Infomalangcom – Pemerintah Indonesia terus mematangkan kebijakan perluasan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dengan sasaran baru kelompok lansia, khususnya mereka yang berusia 75 tahun ke atas.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem perlindungan sosial nasional di tengah meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia.
Lansia usia sangat lanjut dinilai sebagai kelompok paling rentan terhadap risiko kekurangan gizi dan penurunan kualitas kesehatan.
Program MBG sebelumnya lebih dikenal sebagai kebijakan pemenuhan gizi bagi anak sekolah serta ibu hamil dan menyusui.
Namun, seiring bertambahnya usia harapan hidup masyarakat Indonesia, pemerintah memandang perlu adanya penyesuaian sasaran agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas.
Lansia usia 75 tahun ke atas menghadapi tantangan kesehatan yang kompleks, mulai dari keterbatasan fisik, penurunan fungsi tubuh, hingga kesulitan mengakses makanan bergizi secara mandiri.
Lansia Usia 75 Tahun ke Atas Menjadi Sasaran Prioritas
Penetapan usia 75 tahun ke atas sebagai prioritas dalam program MBG dilakukan melalui pertimbangan kesehatan dan kondisi sosial.
Pada usia tersebut, kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi menurun, sementara risiko penyakit kronis meningkat.
Banyak lansia pada kelompok usia ini juga hidup sendiri atau tidak lagi memiliki dukungan keluarga yang memadai.
Pemerintah menilai bahwa intervensi gizi menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas kesehatan lansia. Melalui MBG, lansia diharapkan memperoleh asupan makanan yang teratur, bergizi, dan sesuai dengan kebutuhan usia lanjut.
Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.
Pendataan dan Verifikasi Penerima Manfaat
Dalam proses pematangan kebijakan, pendataan penerima manfaat menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah dilibatkan secara aktif untuk mendata lansia yang memenuhi kriteria usia dan kondisi sosial ekonomi.
Pendataan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi tempat tinggal, tingkat kemandirian, serta akses lansia terhadap sumber pangan.
Data yang terkumpul kemudian diverifikasi agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Pemerintah berupaya menghindari kesalahan penyaluran serta memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan program bantuan sosial lainnya. Akurasi data menjadi kunci agar program MBG lansia berjalan efektif dan berkelanjutan.
Baca Juga : Berita yang Lagi Viral, Kesiapan Satpol PP Amankan Harlah NU
Kolaborasi Antar Lembaga dalam Pelaksanaan Program
Pelaksanaan program MBG lansia melibatkan kerja sama lintas lembaga pemerintah. Lembaga yang menangani urusan gizi berperan dalam menyusun standar menu makanan yang sesuai dengan kebutuhan lansia.
Menu disusun dengan memperhatikan kandungan gizi, keamanan konsumsi, serta kemudahan pencernaan bagi usia lanjut.
Sementara itu, sektor kesejahteraan sosial berperan dalam pendampingan dan pengawasan pelaksanaan di lapangan.
Tenaga pendamping dan petugas distribusi menjadi ujung tombak dalam memastikan makanan sampai kepada lansia penerima manfaat.
Selain mengantarkan makanan, petugas juga memantau kondisi lansia serta mencatat kendala yang ditemui selama pelaksanaan program.
Skema Distribusi yang Fleksibel dan Adaptif
Distribusi MBG bagi lansia dirancang dengan pendekatan fleksibel agar dapat menjangkau seluruh sasaran. Lansia yang masih memiliki kemampuan mobilitas dapat menerima makanan melalui titik layanan yang telah ditentukan di wilayah masing-masing.
Sementara itu, lansia dengan keterbatasan fisik akan menerima makanan melalui layanan antar langsung ke rumah.
Pendekatan ini mempertimbangkan kondisi lansia yang beragam, termasuk mereka yang tinggal sendiri atau memiliki hambatan kesehatan.
Skema distribusi langsung juga memungkinkan petugas melakukan pemantauan kondisi lansia secara berkala, sehingga program MBG tidak hanya bersifat pemberian bantuan pangan, tetapi juga pengawasan sosial.
Tantangan dalam Implementasi Program MBG Lansia
Meski telah dirancang secara matang, pelaksanaan program MBG lansia menghadapi sejumlah tantangan. Ketersediaan sumber daya manusia terlatih menjadi salah satu perhatian, terutama untuk menjangkau wilayah dengan jumlah lansia yang tinggi.
Selain itu, distribusi logistik di daerah terpencil memerlukan pengelolaan khusus agar kualitas makanan tetap terjaga.
Aspek pendanaan juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Dengan cakupan sasaran yang luas, pemerintah perlu memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien.
Pengawasan terhadap kualitas makanan, ketepatan waktu distribusi, serta efektivitas pendataan terus dilakukan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.
Baca Juga : Viral Hari Ini, Thrifting Murah Meriah di TrendVault Vaganza
