InfoMalang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam menjalankan program Sekolah Rakyat (SR).Hal ini terungkap dalam rapat evaluasi di Gedung DPRD Kota Malang pada Selasa (19/8/2025) bersama sejumlah kepala dinas.Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menilai kewenangan pusat masih dominan, namun Pemkot bisa memperkuat peran pendukung.
Dominasi Pusat Masih Terasa
Amithya menyebut dominasi pemerintah pusat dalam pelaksanaan SR wajar karena program dibiayai APBN.Namun, ia mengingatkan agar Pemkot tidak pasif dan perlu mengambil langkah strategis untuk melengkapi kebutuhan di daerah.
“Contoh kebutuhan pagar pengaman, itu bisa jadi tanggung jawab Pemkot. Begitu juga penugasan satpam untuk menjaga lingkungan sekolah,” ujarnya.
Baca Juga:Pencegahan Banjir: Wali Kota Wahyu Dorong Kerja Sama Lintas Wilayah Malang Raya
Dukungan Orang Tua Sangat Penting
Selain soal infrastruktur, Amithya menekankan pentingnya komunikasi dengan orang tua siswa yang kini tinggal di asrama sekolah.Menurutnya, perubahan pola tinggal dari rumah ke asrama bisa menjadi tantangan bagi anak-anak yang terbiasa bersama keluarga.
“Pemkot harus hadir agar orang tua tetap terhubung. Dukungan moral dari keluarga sangat penting bagi anak-anak,” jelasnya.
Adaptasi Siswa Perlu Waktu
Anak-anak yang masuk SR memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri tinggal di asrama.Amithya menilai Pemkot dapat membantu dengan menciptakan komunikasi intensif antara sekolah, siswa, dan orang tua.Ia juga mengapresiasi keberadaan tenaga pendidik yang sudah sesuai standar untuk mendukung jalannya program.
Harapan Lahirkan Siswa Berkualitas
Amithya berharap keberadaan SR benar-benar mampu menghasilkan siswa berkualitas di Kota Malang.Menurutnya, standar tenaga pendidik yang memadai menjadi modal penting agar kualitas pembelajaran tetap terjaga. Ia menekankan agar evaluasi rutin terus dilakukan demi meningkatkan efektivitas program ini.
Pandangan dari Dinas PUPR-PKP
Kepala Dinas PUPR-PKP Kota Malang, Dandung Julharjanto, menuturkan bahwa tidak ada catatan krusial pasca rapat evaluasi.Ia mengakui sebagian besar urusan pembangunan SR masih menjadi ranah pemerintah pusat.
“Kami hanya mendukung sesuai arahan, seperti memperbaiki akses jalan menuju lokasi sekolah,” ucap Dandung.
Sekolah Masih Gunakan Gedung Sementara
Dandung menambahkan, SR tingkat SMP saat ini masih menempati bekas gedung Politeknik Malang.Gedung itu sifatnya sementara sehingga sewaktu-waktu bisa dipindahkan ke lokasi baru yang lebih permanen.
“Sekolah ini masih transisi. Ke depan harus ada sarana asrama dan olahraga sesuai standar,” jelasnya.
Peran Pemkot pada Infrastruktur Pendukung
DPUPR-PKP selama ini telah membantu memperbaiki infrastruktur jalan menuju SR agar siswa bisa beraktivitas lebih nyaman.Namun, pembangunan gedung sekolah, asrama, maupun fasilitas utama tetap ditangani oleh pemerintah pusat.
“Untuk kebutuhan standar, Pemkot mendukung dengan infrastruktur dasar. Bangunan utama masih urusan pusat,” kata Dandung.
Pentingnya Sinergi Pusat dan Daerah
DPRD Kota Malang berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah bisa diperkuat.Menurut Amithya, Pemkot tidak boleh hanya menunggu instruksi pusat, melainkan harus berinisiatif mendukung kebutuhan lokal.
“Kalau pusat tidak bisa menjangkau detail, Pemkot harus turun tangan. Itu demi keberhasilan program,” tegasnya.
Sekolah Rakyat sebagai Program Nasional
Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang bertujuan memberikan akses pendidikan merata.Dengan konsep asrama, siswa diharapkan tidak hanya berkembang secara akademis, tetapi juga dalam pembentukan karakter.Pelaksanaan program ini memerlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah agar bisa berjalan maksimal.
Kota Malang Jadi Percontohan
Dengan keterlibatan aktif DPRD dan Pemkot, Sekolah Rakyat di Kota Malang diharapkan menjadi contoh pelaksanaan program nasional di tingkat lokal.Sinergi pusat dan daerah dipandang penting agar tujuan pemerataan pendidikan bisa terwujud nyata.Keterlibatan orang tua, guru, dan masyarakat juga menjadi faktor pendukung keberhasilan program ini.
