Infomalang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Dinas Ketahanan Pangan terus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau dengan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara rutin minimal dua kali setiap pekan. Program ini dilaksanakan di seluruh 33 kecamatan dan telah berjalan masif sejak awal 2025.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi, menegaskan bahwa GPM menjadi salah satu langkah strategis menekan harga bahan pokok, terutama beras, agar tetap stabil. “Rata-rata di setiap kecamatan, gerakan pangan murah digelar minimal dua kali seminggu, bahkan bisa tiga sampai empat kali. Seperti hari ini kami adakan di Karangploso, sedangkan Sabtu kemarin telah berlangsung di kecamatan lain,” ujarnya, Selasa (23/9/2025).
Distribusi Beras SPHP hingga Satu Ton per Kecamatan
Dalam setiap kegiatan GPM, Pemkab Malang menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan jumlah minimal satu ton per kecamatan. Jumlah ini disesuaikan dengan kebutuhan dan daya serap masyarakat. “Hari ini di Karangploso satu ton, kemarin dua ton, bahkan pernah tiga ton dalam satu kecamatan,” jelas Mahila.
Menurutnya, program pendistribusian beras SPHP sebenarnya sudah berjalan sejak Januari 2025. Namun intensitasnya semakin meningkat dalam dua bulan terakhir, seiring melonjaknya harga beras di pasaran. “Sejak Januari kami sudah menyalurkan, tetapi secara masif baru dua bulan terakhir,” tambahnya.
Harga Terjangkau Sesuai HET Bulog
Harga beras SPHP yang dijual dalam GPM mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Perum Bulog, yaitu Rp11.000 per kilogram atau Rp55.000 per lima kilogram. “Kami berusaha menekan harga di pasaran. Harga di GPM sama seperti harga keluar gudang Bulog, Rp11 ribu per kilogram,” kata Mahila.
Untuk patokan tertinggi, harga jual beras SPHP di pasaran seharusnya tidak melebihi Rp12.500 per kilogram atau Rp62.500 per lima kilogram. “Tidak ada aturan khusus, tetapi kami tetap mengacu HET dan menggandeng Bank Indonesia untuk mendukung biaya transportasi,” tambahnya.
Stok Aman Hingga Desember 2025
Mahila menegaskan, ketersediaan beras SPHP di Kabupaten Malang dalam kondisi aman hingga Desember 2025. Dari target total 7.000 ton, sekitar 3.829 ton sudah terdistribusi, sementara 3.113 ton atau sekitar 45 persen masih tersedia di gudang. “Kami habiskan stok yang ada terlebih dahulu. Jumlah yang tersedia diperkirakan cukup sampai akhir tahun. Dengan distribusi masif, masyarakat diharapkan tidak mengalami kekurangan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Malang terus memantau pasokan agar tidak menimbulkan kejenuhan di masyarakat. “Jika terlalu banyak digelontorkan sekaligus, masyarakat bisa jenuh. Jadi kami atur ritme distribusinya,” ujarnya.
Kolaborasi dengan Polres dan Kodim 0818
Program GPM tidak hanya dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, tetapi juga berkolaborasi dengan Polres Malang dan Kodim 0818/Malang-Batu. Sinergi ini bertujuan memperluas jangkauan distribusi dan memastikan kegiatan berjalan aman serta tertib. Kehadiran aparat keamanan juga menambah keyakinan masyarakat bahwa kualitas dan harga pangan tetap terjaga.
Selain beras, beberapa komoditas lain seperti minyak goreng, gula pasir, dan kebutuhan pokok lain juga dijual dengan harga terjangkau. Hal ini sekaligus mendukung program pemerintah pusat dalam menjaga inflasi dan stabilitas pangan.
Baca Juga: Wali Kota Malang Siapkan Parkir Khusus di Area Relokasi Pasar Gadang
Manfaat Langsung untuk Masyarakat
Bagi warga, kehadiran GPM sangat membantu, terutama di tengah fluktuasi harga beras yang kerap terjadi menjelang musim hujan. Banyak warga mengaku terbantu dengan harga yang lebih murah dibanding pasaran. “Kalau beli di pasar biasa bisa sampai Rp13 ribu per kilogram. Di sini hanya Rp11 ribu, sangat membantu,” kata Siti, warga Karangploso.
Pemerintah Kabupaten Malang berharap program ini mampu menjaga daya beli masyarakat dan menekan gejolak harga di tingkat pedagang. Dengan distribusi yang merata, tidak hanya masyarakat perkotaan tetapi juga warga di desa-desa terpencil dapat merasakan manfaatnya.
Dukungan Penuh dari Pemerintah Daerah
Bupati Malang, HM Sanusi, menyatakan dukungan penuh terhadap GPM sebagai langkah strategis stabilisasi pangan. Ia menilai gerakan ini menjadi contoh nyata sinergi antara pemerintah daerah, Bulog, dan instansi lain. “Kami terus berupaya menjaga harga pangan agar tetap stabil dan terjangkau. GPM adalah salah satu kunci menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Malang,” ujarnya dalam kesempatan terpisah.
Dengan rutinitas dua kali setiap pekan, Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Malang terbukti menjadi solusi efektif bagi kebutuhan masyarakat. Program ini diharapkan terus berlanjut tidak hanya sampai Desember 2025, tetapi juga menjadi agenda berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Alun-Alun Merdeka Bakal Tutup Tiga Bulan, Pemkot Malang Pastikan Revitalisasi Dimulai Pekan Depan
