infomalang.com/ – Pemerintah Percepat Transisi Haji melalui langkah strategis yang disepakati oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak bersama Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i di Jakarta.Pertemuan penting ini menjadi momentum baru dalam mempercepat reformasi kelembagaan penyelenggaraan haji di Indonesia.Keduanya menegaskan tekad kuat untuk memastikan proses berjalan cepat, bersih, dan transparan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Fokus utama dalam kebijakan Pemerintah Percepat Transisi Haji ini adalah peralihan aset, sumber daya manusia, dan fungsi kelembagaan dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah.
Langkah ini menandai era baru tata kelola ibadah haji yang lebih efisien dan profesional.
Wamenhaj Dahnil Anzar menyebut bahwa persiapan pelaksanaan haji tahun 2026 sudah dimulai sejak awal Oktober 2025.
Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak mana pun yang menghambat proses peralihan aset dan SDM perhajian.“Arahan Presiden sangat jelas, semua aset harus segera dialihkan,” ujar Dahnil.
Pemerintah Percepat Transisi Haji, lanjutnya, adalah bagian dari komitmen memperkuat pelayanan jemaah haji agar lebih modern dan tepat sasaran.
Dorongan Penegakan Hukum untuk Kelancaran Transisi
Dalam proses Pemerintah Percepat Transisi Haji, Dahnil mengungkapkan masih ada hambatan di beberapa daerah, termasuk di Asrama Haji Pondok Gede.Hambatan tersebut, menurutnya, bisa berpotensi merugikan kepentingan pelayanan jemaah haji secara nasional.“Kita ingin semuanya clean dan clear. Kalau ada yang menghalangi, kami dorong penegakan hukum,” tegasnya.
Wamenhaj menekankan bahwa keberhasilan Pemerintah Percepat Transisi Haji bukan hanya soal administrasi, tetapi juga soal integritas dalam pengelolaan aset negara.Dengan dukungan aparat penegak hukum, ia berharap proses reformasi ini berjalan cepat dan tanpa gangguan.Langkah tegas ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kredibilitas lembaga penyelenggara ibadah haji.
Baca Juga:Trump Kagum pada Prabowo, Nilai Kepemimpinannya Kuat dan Berwibawa di Kancah Global?
Sementara itu, Wamenag Romo Muhammad Syafi’i menyambut baik langkah Pemerintah Percepat Transisi Haji dan menegaskan dukungan penuh dari Kementerian Agama.Menurutnya, percepatan transisi kelembagaan dan aset ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 92 Tahun 2025.Ia menyebut kolaborasi ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo memperkuat tata kelola haji nasional.
Kolaborasi Strategis Menuju Pelayanan Haji yang Profesional
Wamenag Romo Syafi’i menyatakan bahwa aturan hukum sudah sangat tegas dalam mengatur peralihan kewenangan haji.“Saya gembira dan mengapresiasi koordinasi ini. Kita ingin Pemerintah Percepat Transisi Haji berjalan efektif,” katanya.Menurutnya, jika ada oknum yang menghalangi proses, maka harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa seluruh pihak hanya memiliki satu visi, yaitu visi presiden, bukan kepentingan pribadi.Hal ini menjadi landasan penting dalam menjaga keutuhan proses Pemerintah Percepat Transisi Haji agar tetap fokus pada pelayanan jemaah.Romo Syafi’i juga mendukung keterlibatan aparat penegak hukum apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan transisi.
Menurutnya, kehadiran Wamenhaj dan Wamenag dalam satu forum strategis memperlihatkan sinergi yang solid antar lembaga.Kedua kementerian memiliki komitmen bersama untuk memastikan ibadah haji berjalan lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang.
Langkah konkret ini menjadi simbol keseriusan pemerintah memperkuat reformasi haji nasional.
Pembentukan Tim Bersama Kawal Transisi Haji Nasional
Sebagai tindak lanjut dari Pemerintah Percepat Transisi Haji, kedua wakil menteri sepakat membentuk tim bersama untuk mengawal proses peralihan. Tim ini akan memastikan administrasi tertib, aset terdata dengan baik, dan pelayanan jemaah tidak terganggu selama masa transisi. Kehadiran tim bersama ini juga diharapkan menjadi penghubung antara dua kementerian dalam menuntaskan segala persoalan teknis.
Wamenhaj Dahnil menekankan, pemerintah tidak ingin transisi ini menjadi sekadar formalitas.
Tujuannya adalah memperkuat kelembagaan agar lebih siap dalam melayani kebutuhan jemaah haji yang semakin meningkat setiap tahun. Ia juga memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi publik.
Langkah Pemerintah Percepat Transisi Haji ini menjadi bagian penting dalam reformasi tata kelola haji menuju pelayanan yang lebih profesional. Pemerintah berkomitmen melindungi hak jemaah, menjalankan mandat konstitusi, serta memperkuat citra Indonesia sebagai negara dengan tata kelola haji terbaik di dunia Islam. Dengan sinergi yang kuat antara Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Agama, era baru penyelenggaraan haji di Indonesia pun siap dimulai.
Baca Juga:Mayat Terbakar di Gedangan Bukan Lagi Misteri, Polisi Pastikan Identitas Korban
