Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, Undang-Undang (UU) menetapkan prinsip dan norma dasar.
Namun, seringkali, UU tersebut tidak dapat langsung diimplementasikan dalam praktik sehari-hari karena kekurangan rincian operasional. Di sinilah Peraturan Presiden (Perpres) memainkan peran yang sangat krusial.
Perpres berfungsi sebagai Pelaksana Otomatis Undang-Undang Kunci, mengisi kekosongan regulasi yang bersifat teknis, struktural, atau administratif.
Banyak kebijakan strategis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat dan Pertumbuhan Bisnis berawal dari sebuah UU, tetapi detail pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Presiden.
Mulai dari mekanisme penunjukan pejabat, tata cara pengadaan barang dan jasa, hingga penentuan harga komoditas tertentu, semuanya seringkali diatur melalui instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Memahami Contoh Peraturan Presiden ini adalah kunci untuk memahami bagaimana kebijakan negara benar-benar bekerja di lapangan.
Artikel ini akan Membedah 5 Contoh Peraturan Presiden yang sangat vital, menunjukkan bagaimana instrumen hukum eksekutif ini mengubah norma hukum menjadi tindakan nyata, sekaligus menjamin Akuntabilitas dan Efisiensi dalam tata kelola negara.
1. Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Ini adalah salah satu Contoh Peraturan Presiden yang paling sering berubah karena menyentuh langsung alokasi anggaran negara.
Baca Juga:Tegas dan Tanpa Kompromi, Presiden Prabowo Siap Reshuffle Menteri yang Tak Disiplin
Fokus: Efisiensi Anggaran dan Anti-Korupsi
-
UU Kunci yang Dilaksanakan: UU tentang APBN dan UU tentang Administrasi Pemerintahan.
-
Peran Perpres: Perpres ini merinci prosedur, tahapan, dan metode pemilihan penyedia barang dan jasa (lelang, penunjukan langsung, atau pengadaan langsung). Tujuannya adalah memastikan Efisiensi Anggaran dan mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
-
Dampak: Perpres ini menentukan kecepatan Pembangunan Infrastruktur dan ketepatan penggunaan dana publik, menjadikannya sangat vital bagi Pertumbuhan Bisnis yang jujur.
2. Perpres tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian/Lembaga
Perpres ini adalah dasar hukum di balik struktur birokrasi negara.
Fokus: Struktur dan Tata Kerja Pemerintahan
-
UU Kunci yang Dilaksanakan: UU tentang Kementerian Negara.
-
Peran Perpres: Setelah UU menetapkan jumlah maksimal kementerian, Perpres merinci tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja setiap kementerian negara dan lembaga non-struktural.
-
Dampak: Perpres ini menentukan Birokrasi Indonesia bekerja. Misalnya, pembentukan sebuah Direktorat Jenderal baru dalam suatu Kementerian harus didasarkan pada Peraturan Presiden. Ini menjamin struktur pemerintahan berjalan secara Sistematis dan Akuntabel.
3. Perpres tentang Proyek Strategis Nasional (PSN)
Perpres ini adalah motor penggerak percepatan pembangunan infrastruktur.
Fokus: Prioritas Pembangunan
-
UU Kunci yang Dilaksanakan: UU tentang Percepatan Pembangunan dan UU tentang Pengadaan Tanah.
-
Peran Perpres: Perpres ini menetapkan daftar proyek infrastruktur yang dianggap strategis oleh negara (misalnya, pembangunan tol, bandara, atau smelter) yang memerlukan dukungan penuh dan percepatan birokrasi. Perpres ini memberikan Landasan Hukum bagi pemerintah daerah untuk memprioritaskan proyek tersebut.
-
Dampak: Mempercepat izin dan pengadaan tanah, sehingga proyek-proyek besar yang krusial bagi Pertumbuhan Bisnis dan ekonomi nasional dapat diselesaikan lebih cepat dari jadwal normal.
4. Perpres tentang Tunjangan Kinerja Pegawai (Tukin)
Perpres ini berdampak langsung pada kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Fokus: Kesejahteraan dan Kinerja ASN
-
UU Kunci yang Dilaksanakan: UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
-
Peran Perpres: UU ASN menetapkan prinsip reward and punishment, tetapi Perpres merinci besaran persentase Tunjangan Kinerja yang diterima ASN pada setiap Kementerian atau Lembaga berdasarkan capaian Kinerja dan kelas jabatan mereka.
-
Dampak: Peraturan Presiden ini menjadi alat vital dalam Manajemen Kinerja pemerintahan, memotivasi ASN untuk bekerja lebih Efisien dan Produktif, karena Tukin mereka terkait langsung dengan Akuntabilitas kinerja individu dan organisasi.
5. Perpres tentang Kebijakan Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi
Contoh Peraturan Presiden yang sangat relevan saat terjadi krisis.
Fokus: Respons Cepat Krisis
-
UU Kunci yang Dilaksanakan: UU tentang Kesehatan dan UU tentang Kekarantinaan Kesehatan.
-
Peran Perpres: Dalam situasi darurat seperti pandemi, Perpres digunakan untuk menetapkan kebijakan yang membutuhkan respons cepat, seperti penentuan jenis vaksin, penetapan harga dan alokasi dana darurat, serta penugasan kepada BUMN terkait pengadaan.
-
Dampak: Memungkinkan pemerintah mengambil langkah cepat tanpa harus menunggu proses legislasi yang panjang, menjamin keselamatan dan kesehatan rakyat.
Perpres Adalah Aksi Nyata Pemerintahan
Peraturan Presiden adalah inti dari mekanisme eksekutif yang mengubah hukum di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan.
Dengan Membedah 5 Contoh Peraturan Presiden ini, kita dapat melihat bahwa instrumen ini bukan sekadar Pelaksana Otomatis Undang-Undang Kunci, melainkan penentu Kecepatan, Efisiensi, dan Akuntabilitas dalam tata kelola Pemerintahan Indonesia.
Perpres menjamin bahwa setiap program strategis, mulai dari struktur organisasi hingga pembangunan infrastruktur, memiliki dasar hukum yang kuat dan rinci, yang pada akhirnya Mendorong Pertumbuhan Bisnis dan menjamin Kesejahteraan Rakyat.
