InfoMalang – Pernyataan menarik terlontar dari anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, Sofyan Tan, dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Sains-Teknologi (Kemendiktisaintek). Ia menyoroti jabatan tambahan yang diberikan Presiden kepada Menteri Brian Yuliarto dan rangkap jabatan Wakil Menteri Stella Christie. Menurutnya, fenomena ini berkaitan erat dengan Masalah Gaji pejabat negara.
Dalam forum yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (27/8/2025), Sofyan memberikan ucapan selamat atas penunjukan Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral. Baginya, jabatan baru ini menunjukkan kepercayaan Presiden. Namun, ia juga menyelipkan kritik halus bahwa penambahan posisi berarti juga terkait dengan Masalah Gaji.
Sorotan pada Menteri Brian Yuliarto
Sofyan menyebut bahwa penunjukan Brian Yuliarto sebagai kepala lembaga tambahan bukan hal mengejutkan. Kementerian ini dianggap mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah, bahkan memperoleh tambahan anggaran hingga Rp 5,5 triliun. Ia menilai kepercayaan ini wajar, apalagi dengan adanya Masalah Gaji yang selalu menjadi topik hangat di kalangan pejabat negara.
Menurutnya, jika Kemendiktisaintek meminta tambahan Rp 5,9 triliun sekalipun, kemungkinan besar permintaan itu bisa dikabulkan. Hal ini semakin memperkuat pandangan bahwa kementerian tersebut disayang Presiden. Namun, Sofyan juga menegaskan, isu Masalah Gaji tetap relevan dibicarakan karena menyangkut keadilan bagi seluruh pejabat negara, termasuk anggota DPR.
Baca Juga:Pemerintah Indonesia Terapkan Regulasi Pelabelan Baru, Perusahaan Pangan Punya Waktu 2 Tahun
Wamendik Stella Christie Jadi Komisaris
Selain menyinggung sang menteri, Sofyan juga mengangkat rangkap jabatan Wakil Menteri Stella Christie. Ia kini menjabat Komisaris PT Pertamina. Menurut Sofyan, jabatan itu memberikan penghasilan tambahan yang cukup besar. Hal ini kembali mengaitkan pembicaraan dengan Masalah Gaji pejabat.
Dengan gaya santai, Sofyan mengatakan jabatan ganda Stella menunjukkan betapa “hebat” Kemendiktisaintek. Di satu sisi, wakil menterinya bekerja di kementerian, di sisi lain memiliki posisi strategis di perusahaan pelat merah. Kondisi ini membuat Masalah Gaji pejabat publik semakin jadi sorotan di ruang publik.
Perbandingan dengan DPR
Sofyan kemudian membandingkan kondisi pejabat kementerian dengan para anggota DPR. Ia menilai legislator sering menjadi pihak yang dihujat, khususnya ketika pembahasan mengenai penghasilan. Padahal, menurutnya, pejabat lain juga menghadapi situasi Masalah Gaji yang tak kalah menarik untuk diperbincangkan.
Ia mencontohkan bahwa anggota DPR justru sering kehilangan fasilitas, seperti rumah dinas. Sementara itu, pejabat kementerian bisa mendapat tambahan penghasilan melalui jabatan lain. Hal ini menunjukkan betapa timpangnya persepsi publik terhadap Masalah Gaji.
Anggaran dan Kepercayaan
Dalam kesempatan tersebut, Sofyan menekankan bahwa Kemendiktisaintek menerima anggaran besar karena dinilai memiliki kinerja yang baik. Namun, menurutnya, hal ini tetap tidak bisa dilepaskan dari isu Masalah Gaji. Jabatan tambahan, alokasi anggaran, dan kepercayaan Presiden semua berkaitan erat dengan penghasilan pejabat negara.
Ia menyebut kementerian ini luar biasa karena mampu mengelola anggaran besar sekaligus memberikan peluang jabatan tambahan bagi para pejabatnya. Namun, bagi Sofyan, pembahasan seputar Masalah Gaji masih menjadi hal yang layak diangkat dalam forum resmi DPR.
Publik Kerap Menghujat DPR
Sofyan menyinggung bahwa masyarakat lebih sering menyoroti gaji anggota DPR dibanding pejabat kementerian. Padahal, menurutnya, kedua pihak sama-sama berhubungan dengan dana publik. Ia menilai persepsi publik mengenai Masalah Gaji DPR tidak seimbang jika dibandingkan dengan sorotan terhadap pejabat kementerian.
Menurut Sofyan, stigma ini membuat anggota legislatif seolah menjadi pihak yang selalu bersalah. Padahal, penghasilan pejabat di kementerian, terutama yang merangkap jabatan, bisa lebih besar. Karena itu, isu Masalah Gaji seharusnya dibicarakan secara menyeluruh, bukan hanya diarahkan kepada DPR.
Strategi Politik dan Kritik
Pernyataan Sofyan tentu bisa dibaca sebagai bentuk kritik politik. Dengan mengangkat isu Masalah Gaji, ia menyoroti kesenjangan perlakuan publik terhadap pejabat legislatif dan eksekutif. Kritik ini tidak hanya menyasar kementerian, tetapi juga membuka diskusi lebih luas soal transparansi penghasilan pejabat negara.
Bagi Sofyan, ucapan selamat kepada Menteri Brian hanyalah pembuka. Inti dari pernyataannya adalah mengingatkan publik bahwa Masalah Gaji tidak hanya melekat pada DPR. Menteri dan wakil menteri pun menghadapi kondisi serupa.
Respons yang Mungkin Muncul
Meski pernyataan ini terkesan ringan, ia berpotensi memicu reaksi publik. Diskusi tentang Masalah Gaji pejabat negara selalu menjadi topik sensitif. Penunjukan jabatan tambahan dan perbandingan penghasilan dengan anggota DPR akan semakin memperluas perhatian masyarakat.
