InfoMalang – Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Malang pada awal September berlangsung dengan format berbeda. Untuk pertama kalinya dalam periode ini, pelaksanaan rapat dilakukan secara hybrid dengan kombinasi kehadiran langsung dan daring.
Langkah ini dilakukan atas dasar kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan yang sebelumnya sempat mencuat. Penjagaan ketat dilakukan, bahkan melibatkan puluhan personel TNI di seluruh area gedung dewan.
Penjagaan Ketat dari Aparat
Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Malang diwarnai pengamanan berlapis. Sekitar 50 personel TNI ditempatkan di dua gerbang utama, di setiap lantai, serta di sekitar ruang rapat. Suasana penjagaan membuat lingkungan gedung terasa steril dari kendaraan pribadi, hanya menyisakan satu truk tentara terparkir di halaman.
Pengamanan ekstra tersebut dilakukan sejak awal pekan. Menurut aparat, hal ini bukan karena adanya ancaman spesifik, melainkan langkah antisipasi untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan.
Baca Juga:Pemkot Malang Gencarkan Siskamling Pasca Kericuhan Unjuk Rasa
Hybrid untuk Efisiensi
Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Malang yang digelar hybrid dihadiri langsung oleh sekitar 10 anggota dewan, termasuk Ketua DPRD Amithya Ratnanggani Siraduhitta. Dari pihak eksekutif, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Sekretaris Daerah Erik Setyo Santoso, serta Prokopim Kota Malang ikut hadir.
Anggota dewan lainnya memilih mengikuti rapat secara daring. Meski demikian, hak interupsi tetap diberikan sehingga jalannya rapat tetap dinilai efektif. Format hybrid ini mengingatkan pada masa pandemi, ketika rapat serupa juga dilakukan untuk menjaga keterlibatan semua pihak.
Pentingnya Dokumen dan Peralatan
Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Malang juga diikuti dengan langkah pengamanan terhadap dokumen dan peralatan penting. Sejumlah ruangan dewan terlihat kosong karena berkas serta perangkat penunjang dipindahkan untuk alasan keamanan.
Mia, sapaan akrab Ketua DPRD, menegaskan bahwa dokumen adalah aset vital. Jika rusak atau hilang, pembahasan APBD bisa terganggu. Oleh karena itu, pengamanan administratif dianggap sama pentingnya dengan pengamanan fisik.
Agenda Pembahasan APBD Perubahan
Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Malang kali ini membahas KUA-PPAS APBD Perubahan 2025. Mia menyebut bahwa agenda dilanjutkan dengan penyampaian Ranperda APBD Perubahan oleh wali kota. Selanjutnya, fraksi-fraksi akan memberikan tanggapan, disusul jawaban resmi dari pemerintah pekan depan.
Isu utama yang mencuat adalah proporsi belanja pegawai yang masih di atas 30 persen dari total APBD. DPRD menilai alokasi anggaran sebaiknya lebih banyak diarahkan ke bidang infrastruktur yang bermanfaat luas bagi masyarakat.
Arahan dari Pemerintah Pusat
Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Malang juga beriringan dengan instruksi khusus dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Wali Kota Wahyu Hidayat mengungkapkan bahwa arahan disampaikan melalui rapat koordinasi daring bersama seluruh pemerintah daerah.
Instruksi tersebut menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan. Jika ada aksi unjuk rasa, seluruh pihak diminta mengedepankan dialog tanpa terprovokasi untuk melakukan tindakan yang merugikan.
Kondisi Lapangan Tetap Kondusif
Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Malang berlangsung dalam suasana relatif aman. Aksi demonstrasi yang dilakukan sehari sebelumnya berjalan kondusif tanpa insiden besar. Aspirasi masyarakat diterima langsung oleh pemerintah kota untuk ditindaklanjuti.
Wali Kota Wahyu menegaskan bahwa hanya gedung dewan yang mendapat pengamanan ekstra, sementara area lain di kota tetap normal. Hal ini menunjukkan bahwa situasi Kota Malang masih terkendali meski ada peningkatan kewaspadaan.
Efektivitas Format Hybrid
Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Malang secara hybrid dinilai tetap efektif. Walau sebagian anggota hadir secara daring, mekanisme komunikasi tidak terganggu. Anggota tetap bisa menyampaikan interupsi atau pendapat.
Menurut pengamatan, rapat berjalan lancar meski dilakukan dengan format campuran. Pengalaman saat pandemi membantu dewan beradaptasi lebih cepat dengan sistem daring.
Peran DPRD dalam Keamanan Politik
Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Malang sekaligus menegaskan peran legislatif dalam menjaga stabilitas politik lokal. Pengawasan ketat terhadap APBD, khususnya alokasi belanja pegawai dan infrastruktur, menjadi bukti komitmen DPRD dalam memperjuangkan kepentingan publik.
Langkah hybrid ini juga mencerminkan upaya legislatif dalam memastikan jalannya rapat tetap berjalan meski ada dinamika keamanan yang harus diantisipasi.
Harapan Ke Depan
Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Malang diproyeksikan kembali ke format normal setelah pekan ini. Meski begitu, dewan menilai pengalaman hybrid bisa dijadikan cadangan bila sewaktu-waktu dibutuhkan.
Bagi masyarakat, keberlanjutan rapat DPRD dianggap penting karena menyangkut arah kebijakan fiskal kota. Dengan adanya pembahasan APBD Perubahan, publik berharap alokasi anggaran lebih berpihak pada kepentingan warga.
