MALANG – Kabupaten Malang kembali menjadi sorotan terkait data kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan populasi yang besar, Kabupaten Malang tercatat memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Jawa Timur, mencapai 240 ribu jiwa.
Namun, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang memberikan klarifikasi penting. Meski Ada 240 Ribu Warga Miskin, pihak Dinsos mengklaim bahwa persentase kemiskinan di wilayahnya justru relatif rendah.
Klaim ini didasarkan pada perhitungan yang lebih komprehensif, bukan sekadar angka absolut. Meski Ada 240 Ribu Warga Miskin, Dinsos ingin masyarakat memahami konteks data yang sebenarnya.
Memahami Data: Angka Absolut versus Persentase
Perbedaan mencolok antara jumlah absolut dan persentase kemiskinan sering kali menimbulkan persepsi yang keliru di mata publik.
Kepala Dinsos Kabupaten Malang, Pantjaningsih Sri Redjeki, menjelaskan bahwa tingginya jumlah warga miskin di Kabupaten Malang sangat dipengaruhi oleh jumlah populasi yang mencapai 2,7 juta jiwa.
Ketika angka 240 ribu jiwa tersebut dihitung sebagai persentase dari total populasi, hasilnya adalah 8,98 persen, yang dinilai cukup rendah jika dibandingkan dengan daerah lain.
Pantjaningsih mencontohkan Kabupaten Probolinggo, yang memiliki 197 ribu warga miskin. Secara jumlah, angka ini memang lebih rendah dari Kabupaten Malang.
Baca Juga:4 Angka Penting Soal Gaji dan Tunjangan DPRD Kota Malang 2025
Namun, dengan populasi yang jauh lebih kecil, persentase kemiskinannya justru melonjak tinggi, mencapai 16,45 persen.
Perbandingan ini menunjukkan bahwa Meski Ada 240 Ribu Warga Miskin, angka tersebut tidak mencerminkan kondisi kemiskinan yang parah jika dilihat dari sudut pandang populasi secara keseluruhan.
Dinsos menegaskan, pemahaman terhadap perbedaan kedua data ini sangat vital. Meski Ada 240 Ribu Warga Miskin, pemerintah tetap optimistis dengan tren penurunan persentase yang ada.
Tren Penurunan Angka Kemiskinan
Dinas Sosial juga menyoroti tren positif yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan adanya penurunan signifikan jumlah warga miskin di Kabupaten Malang.
Pada tahun 2021, jumlah warga miskin tercatat sebanyak 276.580 jiwa atau 10,50 persen. Jumlah ini kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 252.880 jiwa atau 9,55 persen.
Tren positif ini berlanjut di tahun 2023, di mana jumlah warga miskin kembali berkurang menjadi 251.360 jiwa atau 9,45 persen.
Angka-angka ini menjadi bukti bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah telah memberikan hasil nyata.
Penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan berjalan efektif.
Meski Ada 240 Ribu Warga Miskin pada data terbaru, penurunan yang berkelanjutan ini adalah indikasi bahwa upaya pemerintah berada di jalur yang benar.
Strategi Lintas Sektor Mengentaskan Kemiskinan
Pantjaningsih mengakui bahwa Meski Ada 240 Ribu Warga Miskin, tantangan untuk mengentaskan mereka tetap besar. Ia menekankan bahwa tugas ini tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinsos.
Diperlukan sinergi yang kuat antara berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjalankan program yang terpadu.
Dinsos, kata Pantja, fokus pada penyaluran bantuan sosial yang bersifat hibah untuk kelompok rentan yang memang tidak bisa diberdayakan.
Sementara itu, untuk warga miskin yang masih berada di usia produktif, OPD lain memiliki peran penting.
Melalui program pemberdayaan, OPD terkait dapat memberikan bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, atau bimbingan teknis yang relevan.
Langkah-langkah ini bertujuan untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara mandiri, sehingga mereka bisa keluar dari garis kemiskinan.
Meski Ada 240 Ribu Warga Miskin, pemerintah yakin dengan pendekatan holistik ini, jumlah tersebut dapat terus ditekan.
Fokus Pelayanan pada Kelompok Paling Rentan
Dinsos Kabupaten Malang memiliki fokus utama pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kategori ini mencakup 26 jenis layanan yang berbeda, mulai dari lansia terlantar, penyandang disabilitas, anak jalanan, hingga korban bencana.
Meski Ada 240 Ribu Warga Miskin, prioritas Dinsos adalah menjangkau kelompok-kelompok yang membutuhkan pelayanan khusus dan tidak bisa diberdayakan secara ekonomi.
Layanan ini mencakup perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas antar-OPD, Meski Ada 240 Ribu Warga Miskin, Dinsos bisa lebih terfokus pada mandat utamanya untuk menjamin kesejahteraan kelompok paling rentan.
Baca Juga:Antisipasi Cuaca Buruk, BPBD Kabupaten Malang Ajak Warga Siaga Bencana
