InfoMalang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah. Hingga Agustus 2025, cakupan program di Malang masih sangat terbatas. Data terbaru menunjukkan, 369 Sekolah di Kota Malang belum merasakan manfaat program tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Suwarjana menjelaskan, MBG baru tersalur di 35 sekolah. Jumlahnya terdiri dari 25 sekolah dasar dan 10 sekolah menengah pertama. Padahal total ada 404 lembaga pendidikan setingkat SD dan SMP di kota ini.
Cakupan Masih Rendah
Jika dihitung, baru 8,66 persen sekolah yang merasakan layanan MBG. Artinya sebagian besar Sekolah di Kota Malang masih belum mendapatkan makanan bergizi gratis. Meski begitu, Suwarjana tetap berupaya meningkatkan cakupan layanan melalui koordinasi dengan forum MBG.
Keterbatasan muncul karena program ini sepenuhnya didanai pemerintah pusat. Anggaran daerah tidak bisa dipakai untuk memperluas layanan. “Kami tidak bisa memperluas jangkauan karena APBD tidak memiliki pos anggaran untuk MBG,” jelas Suwarjana.
Baca Jugga:DPRD Malang Siap Kawal Aspirasi Massa, Janjikan Dibawa ke Pemerintah Pusat
Operasional Tidak Bermasalah
Dari sisi pelaksanaan, operasional MBG tidak menemui kendala berarti. Kualitas makanan terjaga dan distribusi berjalan lancar. Hal itu karena lokasi pengiriman relatif dekat dari dapur penyedia ke sekolah penerima.
Namun karena jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih terbatas, pemerataan menjadi sulit dilakukan. Saat ini baru lima SPPG yang beroperasi di Malang. Kondisi ini membuat sebagian besar Sekolah di Kota Malang belum terlayani.
Dukungan Pemerintah Kota
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengakui bahwa capaian MBG masih jauh dari harapan. Ia mengatakan, data detail mengenai kekurangan sedang dalam proses penghitungan. Pemerintah kota juga membuka ruang bagi pelaku usaha untuk ikut berkontribusi.
Menurut Wahyu, pendirian SPPG baru sangat dibutuhkan agar distribusi bisa lebih luas. Pihaknya berkomitmen memberikan kemudahan perizinan bagi pengusaha yang ingin berpartisipasi. Hal itu diharapkan bisa mempercepat akses program ke lebih banyak Sekolah di Kota Malang .
Tantangan Anggaran
Fakta bahwa program MBG dibiayai penuh oleh pusat membuat pemerintah daerah memiliki ruang gerak terbatas. Disdikbud tidak bisa mengalokasikan dana tambahan dari APBD. Kondisi ini berdampak langsung pada lambatnya penambahan jumlah sekolah penerima manfaat.
Meski demikian, Pemkot Malang tetap mendukung penuh implementasi MBG. Mereka menunggu kepastian alokasi anggaran tambahan agar lebih banyak Sekolah di Kota Malang yang bisa dijangkau.
Antusiasme Warga
Meski belum merata, antusiasme masyarakat cukup tinggi. Orang tua murid menilai program ini sangat membantu, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Kehadiran MBG dapat meringankan beban biaya sekaligus meningkatkan kualitas gizi anak-anak.
Banyak yang berharap agar mencakup seluruh Sekolah di Kota Malang secepatnya. Pasalnya, kebutuhan nutrisi yang baik diyakini mampu mendukung konsentrasi belajar dan prestasi siswa.
Dampak positif yang diharapkan
Dengan adanya MBG, siswa tidak hanya mendapatkan makanan sehat, tetapi juga edukasi penting tentang pola makan seimbang. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Apabila seluruh Sekolah di Kota Malang bisa merasakan MBG, manfaat ganda dapat diraih. Selain mendukung kesehatan pelajar, program ini juga bisa memberdayakan penyedia jasa katering lokal.
Peran Pemangku Kepentingan
Diperlukan peran serta banyak pihak untuk memperluas jangkauan. Pemerintah pusat harus menambah alokasi anggaran, sementara pemerintah kota bisa mendorong keterlibatan dunia usaha. Forum MBG juga perlu memperkuat koordinasi antar sekolah agar distribusi lebih efisien.
Sinergi semua pihak akan mempercepat pemerataan. Dengan begitu, 369 Sekolah di Kota Malang yang saat ini belum terlayani bisa segera ikut menikmati program makan bergizi gratis.
Harapan ke Depan
Program MBG adalah langkah penting dalam membangun generasi unggul. Namun jika masih banyak sekolah yang tertinggal, tujuan besar sulit tercapai. Oleh karena itu, percepatan distribusi menjadi pekerjaan utama pemerintah pusat dan daerah.
Semakin cepat semua Sekolah di Kota Malang mendapatkan akses, semakin besar pula peluang peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak di kota ini.
