infomalang.com/ – DLH Malang Siap Wujudkan Kota Bebas Sampah dengan langkah konkret yang sejalan dengan program nasional Indonesia Bebas Sampah 2029. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus berupaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai bagian dari visi besar pembangunan hijau.
Plh Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, menjelaskan bahwa pihaknya kini menyiapkan dua rencana besar pengelolaan sampah di kawasan Supiturang. Dua opsi yang sedang dikaji adalah PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik/PLTSa) dan LSDB (pengolahan sampah menjadi RDF – Refuse Derived Fuel).
Langkah ini menunjukkan bahwa DLH Malang Siap Wujudkan Kota Bebas Sampah melalui pendekatan teknologi ramah lingkungan yang tak hanya mengatasi masalah sampah, tetapi juga menciptakan energi alternatif yang bermanfaat.
Opsi Pengolahan Sampah dengan Teknologi Modern
DLH Malang Siap Wujudkan Kota Bebas Sampah dengan mempertimbangkan skema PLTSa yang dapat mengubah limbah padat menjadi energi listrik. Namun, proyek ini membutuhkan volume sampah yang besar, sekitar 1.000 ton per hari. Karena itu, DLH Malang membuka peluang kerja sama regional antara Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.
“Untuk PLTSa, memang harus melibatkan daerah lain karena volumenya cukup besar. Selain itu, perlu penguatan infrastruktur menuju lokasi pengolahan,” terang Raymond.
Sementara itu, opsi kedua yaitu LSDB atau RDF dipandang lebih realistis untuk dijalankan secara mandiri oleh Kota Malang. RDF mampu mengubah sampah menjadi bahan bakar pengganti batu bara, sekaligus mengurangi emisi karbon. Skema ini dinilai cepat diimplementasikan tanpa memerlukan aglomerasi antardaerah.
Baca Juga:Data Terbaru Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Ungkap Lonjakan Aduan Kekerasan
Efisiensi Biaya dan Dampak Positif bagi Lingkungan
DLH Malang Siap Wujudkan Kota Bebas Sampah dengan memperhatikan efisiensi anggaran. Berdasarkan kajian terakhir, proyek PLTSa diperkirakan menelan biaya lebih dari Rp500 miliar, sedangkan RDF hanya sekitar Rp200 miliar. Meski lebih hemat, RDF tetap memberikan manfaat besar bagi lingkungan dan sektor energi.
Selain itu, kedua proyek ini dirancang untuk mendukung ekonomi sirkular dan mengacu pada regulasi ketat mengenai emisi serta pengelolaan dampak lingkungan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa DLH Malang tidak hanya fokus pada kebersihan, tetapi juga pada keberlanjutan jangka panjang.
Pemerintah pusat dipastikan akan berperan penting dalam pendanaan proyek besar ini. DLH Kota Malang kini tengah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menentukan skema yang paling sesuai dan efisien.
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan DPRD
DLH Malang Siap Wujudkan Kota Bebas Sampah dengan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai kebijakan nasional. Pemkot Malang telah menegaskan bahwa proyek pengolahan sampah akan dibiayai pemerintah pusat, sementara DLH berperan dalam kesiapan teknis dan kajian lingkungan.
“Pemkot Malang siap menjalankan kedua skema tersebut, tergantung arahan pemerintah pusat. Kami sudah menyiapkan segala aspek teknisnya,” tegas Raymond.
DPRD Kota Malang turut memberikan dukungan terhadap langkah ini, dengan menilai bahwa kebijakan DLH selaras dengan kebutuhan mendesak kota yang kini menghadapi masalah sampah harian mencapai 550 ton.
Langkah Strategis Menuju 2029
DLH Malang Siap Wujudkan Kota Bebas Sampah tidak hanya dengan pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga melalui perubahan perilaku masyarakat. DLH mengimbau warga agar mulai memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan mendukung program kebersihan lingkungan.
Kapasitas TPA Supiturang yang kini hampir penuh mencapai 87 persen menjadi alasan utama perlunya percepatan implementasi program ini. Teknologi RDF dan PLTSa diharapkan mampu mengurangi beban TPA secara signifikan.
Selain itu, DLH juga terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk dunia usaha dan akademisi, untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi dan ekonomi sirkular.
Masyarakat dan Pemerintah Bergerak Bersama
DLH Malang Siap Wujudkan Kota Bebas Sampah dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan warga.
Melalui upaya ini, Kota Malang diharapkan mampu menjadi salah satu daerah percontohan dalam pengelolaan sampah nasional. Dengan dukungan penuh dari KLHK, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat, target Indonesia Bebas Sampah 2029 bukanlah sekadar wacana, melainkan visi nyata menuju masa depan hijau yang berkelanjutan.
Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, DLH Malang Siap Wujudkan Kota Bebas Sampah yang bersih, berdaya, dan ramah lingkungan demi generasi mendatang.
Baca Juga:6 Kursi Pejabat di Pemkot Malang Kosong, Wali Kota Pastikan Pengisian Harus Tepat dan Transparan
