Infomalang – Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sorotan penting dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang. Dalam rapat yang digelar pada Kamis (11/9/2025), sejumlah fraksi menekankan pentingnya langkah konkret Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dalam menggali potensi PAD agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat maupun provinsi.
Dukungan DPRD terhadap Fokus Pembangunan Daerah
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, H. Kholiq, dan dihadiri oleh Bupati Malang, HM. Sanusi. Agenda utama rapat tersebut adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026.
Secara umum, DPRD Kabupaten Malang mendukung arah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026. Fokus pembangunan diarahkan pada pemulihan ekonomi, penguatan sektor unggulan, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Ada lima prioritas pembangunan daerah Kabupaten Malang yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2026. Di antaranya pengentasan kemiskinan, peningkatan daya saing SDM, serta pemantapan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan,” ujar H. Kholiq melalui juru bicara fraksi DPRD.
Prioritas Pembangunan Daerah
Lima prioritas pembangunan daerah Kabupaten Malang di tahun 2026 meliputi:
- Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial melalui penyediaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
- Penguatan sektor perekonomian lokal, khususnya di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM yang menjadi tulang punggung masyarakat.
- Mendorong investasi dan iklim usaha yang kompetitif agar Kabupaten Malang semakin menarik bagi investor.
- Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan bebas korupsi sehingga pelayanan publik berjalan optimal.
- Pemantapan pembangunan infrastruktur dan lingkungan termasuk mitigasi bencana, serta pembangunan karakter masyarakat berbasis agama dan budaya.
Kelima prioritas tersebut menjadi acuan penting bagi DPRD dan Pemkab Malang dalam merancang strategi pembangunan jangka menengah.
Baca juga: Bupati Malang Siap Bangun Sekolah Rakyat Baru, Tampung 1.000 Siswa di Srigonco
Sorotan DPRD terhadap PAD
Meski mendukung kebijakan pembangunan, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang menyoroti persoalan utama terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rancangan APBD 2026 menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp 4,9 triliun, meningkat 2,37 persen dari APBD induk 2025 yang hanya mencapai Rp 4,8 triliun.
Rinciannya adalah sebagai berikut:
- PAD ditargetkan sebesar Rp 1,2 triliun atau 24,62 persen dari total pendapatan.
- Pendapatan transfer dari pusat maupun provinsi mencapai Rp 3,7 triliun atau 75,16 persen.
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 11 miliar atau 0,22 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa pendapatan transfer masih mendominasi struktur keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan tingginya ketergantungan Kabupaten Malang terhadap dana eksternal.
“Ketergantungan Kabupaten Malang terhadap dana transfer masih sangat tinggi. Idealnya, sumber PAD harus mampu menjadi penyumbang terbesar dalam struktur pendapatan daerah,” tegas perwakilan fraksi dalam pandangan umumnya.
Tantangan dalam Optimalisasi
Target PAD tahun 2026 ditetapkan naik sebesar Rp 18,1 miliar atau 1,50 persen dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dinilai realistis, namun DPRD menegaskan bahwa Pemkab Malang perlu menyiapkan strategi matang untuk mencapainya.
Tantangan utama dalam optimalisasi PAD antara lain:
- Kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pajak daerah yang dinilai masih belum efisien.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemungutan pajak yang masih terbatas.
- Pemutakhiran data subjek pajak yang belum dilakukan secara maksimal.
“Mengenai hal itu, Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang memberikan beberapa saran terhadap Rancangan APBD tahun anggaran 2026. Salah satunya ialah mendorong pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah,” ujar Kholiq.
Dorongan untuk Pemanfaatan Teknologi Informasi
Salah satu poin penting yang ditekankan DPRD adalah modernisasi sistem pemungutan PAD dengan berbasis teknologi informasi. Dengan digitalisasi, proses pemungutan pajak bisa lebih transparan, akurat, dan minim kebocoran. Selain itu, integrasi data dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi potensi pajak baru sekaligus memperluas basis pajak.
“Dengan teknologi informasi modern, hasil PAD dapat lebih optimal. Termasuk melalui pemutakhiran data pajak yang lebih valid,” jelas perwakilan fraksi.
Harapan DPRD terhadap Pemkab Malang
Pada akhirnya, DPRD Kabupaten Malang berharap Pemkab mampu mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dan memperbesar kontribusi PAD dalam struktur APBD. Dengan begitu, kemandirian fiskal daerah dapat tercapai.
“Harapannya, melalui kebijakan ini PAD bisa benar-benar menjadi sumber pembiayaan utama pembangunan daerah,” ujar fraksi DPRD..
Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang menegaskan bahwa optimalisasi PAD adalah kunci untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan memperkuat pembangunan daerah. Dengan target naik Rp 18,1 miliar di tahun 2026, Pemkab Malang diharapkan segera menyusun strategi komprehensif, mulai dari modernisasi sistem pemungutan, pemutakhiran data pajak, hingga penguatan sektor ekonomi lokal.
Apabila langkah-langkah tersebut dilakukan dengan serius, maka peran PAD sebagai tulang punggung pembangunan akan semakin nyata, sekaligus mengurangi ketergantungan pada dana transfer.
