakup wilayah Sumatera Barat dan Jambi.
-
Kodam XXI/Radin Inten – membawahi Lampung dan Bengkulu.
-
Kodam XXII/Tambun Bungai – melingkupi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
-
Kodam XXIII/Palaka Wira – mengatur pertahanan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
-
Kodam XXIV/Mandala Trikora – berkedudukan di Merauke, Papua Selatan.
Langkah ini mempertegas orientasi pertahanan Tentara Nasional Indonesia yang kini lebih adaptif terhadap kondisi geostrategis dan ancaman non-konvensional, seperti potensi separatisme, konflik perbatasan, hingga bencana alam. Pemilihan wilayah kodam baru didasarkan pada analisis kebutuhan operasi militer serta potensi kerawanan keamanan regional.
Mengapa Enam Kodam Tambahan Diperlukan?
Seiring meningkatnya kompleksitas ancaman di berbagai daerah, kehadiran kodam baru dianggap sebagai solusi efektif untuk memperkuat respons militer. Kodam tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan, tetapi juga berperan penting dalam mendukung stabilitas sosial, ekonomi, dan kemanusiaan di daerah.
Contohnya, wilayah Merauke sebagai jalur masuk strategis dari selatan, kini menjadi sorotan utama pertahanan negara. Penempatan Kodam XXIV/Mandala Trikora di Merauke bertujuan memperkuat kontrol wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini serta pengawasan terhadap Laut Arafura yang berbatasan langsung dengan Australia.
Demikian pula di wilayah Sumatera dan Kalimantan, yang memiliki nilai strategis tinggi baik dalam konteks sumber daya alam maupun posisi lintas perdagangan internasional. Kehadiran kodam di sana diharapkan mampu mempercepat pembangunan kekuatan teritorial dan mendukung ketahanan nasional.
Wakil Panglima TNI: Reaktivasi Fungsi Strategis
Tak kalah penting, Tentara Nasional Indonesia juga menghidupkan kembali jabatan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia, yang sebelumnya sempat ditiadakan sejak 2019. Jabatan ini memiliki fungsi strategis sebagai penghubung antara tiga matra — darat, laut, dan udara — dalam pelaksanaan operasi gabungan.
Meski hingga saat ini belum diumumkan siapa figur yang akan menempati posisi tersebut, kebijakan ini dipandang sebagai langkah signifikan dalam meningkatkan efektivitas komando dan pengambilan keputusan di tubuh TNI. Wakil Panglima akan bertindak sebagai tangan kanan Panglima TNI dalam perencanaan strategis, integrasi operasi, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan militer nasional.
Reformasi di Tubuh TNI AL
Dalam validasi organisasi yang sama, TNI Angkatan Laut juga melakukan peningkatan status terhadap 14 Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) menjadi Komando Daerah Angkatan Laut (Kodarael). Langkah ini mencerminkan peningkatan kesiapsiagaan TNI AL dalam menjaga wilayah perairan Indonesia yang luas, dari Sabang sampai Merauke.
Peningkatan status lanal ini akan berimbas langsung pada penguatan logistik, personel, serta infrastruktur pertahanan laut. Dengan demikian, TNI AL diharapkan dapat merespons lebih cepat terhadap ancaman maritim, baik dalam bentuk pelanggaran wilayah, penyelundupan, maupun kejahatan lintas negara.
Konsolidasi Organisasi dan Tantangan
Reposisi besar-besaran ini tentu tidak lepas dari tantangan. Mulai dari penyediaan anggaran, rekrutmen personel baru, hingga penyesuaian doktrin militer untuk struktur organisasi yang diperluas. Namun demikian, Mabes TNI menyatakan bahwa proses transisi akan dilakukan secara bertahap dan terukur, agar tidak mengganggu kesiapan tempur yang sedang berjalan.
Para pengamat militer menilai bahwa langkah ini sejalan dengan kebutuhan modernisasi TNI dan sekaligus merupakan upaya menjaga deterrence effect terhadap potensi ancaman regional.
Harapan ke Depan
Kebijakan strategis ini memberi sinyal kuat bahwa Indonesia serius dalam menjaga kedaulatan wilayah dan stabilitas kawasan. Dengan distribusi kodam yang lebih merata serta kepemimpinan militer yang semakin solid, diharapkan TNI dapat beroperasi lebih adaptif, terkoordinasi, dan proaktif menghadapi tantangan zaman.
Reposisi TNI ini bukan hanya soal peningkatan struktur, melainkan cerminan komitmen jangka panjang untuk menjadikan kekuatan militer Indonesia sebagai pilar utama dalam membangun ketahanan nasional yang tangguh, modern, dan berdaya gentar tinggi.
