InfoMalang – Anggaran Rp 900 M kini resmi disiapkan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memperbaiki berbagai fasilitas umum dan gedung pemerintahan yang rusak akibat kericuhan demo.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari Arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta perbaikan perbaikan infrastruktur. Pemerintah ingin memastikan masyarakat kembali mendapatkan pelayanan publik yang layak tanpa harus menunggu terlalu lama.
Skala Kerusakan di 19 Provinsi
Dalam penjelasannya, Dody menyebut kerusakan akibat aksi massal tercatat di setidaknya 19 provinsi. Infrastruktur yang rusak meliputi gedung pemerintahan, jalan, jembatan, hingga halte transportasi umum. Anggaran Rp 900 M akan digunakan untuk perbaikan ringan, sedang, hingga berat. Dari sekian banyak fasilitas yang terdampak, Gedung DPRD Makassar dan Gedung Grahadi Surabaya menjadi dua titik dengan kerusakan paling parah.
Baca Juga:Sri Mulyani Curhat Rumah Dijarah, Lukisan Bunga Jadi Korban Penjarahan
Rincian Estimasi Biaya Perbaikan
Berdasarkan perhitungan Kementerian PU, total kerugian dari menekan hampir menyentuh angka Rp 900 miliar. Anggaran Rp 900 M inilah yang kemudian dialokasikan untuk memulihkan sarana tersebut.
Proses penghitungan dilakukan secara detail dengan melihat skala kerusakan, mulai dari kaca pecah, dinding retak, hingga bangunan yang terbakar. Pendekatan ini diambil agar pendistribusian dana tepat sasaran dan tidak menimbulkan tumpang tindih.
Target Penyelesaian Perbaikan 6 Bulan
Kementerian PU telah menetapkan target waktu pemulihan infrastruktur. Untuk kerusakan berat, proyek perbaikan yang diproyeksikan selesai dalam enam bulan. Jika hanya kerusakan sedang, diperkirakan butuh waktu 3 hingga 4 bulan. Sementara itu, kerusakan ringan seperti kaca pecah ditargetkan tuntas dalam waktu kurang dari seminggu. Anggaran Rp 900 M dikelola dengan prioritas agar perbaikan bisa berjalan sesuai kebutuhan lapangan.
Dampak Kerusakan di Jakarta
Selain daerah, Jakarta juga menjadi fokus perhatian pemerintah. Anggaran Rp 900 M akan digunakan untuk memperbaiki halte TransJakarta dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang terdampak. Setidaknya ada 22 halte yang rusak akibat aksi massal, beberapa di antaranya bahkan terbakar habis hingga tidak dapat difungsikan lagi. Hal ini mendesak karena jutaan warga Jakarta mengandalkan transportasi publik setiap hari.
Dukungan Perbaikan JPO Senen dan Polda
Kerusakan parah juga ditemukan di JPO Senen dan JPO Polda Metro Jaya. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa perbaikan kedua JPO tersebut membutuhkan biaya sekitar Rp 19 miliar termasuk lift. Untuk itu, permohonan bantuan dari pemerintah pusat pun dikeluarkan. Anggaran Rp 900 M akan ikut dialirkan untuk strategi proyek ini agar mobilitas warga tetap terjamin.
Revisi Nilai Kerugian di Jakarta
Awalnya, kerugian yang dilaporkan Pemprov Jakarta akibat mengeluarkan hanya sekitar Rp 55 miliar. Namun setelah dilakukan evaluasi ulang dan ditemukan tambahan kerusakan pada beberapa JPO, jumlahnya naik menjadi Rp 80 miliar. Anggaran Rp 900 M dari pusat diharapkan mampu mengurangi beban daerah dalam memperbaiki infrastruktur penting. Dengan begitu, roda perekonomian ibu kota tidak terganggu lebih lama lagi.
Prioritas pada Infrastruktur Vital
Menurut Menteri PU, penggunaan anggaran Rp 900 M akan fokus pada fasilitas vital yang menunjang aktivitas masyarakat. Halte bus, gedung pemerintahan, dan JPO termasuk dalam daftar prioritas.
Pemulihan cepat diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus memastikan pelayanan masyarakat kembali normal. Pemerintah juga mendorong agar rekonstruksi tidak hanya sebatas perbaikan, tetapi juga peningkatan kualitas agar lebih tahan terhadap kerusakan di masa depan.
Mekanisme Pendataan Kerusakan
Proses pendataan kerusakan infrastruktur dilakukan bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait. Anggaran Rp 900 M dibagi sesuai tingkat urgensi dan kategori kerusakan. Pemerintah pusat transparansi transparansi agar penggunaan dana dapat memantau publik. Dody menegaskan bahwa laporan kemajuan perbaikan akan diumumkan secara berkala untuk menghindari dugaan anggaran anggaran.
Harapan Pemerintah untuk Akselerasi Pemulihan
Pemerintah menargetkan agar perbaikan fasilitas tidak hanya mengembalikan fungsi awal, melainkan juga meningkatkan daya tahan infrastruktur. Anggaran Rp 900 M menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam merespons cepat kondisi darurat yang menimpa masyarakat. Kolaborasi antara pusat dan daerah diyakini mampu mempercepat rehabilitasi, sehingga manfaat nyata bisa segera dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
