MALANG – Rendra Masdrajad Safaat menanggapi aspirasi paguyuban angkot atau Serikat Sopir Indonesia (SSI) Kota Malang yang menyampaikan penolakannya terkait rencana pengadaan Bus Trans Jatim di Kantor DPRD Kota Malang pada Senin (15/9/2025) sore. Dalam aksi tersebut ada 20 sopir angkot yang datang ke kantor dewan.
Sebagai Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Rendra menilai kehadiran sopir angkot bersama perwakilan Organda menunjukkan adanya keresahan serius di kalangan pelaku transportasi lokal. Menurutnya, suara tersebut perlu benar-benar diperhatikan sebelum kebijakan pengoperasian Bus Trans Jatim diputuskan.
Ia juga menekankan bahwa peran DPRD adalah menjembatani kepentingan masyarakat, termasuk sopir angkot, agar tidak semakin terpinggirkan dengan adanya kebijakan transportasi baru.
“DPRD memiliki peran penting sebagai jembatan aspirasi masyarakat, sehingga keresahan yang disampaikan sopir angkot bersama Organda patut menjadi perhatian serius. Kita harus memastikan agar mereka tidak terpinggirkan dengan adanya kebijakan pengoperasian Bus Trans Jatim,” ujarnya.
Rendra menilai, kekhawatiran para sopir mengenai turunnya pendapatan akibat beroperasinya Bus Trans Jatim bukan hal yang bisa dianggap sepele. Terlebih lagi, kondisi jalan di Kota Malang memang relatif terbatas sehingga rawan menimbulkan kemacetan baru.
Ia menambahkan, komunikasi yang belum berjalan optimal antara pemerintah dengan paguyuban angkot juga menjadi catatan tersendiri. Menurutnya, dialog yang dilakukan secara informal tidak cukup untuk meredakan keresahan para sopir.
“Kekhawatiran para sopir angkot terkait potensi turunnya pendapatan akibat operasional Bus Trans Jatim tidak bisa dipandang ringan, terlebih dengan kondisi jalan di Kota Malang yang terbatas dan rawan menimbulkan kemacetan. Selain itu, komunikasi yang masih bersifat informal dirasa belum cukup untuk menjawab keresahan yang mereka sampaikan,” lanjutnya.
Rendra juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengulangi pengalaman saat penerapan kebijakan satu arah di Kajoetangan Heritage, di mana solusi yang dijanjikan tidak berjalan optimal dan menimbulkan kekecewaan di kalangan sopir.
Menurut Rendra, langkah yang paling penting saat ini adalah memastikan aspirasi sopir angkot benar-benar ditindaklanjuti hingga level provinsi. Baginya, segala rencana integrasi transportasi harus melibatkan semua pihak agar tercipta solusi yang adil.
“Kita perlu belajar dari pengalaman penerapan satu arah di Kajoetangan Heritage yang menimbulkan kekecewaan sopir karena solusi tidak berjalan optimal. Karena itu, aspirasi mereka harus benar-benar ditindaklanjuti hingga level provinsi dengan melibatkan semua pihak agar lahir solusi transportasi yang adil,” pungkasnya.
Baca Juga: Rendra Masdrajad Safaat Hadiri Musda VI PKS Kota Malang
