Pengamat transportasi dari Universitas Brawijaya, Hendi Bowoputro, menyarankan agar Taman Rekreasi Kota (Tarekot) digunakan sebagai lokasi parkir untuk mengatasi kemacetan di kawasan Kayutangan, Kota Malang. Menurut Hendi, penggunaan Tarekot sebagai parkir akan mengurangi kepadatan kendaraan di tepi jalan Basuki Rahmat.
“Saya menyarankan untuk menangani kemacetan di Kayutangan dengan menggunakan Tarekot sebagai area parkir, terutama karena area ini sepi di malam hari,” ujar Hendi, Selasa (8/10/2024). Ia menambahkan bahwa pengaturan parkir yang lebih terpusat dapat membantu mengurangi kemacetan yang sering terjadi di kawasan tersebut.
Kepadatan Kendaraan Penyebab Kemacetan
Kemacetan di kawasan Kayutangan, lanjut Hendi, terjadi karena banyak kendaraan yang diparkir di sepanjang tepi jalan. Kondisi ini diperburuk oleh kebiasaan pengemudi yang memperlambat laju kendaraan untuk mencari tempat parkir, sehingga mempersempit ruas jalan.
“Seringkali, kendaraan berhenti untuk menunggu parkir, dan ini yang membuat kapasitas jalan semakin berkurang,” jelasnya. Ia menyebutkan, kondisi ini mengganggu arus lalu lintas, terutama di saat jam sibuk atau ketika ada kegiatan wisata di area tersebut.
Baca Juga : Pemkot Malang Dukung Aktivasi Kembali Reservoir Hutan Malabar untuk Cegah Banjir
Penyesuaian Tarif Parkir dan Angkutan Penghubung
Untuk mengoptimalkan penggunaan Tarekot sebagai area parkir, Hendi juga mengusulkan adanya penyesuaian tarif parkir. Ia menyarankan agar tarif parkir di Kayutangan dinaikkan, sedangkan tarif di Tarekot bisa diturunkan agar masyarakat lebih memilih parkir di sana.
“Tarif parkir di Kayutangan bisa dinaikkan, sedangkan di Tarekot dimurahkan agar pengunjung lebih tertarik parkir di sana,” katanya. Hendi juga menambahkan, Pemerintah Kota Malang perlu menyediakan angkutan kota dari Tarekot ke Kayutangan agar pengunjung tetap mudah mengakses area wisata.
Perhatian Terhadap Juru Parkir
Hendi juga menekankan pentingnya memperhatikan kesejahteraan juru parkir yang saat ini bekerja di kawasan Kayutangan. Ia menyarankan agar pemerintah memberikan kompensasi yang layak bagi mereka, untuk mencegah terjadinya masalah sosial akibat perubahan kebijakan parkir.
“Juru parkir di Kayutangan harus dibayar dengan layak agar kesejahteraan mereka terjamin,” tegas Hendi. Hal ini menurutnya perlu dilakukan untuk memastikan kebijakan baru tidak memicu konflik atau polemik di lapangan.
Baca Juga : DPRD Kabupaten Malang Dorong Pemkab Cari Solusi Inovatif Atasi Kekeringan
