Infomalang – Pondok pesantren telah menjadi salah satu pilar penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Lembaga ini tidak hanya berperan dalam membentuk karakter dan moral generasi muda, tetapi juga berkontribusi besar terhadap pembangunan sosial dan spiritual masyarakat. Baru-baru ini, pernyataan dari Anggota Komisi XI DPR RI, M Hasanuddin Wahid atau yang akrab disapa Cak Udin, menarik perhatian publik setelah ia menyampaikan dukungannya terhadap wacana pembangunan pondok pesantren menggunakan dana APBN.
Menurutnya, penggunaan dana negara untuk membangun atau memperbaiki pondok pesantren merupakan hal yang wajar selama dilakukan dengan mekanisme yang benar dan penuh tanggung jawab. Sikap ini mencerminkan pandangan bahwa pemerintah memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk mendukung lembaga pendidikan keagamaan yang selama ini turut berperan besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Peran Strategis Ponpes dalam Pembangunan Nasional dan Relevansinya dengan APBN
Cak Udin menilai bahwa pondok pesantren memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter bangsa dan menjaga moralitas generasi muda. Menurutnya, pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga lembaga yang turut mencetak generasi berakhlak, berilmu, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Karena itu, jika negara memberikan dukungan dalam bentuk pembangunan infrastruktur pesantren melalui dana APBN, hal tersebut sejalan dengan semangat pemerataan pendidikan di Indonesia.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah perlu melihat pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Banyak pondok pesantren yang berdiri secara swadaya tanpa dukungan besar dari pemerintah. Padahal, sebagian pesantren telah berusia puluhan tahun dan membutuhkan perbaikan fasilitas agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Dengan dukungan APBN, pemerintah dapat membantu memperkuat peran pesantren dalam menghadirkan pendidikan yang lebih layak dan merata di berbagai daerah.
APBN Sebagai Bentuk Apresiasi Negara terhadap Dunia Pesantren
Bagi Cak Udin, pembangunan pondok pesantren melalui dana APBN bukan sekadar bentuk bantuan, melainkan simbol apresiasi negara terhadap jasa besar pesantren bagi republik ini. Ia menilai bahwa pesantren telah memberikan kontribusi nyata dalam membangun karakter bangsa dan mempertahankan nilai-nilai keislaman yang moderat. Oleh karena itu, sudah sepantasnya negara hadir untuk memberikan dukungan dalam bentuk infrastruktur yang memadai.
Lebih dari itu, Cak Udin menekankan bahwa pesantren merupakan bagian dari masyarakat yang juga berhak mendapatkan perhatian dan fasilitas publik. Sama seperti sekolah negeri atau madrasah yang dibiayai negara, pesantren pun berhak atas dukungan serupa apabila memenuhi syarat administrasi dan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dukungan ini, menurutnya, bukan bentuk keberpihakan berlebihan, melainkan wujud keadilan sosial dalam sistem pendidikan nasional.
Baca juga: Prabowo Hadiri KTT Perdamaian Gaza, Bukti Komitmen Indonesia untuk Dunia Arab
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penggunaan Dana APBN untuk Ponpes
Dalam pandangan Cak Udin, wajar jika masyarakat menuntut transparansi dalam penggunaan dana APBN untuk proyek pembangunan pesantren. Ia menegaskan bahwa semua alokasi anggaran harus melalui mekanisme resmi, seperti pengecekan teknis oleh Kementerian PUPR atau lembaga terkait lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tidak disalahgunakan.
Selain itu, ia menambahkan bahwa penggunaan dana APBN tidak boleh dilakukan sembarangan. Pemerintah harus melakukan verifikasi dan klasifikasi terhadap pesantren yang benar-benar membutuhkan bantuan, seperti pesantren tua yang hampir roboh atau memiliki fasilitas yang tidak layak. Pendekatan ini akan memastikan bahwa bantuan negara tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi keberlangsungan pendidikan keagamaan di Indonesia.
Menepis Polemik Seputar Wacana Pembangunan Ponpes dengan APBN
Meski banyak pihak mendukung gagasan ini, tidak sedikit pula yang menentang penggunaan APBN untuk pesantren. Menanggapi hal itu, Cak Udin menyayangkan munculnya pandangan negatif dari sebagian kalangan, terutama dari rekan-rekannya sesama anggota DPR yang menilai kebijakan ini tidak tepat. Ia berpendapat bahwa penolakan tersebut lahir karena kurangnya pemahaman terhadap peran pesantren dalam membangun bangsa.
Cak Udin menegaskan bahwa pesantren adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah pendidikan Indonesia. Jika ada segelintir oknum yang menyalahgunakan dana atau terlibat pelanggaran, maka yang harus disalahkan adalah individunya, bukan lembaganya. Menutup atau membatasi peran pesantren karena ulah segelintir pihak adalah bentuk pemikiran yang keliru dan tidak adil.
APBN dan Pemerataan Pembangunan Pendidikan di Indonesia
Salah satu poin penting dari pernyataan Cak Udin adalah pentingnya pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Ia menilai bahwa APBN memiliki fungsi strategis untuk memastikan setiap warga negara, termasuk santri di pesantren, mendapatkan akses terhadap fasilitas pendidikan yang layak. Dalam konteks ini, pesantren di daerah terpencil harus menjadi prioritas agar tidak tertinggal dari sekolah-sekolah di perkotaan.
Dengan pembangunan yang merata, diharapkan pesantren dapat menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan zaman. Dukungan negara melalui APBN juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat baru bagi para pengasuh dan santri untuk terus berkontribusi terhadap kemajuan bangsa tanpa terbebani keterbatasan sarana fisik.
Pembangunan Ponpes dengan APBN Adalah Langkah Wajar dan Bermakna
Pernyataan Cak Udin mengenai penggunaan dana APBN untuk pembangunan pondok pesantren memberikan perspektif baru dalam hubungan antara negara dan lembaga keagamaan. Selama dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, kebijakan ini bukan hanya wajar, tetapi juga penting untuk memperkuat fondasi pendidikan bangsa.
Pesantren telah menjadi benteng moral dan spiritual masyarakat Indonesia. Dukungan negara melalui APBN merupakan bentuk nyata penghargaan atas kontribusi besar mereka. Dengan sinergi antara pemerintah dan pesantren, Indonesia dapat melangkah menuju masa depan pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan berkeadilan sosial.
Baca juga: Gerakan Mata Sehat! Dinkes Kota Malang Bagikan 500 Kacamata untuk Anak Sekolah
