infomalang.com/ – Program makan gratis yang menjadi salah satu kebijakan unggulan Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan publik. Beberapa organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah menghentikan sementara pelaksanaannya. Alasannya, kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa dianggap sebagai bukti adanya persoalan serius dalam pengawasan.
Kasus terbaru melibatkan lebih dari 500 siswa yang jatuh sakit setelah mengonsumsi makanan dari program ini. Data menunjukkan bahwa sejak Januari 2025, setidaknya 6.452 anak di berbagai daerah mengalami keracunan serupa. Dengan kondisi ini, wacana penghentian sementara kian menguat, dan frasa Program Makan Gratis Mencuat Setelah Kasus Keracunan Siswa menjadi topik hangat di ruang publik.
Sorotan Organisasi Kesehatan dan Pendidikan
Beberapa LSM, termasuk Network for Education Watch (JPPI), CISDI, serta Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak, menilai kasus keracunan ini bukanlah kejadian insidental. Mereka menegaskan bahwa masalah ini merupakan “kegagalan sistemik” yang harus segera ditangani.
Ubaid Matraji dari JPPI menyampaikan bahwa Program Makan Gratis Mencuat Setelah Kasus Keracunan Siswa karena minimnya pengawasan di dapur penyedia makanan. Ia mendesak adanya mekanisme evaluasi yang lebih ketat sebelum distribusi dilakukan.
Sementara itu, CISDI mengungkapkan kekhawatiran terkait belum adanya prosedur standar untuk mencegah kejadian serupa. Kondisi ini memperkuat desakan agar program dihentikan sementara sampai standar kesehatan benar-benar dipenuhi.
Kritik soal Kandungan Gizi
Selain masalah kebersihan dan keamanan pangan, sejumlah pihak juga menyoroti kandungan gizi makanan yang disajikan. Menurut Dr. Tan Shot Yen dari Gerakan Ibu dan Anak, banyak menu yang masih menggunakan bahan ultra-olahan.
Ia menyebut distribusi bahan makanan tersebut telah menggeser tujuan utama program, yakni menyediakan makanan sehat dan bergizi. Situasi ini membuat Program Makan Gratis Mencuat Setelah Kasus Keracunan Siswa bukan hanya karena keamanan pangan, tetapi juga kualitas gizi yang kurang memadai.
Tan menekankan perlunya perubahan komposisi menu, agar anak-anak tidak hanya kenyang, tetapi juga mendapatkan nutrisi seimbang yang mendukung tumbuh kembang.
Baca Juga:Banjir dan Longsor Melanda Empat Kecamatan di Wilayah Malang Selatan
Respons DPR dan Pemerintah
Komite Kesehatan DPR telah memanggil sejumlah organisasi untuk mendengar masukan mereka. Wakil Ketua Komite, Charles Honoris, berjanji akan menyampaikan desakan ini kepada Badan Gizi Nasional. Namun, ia juga menegaskan program makan gratis tetap bersifat strategis dan belum ada rencana penghentian permanen.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengakui adanya kasus keracunan. Namun, ia menyebutkan dari lebih dari 1 miliar porsi yang telah disajikan, hanya 4.711 kasus yang tercatat sebagai dugaan keracunan. Meski demikian, fakta ini tidak mengurangi perhatian publik terhadap Program Makan Gratis Mencuat Setelah Kasus Keracunan Siswa.
Pemerintah menyatakan akan melakukan investigasi lebih mendalam untuk menemukan akar masalah dan mencegah kejadian berulang.
Anggaran Besar Jadi Sorotan
Program makan gratis ini menelan anggaran hingga Rp171 triliun pada 2025 dan direncanakan naik dua kali lipat tahun depan. Skala pembiayaan yang besar membuat publik semakin menuntut akuntabilitas.
Menurut pengamat kebijakan publik, tingginya anggaran tidak boleh hanya diukur dari jumlah porsi yang dibagikan, tetapi juga kualitas pengelolaan. Karena itu, wajar jika Program Makan Gratis Mencuat Setelah Kasus Keracunan Siswa memicu desakan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi manajemen maupun aspek kesehatan.
Jalan Tengahnya Perbaikan, Bukan Penghentian Permanen
Sejumlah pakar menilai penghentian permanen bukanlah solusi terbaik. Sebaliknya, yang diperlukan adalah penghentian sementara untuk melakukan perbaikan sistem. Langkah ini bisa mencakup audit dapur penyedia makanan, revisi menu, hingga pelatihan penyelenggara di lapangan.
Dengan cara itu, pemerintah tetap bisa menjaga keberlangsungan program strategis, sekaligus memastikan Program Makan Gratis Mencuat Setelah Kasus Keracunan Siswa tidak kembali terulang di masa depan.
Harapan Publik
Masyarakat pada dasarnya mendukung program ini karena dinilai meringankan beban keluarga dan meningkatkan asupan gizi anak sekolah. Namun, dukungan tersebut bisa goyah jika pemerintah tidak segera merespons dengan langkah konkret.
Transparansi, evaluasi ketat, dan pelibatan pakar gizi serta kesehatan diharapkan bisa memperbaiki kepercayaan publik. Hanya dengan cara itu, Program Makan Gratis Mencuat Setelah Kasus Keracunan Siswa bisa berubah menjadi momentum pembenahan, bukan sekadar polemik.
Baca Juga:DPRD Malang Ingin Angkot Dimanfaatkan sebagai Transportasi Pendidikan
