Kota Malang bersiap menyambut babak baru transportasi publik dengan hadirnya Bus Trans Jatim yang dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir November 2025. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memastikan bahwa kehadiran transportasi massal ini tidak akan mematikan mata pencaharian sopir angkutan kota (angkot), melainkan justru melibatkan mereka secara aktif dalam sistem operasional yang baru.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur dan paguyuban sopir angkot untuk memastikan transisi berjalan mulus. Para sopir tidak akan ditinggalkan, melainkan diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari sistem transportasi modern yang lebih efisien dan ramah pengguna.
“Semua teknisi dan sopir yang bertugas di Trans Jatim nanti adalah para driver angkot yang saat ini masih aktif. Ada 15 orang sopir dan satu cadangan yang akan bergantian mengoperasikan armada,” ujar Wahyu, Jumat (17/10/2025).
Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap nasib para sopir yang sempat merasa cemas dengan rencana pengoperasian bus baru tersebut. Dengan pelibatan langsung ini, diharapkan para sopir bisa tetap memiliki pekerjaan sekaligus menjadi bagian dari modernisasi transportasi di Kota Malang.
Dalam tahap awal peluncuran, Trans Jatim di Malang akan beroperasi di satu koridor utama dengan total 15 unit bus, termasuk satu unit cadangan. Rencananya, seluruh rute tersebut akan melewati berbagai kawasan penting seperti pusat pemerintahan, area pendidikan, dan titik-titik strategis lainnya di dalam kota.
“Semua rute sudah kami rancang agar melewati area perkantoran dan sekolah. Kami ingin masyarakat merasa nyaman menggunakan transportasi publik, dan harapannya juga bisa mengurangi kemacetan,” jelas Wahyu.
Ia menambahkan bahwa tiga koridor tambahan akan disiapkan setelah tahap uji coba dinyatakan berhasil. Setiap koridor akan diatur secara terintegrasi agar mobilitas warga antarwilayah menjadi lebih lancar.
Pemkot Malang menyiapkan anggaran pendukung dari APBD 2025 melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menunjang kebutuhan awal seperti penyediaan feeder, peremajaan angkot, dan infrastruktur pendukung. Sementara kebutuhan tambahan akan dimasukkan dalam APBD 2026.
“Kami akan melakukan penyesuaian trayek atau rerouting agar tidak terjadi tumpang tindih antara jalur Trans Jatim dan angkot yang masih beroperasi. Evaluasi akan dilakukan menyeluruh supaya sistem transportasi ini bisa berjalan harmonis,” ungkap Wahyu.
Sistem feeder atau pengumpan nantinya akan tetap melibatkan armada angkot eksisting. Dengan sistem tersebut, penumpang dari area perumahan dapat diantar menuju halte Trans Jatim terdekat, sehingga jaringan transportasi menjadi lebih efisien dan terintegrasi.
Kehadiran Trans Jatim di Malang juga akan mengusung konsep layanan modern seperti Buy The Service (BTS) yang telah diterapkan di kota besar lainnya. Bus akan beroperasi sesuai jadwal dengan jeda keberangkatan sekitar 10-15 menit tanpa perlu menunggu penumpang penuh.
Baca Juga: PSSI Resmi Akhiri Kerja Sama dengan Patrick Kluivert Usai Gagal Bawa Indonesia ke Piala Dunia 2026
Wahyu Hidayat menegaskan, sistem baru ini dirancang agar pengguna transportasi publik dapat merasakan kenyamanan dan kepastian waktu.
“Kami ingin layanan publik ini bisa jalan bersama, dengan fasilitas modern seperti Wi-Fi, AC, dan tarif terjangkau. Penumpang cukup membayar Rp5.000 dari Terminal Hamid Rusdi hingga Kota Batu,” katanya.
Ia berharap, konsep ini tidak hanya mengubah wajah transportasi Kota Malang, tetapi juga menumbuhkan kembali minat masyarakat untuk menggunakan moda publik alih-alih kendaraan pribadi.
Paguyuban sopir angkot di Kota Malang pun menyambut positif kebijakan ini. Mereka menilai, pelibatan langsung sopir dalam sistem Trans Jatim adalah bentuk keadilan yang diharapkan sejak lama. Sebab, sebagian besar sopir sempat khawatir kehilangan mata pencaharian akibat berkurangnya penumpang.
Dengan adanya rencana rekrutmen sopir dan teknisi dari kalangan sopir angkot, serta sistem feeder yang tetap melibatkan mereka, kekhawatiran tersebut perlahan mulai mereda.
“Ini langkah baik dari pemerintah. Asalkan nasib kami tidak diabaikan dan masih bisa ikut bekerja, kami siap mendukung,” ujar salah satu sopir yang tergabung dalam Paguyuban Angkot Malang.
Proyek Trans Jatim di Kota Malang merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperluas jaringan transportasi massal berbasis bus di wilayah Malang Raya. Program ini diharapkan dapat menekan kemacetan, menurunkan emisi kendaraan pribadi, serta memperbaiki konektivitas antarwilayah.
Jika program berjalan lancar, bukan tidak mungkin sistem Buy The Service (BTS) akan diterapkan sepenuhnya di Malang, dengan dukungan penuh dari Pemkot dan partisipasi sopir lokal.
“Trans Jatim ini bukan sekadar proyek transportasi, tapi juga bentuk adaptasi sosial bagi warga dan pelaku angkutan. Kami ingin semua pihak mendapat manfaat,” pungkas Wahyu Hidayat.
Dengan berbagai persiapan dan kolaborasi yang matang, akhir November 2025 akan menjadi momentum penting bagi Kota Malang dalam menghadirkan transportasi publik yang lebih modern, inklusif, dan terintegrasi, sekaligus memberi harapan baru bagi sopir angkot untuk terus melaju bersama perubahan zaman.
Baca Juga: Peran Diplomasi Indonesia, Menjadi Penghubung Netral antara Pyongyang dan Seoul
