Dari Kampanye ke Konten Viral: Bagaimana Marketing Politik Membentuk Persepsi Publik

2 February 2026

Infomalang.com – Dalam sistem demokrasi langsung, kampanye politik tidak lagi terbatas pada pidato, baliho, atau debat formal.

Pada kondisi komunikasi digital masa kini konten viral justru menjadi salah satu alat paling efektif dalam membentuk persepsi publik terhadap kandidat politik.

Perubahan ini menuntut para kandidat untuk tidak hanya menawarkan ideologi dan program kerja, tetapi juga mampu mengemas diri dan gagasannya secara komunikatif.

Kondisi tersebut menjadikan marketing politik sebagai elemen penting dalam praktik komunikasi politik modern, khususnya di tengah dominasi media digital.

Marketing politik dalam kajian komunikasi politik tidak sekadar dimaknai sebagai aktivitas kampanye, melainkan sebagai strategi komunikasi yang dirancang secara sistematis untuk memhangun persepsi, citra, dan kepercayaan publik.

Kandidat politik diposisikan layaknya “produk politik” yang harus dikenali, dipahami, dan diterima oleh masyarakat.

Oleh karena itu, keberhasilan politik sangat dipengaruhi oleh bagaimana pesan disusun, media dipilih, serta citra diri ditampilkan secara konsisten.

Perkembangan media sosial mempercepat dan memperluas praktik marketing politik. Platform seperti TikTok, Instagram, dan X memungkinkan kandidat berkomunikasi langsung dengan pemilih tanpa perantara tara media sebagai arus utama.

Pesan politik pun tidak lagi selalu hadir dalam bentuk pidato formal, melainkan dikemas melalui konten hiburan, visual menarik, dan narasi personal yang dekat dengan keseharian audiens. Dalam konteks ini, politik terasa lebih. santai, personal, dan emosional.

Fenomena tersebut dapat dilihat secara jelas pada strategi komunikasi politik Prabowo Subianto dalam Pemilu 2024. Prabowo membangun personal branding baru melalui gaya politik yang dikenal dengan sebutan “Gemoy”.

Ia menampilkan diri sebagai sosok yang santai, lucu, dan menggemaskan, jauh dari citra kaku dan militeristik yang sebelumnya melekat.

Gaya ini ditampilkan secara konsisten melalui video joget, ekspresi ringan dalam forum publik, hingga konten viral di media sosial.

Personal branding tersebut bukanlah tindakan spontan, melainkan bagian dari strategi marketing politik yang dirancang dengan matang.

Dalam kajian komunikasi politik, personal branding bertujuan membangun ekspektasi publik terhadap karakter scorang kandidat.

Ketika citra “Gemoy” terus diulang dan diperkuat melalui berbagai kanal komunikasi, publik mulai mengenali Prabowo bukan hanya sebagai tokoh politik senior, tetapi juga sebagai figur yang ramah dan relevan dengan generasi muda.

Strategi ini menjadi semakin penting ketika Prabowo menghadapi isu politik masa lalu terkait keterlibatannya sebagai militer pada era Reformasi 1998 yang kerap dikaitkan dengan pelanggaran HAM. Isu tersebut dimanfaatkan oleh lawan politik untuk melemahkan citranya di mata publik.

Melalui marketing politik di media sosial, narasi negatif tersebut tidak dihadapi secara konfrontatif, melainkan diimbangi dengan penguatan citra baru yang lebih humanis, cerdas, dan bersahabat.

Pendekatan ini menunjukkan bagaimana marketing politik dapat berfungsi sebagai alat pengelolaan isu sekaligus pembentukan persepsi publik.

Penguatan identitas politik Prabowo juga dilakukan melalui inovasi visual, seperti kartun berbasis kecerdasan buatan yang menampilkan karakter lucu dan billboard tiga dimensi di ruang publik. Visualisasi ini mempertegas identitas “Gemoy” sebagai brand politik yang mudah dikenali.

Dalam marketing politik, identitas semacam ini penting karena membantu masyarakat membedakan satu kandidat dengan kandidat lainnya di tengah banjir informasi politik.

Dominasi pencitraan dalam marketing politik juga patut dikritisi. Ketika perhatian publik terlalu terfokus pada sisi personal dan visual kandidat, terdapat risiko bahwa pembahasan mengenai program, kebijakan, dan kapasitas kepemimpinan menjadi kurang mendapat perhatian.

Politik berpotensi berubah menjadi kontestasi popularitas semata, bukan pertarungan gagasan yang rasional dan substantif.

Dalam perspektif komunikasi politik, marketing politik seharusnya tidak hanya bertujuan pada kemenangan pemilu, tetapi juga pada pembentukan komunikasi politik yang sehat.

Identitas, citra, dan reputasi yang dibangun idealnya menciptakan hubungan saling percaya antara politisi dan masyarakat.

Kepercayaan ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan demokrasi, bukan hanya untuk satu periode pemilihan, tetapi juga dalam jangka panjang.

Sebagai penutup, praktik marketing politik di era digital menunjukkan bahwa politik dan komunikasi tidak dapat dipisahkan.

Bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi, fenomena ini menjadi contoh nyata bagaimana teori komunikasi politik bekerja dalam realitas.

Tantangan ke depan bukanlah menolak marketing politik, melainkan memastikan bahwa strategi komunikasi politik tetap mengacu pada etika, tanggung jawab, dan kepentingan publik.