MALANG – Setelah gelombang demonstrasi besar yang berlangsung pada akhir Agustus, publik kini menyatukan suara melalui daftar 25 tuntutan yang beredar luas di media sosial.
Tuntutan ini terbagi menjadi 17 poin jangka pendek yang harus dipenuhi sebelum 5 September 2025, serta 8 poin jangka panjang dengan tenggat waktu hingga 31 Agustus 2026.
Poster yang tersebar menggunakan tajuk “17+8 Tuntutan Rakyat” dengan pesan utama Transparansi, Reformasi, dan Empati.
Seruan itu ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, partai politik, kepolisian, TNI, serta kementerian di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan.
Pesan tegas tertulis di poster: “Kami Menunggu. Buktikan suara rakyat didengar.”
17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu
Deadline: 5 September 2025
Tugas Presiden Prabowo
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat selama demo 28–30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
Tugas DPR
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk melalui KPK).
Tugas Partai Politik
6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
Baca Juga: Koalisi Pejalan Kaki dan Pesepeda Bersih-Bersih Sudirman-Thamrin Usai Demo, Tutup Coretan Vandalisme
Tugas Kepolisian
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa.
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan atau memerintahkan kekerasan.
Tugas TNI
12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Tugas Kementerian Sektor Ekonomi
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (buruh, nakes, guru, ojol, dsb).
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun
Deadline: 31 Agustus 2026
1. Reformasi DPR besar-besaran: audit independen, tolak mantan koruptor, hapus privilese (pensiun seumur hidup, transportasi & pengawalan khusus, pajak ditanggung APBN).
2. Reformasi partai politik & perkuat pengawasan eksekutif: partai publikasikan laporan keuangan, DPR pastikan oposisi berjalan sehat.
3. Reformasi perpajakan yang lebih adil: batalkan kenaikan pajak yang memberatkan, tinjau ulang transfer APBN, buat sistem pajak progresif.
4. Sahkan & tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor: sertai dengan penguatan KPK dan UU Tipikor.
5. Reformasi kepolisian agar profesional & humanis: revisi UU Kepolisian, desentralisasi fungsi kepolisian (ketertiban umum, lalu lintas, keamanan dasar).
6. TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian: cabut mandat TNI dari proyek sipil, revisi UU TNI.
7. Perkuat Komnas HAM & lembaga pengawas independen: revisi UU Komnas HAM, perkuat Ombudsman dan Kompolnas.
8. Tinjau ulang kebijakan ekonomi & ketenagakerjaan: evaluasi PSN, UU Ciptaker, audit tata kelola BUMN dan Danantara.
Dengan tenggat yang jelas, tuntutan ini menjadi ujian serius bagi pemerintah dan lembaga negara.
Publik menegaskan bahwa kepercayaan tidak bisa diminta begitu saja, melainkan harus dibuktikan melalui tindakan nyata.
“Kami Menunggu. Trust is earned, not given.”
“Kami Menunggu. Buktikan Suara Rakyat Didengar.”
Baca Juga: PPI Australia Kecam Anggota DPR yang Ikut Sydney Marathon, Minta Segera Pulang dan Tanggung Jawab
