infomalang – Kehadiran Mas Bupati Rusdi dalam kegiatan kegiatan pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga merupakan fondasi penting dalam menguatkan penegakan Peraturan Daerah (Perda) serta perundang-undangan yang berlaku. Pemusnahan barang bukti yang dilakukan pada akhir tahun 2025 ini menjadi simbol nyata dari kesungguhan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberantas berbagai bentuk pelanggaran hukum. Barang bukti yang dimusnahkan bukan hanya menunjukkan keberhasilan penindakan, tetapi juga menjadi alarm bagi masyarakat untuk semakin waspada dan tidak terjebak dalam aktivitas ilegal.
Komitmen Mas Bupati Rusdi dalam Mendorong Penegakan Perda
Dukungan Mas Bupati Rusdi terhadap Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu wujud nyata upaya pemerintah daerah dalam memperkuat penegakan Perda. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menegaskan kesiapannya untuk bersinergi dengan aparat penegak hukum, baik Kejari, kepolisian, maupun lembaga terkait lainnya. Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai aturan serta mampu menghasilkan efek jera bagi para pelanggar. Dengan terlibat secara langsung, Mas Bupati Rusdi memberi pesan kuat bahwa pemerintah hadir sebagai mitra strategis dalam menciptakan tata pemerintahan yang berlandaskan kepatuhan hukum.
Selain itu, komitmen tersebut mencakup berbagai tindakan preventif yang dilakukan pemerintah daerah melalui dinas dan organisasi perangkat daerah. Langkah-langkah preventif ini bertujuan membangun kesadaran hukum masyarakat sejak dini, khususnya dalam mencegah peredaran barang ilegal seperti rokok tanpa izin resmi. Melalui pendekatan sosialisasi yang berkelanjutan, pemerintah berusaha memastikan bahwa masyarakat memahami dampak sosial dan ekonomi dari pelanggaran tersebut. Keterlibatan aktif Mas Bupati Rusdi dalam setiap agenda hukum menjadi dorongan moral bagi masyarakat untuk lebih patuh terhadap aturan yang berlaku.
Sinergi Mas Bupati Rusdi dengan Aparat Penegak Hukum
Kerja sama antara Mas Bupati Rusdi dan berbagai Aparat Penegak Hukum (APH) menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan pemusnahan barang bukti inkracht. Keterlibatan Polres Pasuruan, BNN, Pengadilan Negeri, Bea Cukai, hingga Rupbasan menunjukkan bahwa proses penegakan hukum membutuhkan koordinasi lintas sektor. Sinergi ini mempercepat penindakan, memperjelas alur penyelesaian perkara, dan memastikan setiap barang bukti diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Kehadiran kepala daerah memberikan nilai tambah berupa dukungan politik dan administratif yang sangat dibutuhkan APH dalam menjalankan tugas.
Dalam konteks penegakan Perda, sinergi tersebut semakin penting mengingat tantangan hukum yang semakin kompleks. Pelanggaran seperti peredaran narkotika, rokok ilegal, hingga tindak pidana khusus membutuhkan tindakan terpadu agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Mas Bupati Rusdi menekankan bahwa pemerintah daerah siap mendukung berbagai operasi penindakan, baik melalui regulasi, kebijakan, maupun sosialisasi di tingkat masyarakat. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat sistem hukum, tetapi juga menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan.
Baca juga: Pemkot Malang Umumkan Jembatan Bailey Sonokembang Sudah Bisa Dilewati, Berikut Ketentuannya!
Langkah Preventif Mas Bupati Rusdi dalam Mencegah Pelanggaran Perda
Selain mendukung kegiatan pemusnahan barang bukti, Mas Bupati Rusdi juga mengambil peran penting dalam upaya preventif untuk mengurangi pelanggaran hukum, terutama terkait peredaran rokok ilegal. Pemerintah daerah terus intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami kerugian besar yang ditimbulkan oleh peredaran barang ilegal. Mulai dari potensi rusaknya industri nasional hingga hilangnya pendapatan negara, semua risiko tersebut disampaikan secara terbuka kepada warga. Pendekatan komunikatif ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas yang merugikan negara.
Upaya preventif tersebut juga melibatkan berbagai perangkat daerah agar edukasi hukum berjalan secara berkesinambungan. Melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintah berharap masyarakat lebih mudah mengakses informasi hukum sehingga mampu membedakan mana aktivitas yang berisiko menimbulkan sanksi. Mas Bupati Rusdi menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang diselesaikan, tetapi juga dari semakin kecilnya potensi pelanggaran yang terjadi.
Pentingnya Kepedulian Masyarakat Menurut Mas Bupati Rusdi
Mas Bupati Rusdi juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum dan pemerintah daerah menjaga ketertiban. Masyarakat diminta untuk lebih selektif dan berhati-hati terhadap segala bentuk ajakan menuju aktivitas ilegal, terutama narkotika. Dampak narkotika yang merusak generasi muda dan maraknya peredaran di wilayah tertentu membuat pemerintah harus lebih tegas dalam melakukan pendekatan represif dan preventif. Edukasi mengenai ancaman hukuman juga perlu terus disampaikan agar masyarakat memahami risiko serius yang akan mereka hadapi jika terlibat.
Selain itu, Mas Bupati Rusdi mengajak seluruh warga Kabupaten Pasuruan untuk membangun budaya taat hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ketaatan terhadap Perda dan undang-undang menjadi kunci menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman. Pemerintah daerah berharap masyarakat bisa menjadi mitra aktif pemerintah dalam mengawasi potensi pelanggaran hukum di lingkungan sekitar. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, cita-cita mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang aman dan tertib bukanlah hal yang mustahil.
Baca juga: Gen Z Jadi Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Triwulan III 2025
