Infomalangcom – Raja Ampat, surga bahari yang terletak di Papua Barat Daya, kini tengah bersiap menghadapi momen krusial dalam perjalanannya sebagai kawasan konservasi kelas dunia.
Kabupaten yang dikenal dengan keanekaragaman hayati lautnya yang luar biasa ini dijadwalkan menjalani proses revalidasi status UNESCO Global Geopark pada Agustus 2026.
Penilaian ini bukan sekadar formalitas, melainkan evaluasi menyeluruh yang menentukan apakah Raja Ampat masih layak menyandang gelar bergengsi tersebut atau justru terancam kehilanganya. Revalidasi dilakukan secara berkala oleh UNESCO sebagai bagian dari mekanisme penjaminan mutu terhadap seluruh geopark dunia yang telah mendapat pengakuan internasional.
Berdasarkan data UNESCO, hingga 2025 terdapat lebih dari 200 UNESCO Global Geopark yang tersebar di 48 negara, dan Raja Ampat menjadi salah satu kebanggaan Indonesia di antara daftar prestisius tersebut.
Proses ini menjadi sangat penting karena status geopark bisa dicabut apabila standar pengelolaan kawasan tidak terpenuhi dengan baik dan konsisten.
Menteri Pariwisata Tinjau Langsung Kesiapan di Lapangan
Pada 12 Mei 2026, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana melakukan kunjungan kerja hari kedua di Raja Ampat dengan fokus meninjau kesiapan revalidasi tersebut secara langsung. Dalam kunjungannya ke Geosite Piaynemo, Menpar Widiyanti menegaskan bahwa status UNESCO Global Geopark bukan sekadar label internasional yang diraih sekali lalu selesai.
Lebih dari itu, status tersebut merupakan bentuk komitmen jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan kawasan secara menyeluruh. Menpar menekankan tiga pilar utama yang wajib diperkuat menjelang revalidasi, yakni tata kelola yang kuat, konservasi yang nyata dan terukur, serta pelibatan aktif masyarakat lokal dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kawasan.
Tanpa sinergi ketiga elemen itu, status geopark dunia tidak akan bisa dipertahankan secara berkelanjutan. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Raja Ampat 2024–2044 yang dikelola bersama pemerintah daerah setempat.
Baca Juga : Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Lindungi Lingkungan dan Hargai Suara Masyarakat Adat
Apa Saja yang Dinilai dalam Proses Revalidasi UNESCO
Proses revalidasi yang akan dilakukan tim asesor UNESCO mencakup sejumlah aspek penilaian yang sangat komprehensif dan ketat. Berdasarkan informasi dari situs resmi Raja Ampat Geopark, penilaian meliputi manajemen geopark, keberhasilan konservasi warisan geologi, tingkat keterlibatan masyarakat lokal, program edukasi lingkungan, hingga dampak nyata pariwisata terhadap perekonomian daerah.
Evaluasi ini pernah dijalankan sebelumnya oleh dua asesor UNESCO, yaitu Charalampos Fassoulas dari Yunani dan Alireza Amrikazemi dari Iran, yang mengukur standar internasional pengelolaan geopark secara langsung di lapangan.
Hasil revalidasi akan menentukan apakah Raja Ampat mempertahankan statusnya, mendapat peningkatan kategori, atau justru harus merelakan kehilangan pengakuan internasional yang selama ini dengan susah payah diraih dan dijaga oleh masyarakat serta pemerintah daerah setempat.
Desa Arborek Jadi Bukti Nyata Ekowisata Berkelanjutan
Salah satu daya tarik yang menjadi kebanggaan Raja Ampat dalam proses revalidasi ini adalah Desa Wisata Arborek. Desa kecil yang terletak di perairan Raja Ampat ini telah meraih penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) pada tahun 2021 dan dinilai sebagai contoh sukses ekowisata yang mampu memadukan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan pelestarian ekosistem laut dan budaya lokal secara harmonis.
Menpar Widiyanti yang turut meninjau Desa Arborek menyebut keberhasilan desa ini sebagai pembuktian konkret bahwa ekowisata bukan sekadar konsep teoritis yang indah di atas kertas.
Masyarakat Arborek telah membuktikan bahwa mereka mampu berdaya secara ekonomi tanpa harus mengorbankan warisan leluhur maupun kelestarian laut yang menjadi sumber kehidupan mereka dari generasi ke generasi, dan inilah model yang ingin diperkuat sebelum tim asesor tiba.
Tantangan Nyata yang Masih Harus Diselesaikan
Di balik keindahan dan capaian yang membanggakan, Raja Ampat masih menghadapi sejumlah tantangan serius yang harus segera dituntaskan menjelang revalidasi.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi pelaku industri lokal, mulai dari keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, kurangnya jadwal feri rute Sorong–Waisai, hingga belum tersedianya transportasi antar pulau yang teratur dengan tarif terjangkau bagi wisatawan maupun warga setempat yang membutuhkan tingkat mobilitas tinggi.
Selain itu, Menpar juga mengidentifikasi ancaman serius terhadap kelestarian alam berupa aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem laut serta lalu lintas kapal wisata yang belum terkelola dengan baik.
Kondisi ini menjadi perhatian besar karena langsung berdampak pada standar penilaian UNESCO yang memprioritaskan keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan upaya pelestarian lingkungan alam secara berkesinambungan.
Dua Gelar UNESCO Sekaligus Jadi Tanggung Jawab Besar
Raja Ampat merupakan salah satu dari sedikit kawasan di dunia yang menyandang dua gelar UNESCO secara bersamaan, yaitu UNESCO Global Geopark dan UNESCO Biosphere Reserve.
Fakta langka ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Ahmad Nausrau sebagai pengingat bahwa tanggung jawab yang diemban Raja Ampat jauh lebih besar dibandingkan kawasan pariwisata lainnya di Indonesia maupun Asia Tenggara.
Menpar Widiyanti menegaskan bahwa pariwisata Raja Ampat harus diarahkan pada model high quality sustainable tourism, bukan pariwisata massal yang bersifat ekstraktif dan eksploitatif terhadap kekayaan alam.
Pesan tersebut disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga pelaku usaha lokal yang beroperasi di kawasan.
Revalidasi Agustus 2026 bukan sekadar ujian administratif, melainkan cerminan seberapa serius Indonesia menjaga warisan alam dunia yang tak ternilai harganya bagi generasi mendatang.
Baca Juga : DLH Raja Ampat Dukung Pencapaian Misi Kedua Pemerintah, Tingkatkan Sarana dan Prasarana Kota
