Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai indikator KSSK tak akurat untuk membaca likuiditas perbankan. Menurutnya, banyak bank kesulitan likuiditas meski laporan resmi masih menempatkan kondisi dana di level memadai atau ample.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi XI DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta. Info Malang mencatat, kritik ini mengemuka saat otoritas keuangan membahas kondisi sistem keuangan nasional.
Klaim ample berbenturan dengan keluhan bank
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Selama ini forum itu menyimpulkan likuiditas perbankan berada pada level memadai.
Purbaya menolak kesimpulan itu sebagai cerminan kondisi di lapangan. Ia menekankan sejumlah bank justru mengeluh kekurangan dana.
“Kalau Bapak tanya LPS, OJK, BI, Keuangan, semua bilang ample. Tapi itu data mereka salah semua,”
kata Purbaya dalam rapat tersebut, sebagaimana dikutip Kamis (16/7/2026).
Ia menambahkan, keluhan bank muncul meski indikator bank sentral terlihat bagus. Perbedaan antara angka resmi dan realitas operasional itulah yang ia sorot.
Angka resmi KSSK versus sinyal pasar
Pada Rapat Berkala KSSK II Tahun 2026, likuiditas perbankan Maret 2026 dinilai tetap memadai. Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat 84,64 persen.
Baca juga: Harga BBM Pertamax Resmi Naik per 10 Juni 2026, Ini Daftar Lengkap BBM Terbaru Pertamina · Rupiah Sentuh Rp.18.026,00 per Dolar AS, Terlemah dalam Beberapa Tahun Terakhir
Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) berada di 122,55 persen dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) 27,85 persen. Kedua rasio itu jauh di atas ambang batas masing-masing 50 persen dan 10 persen.
Namun Purbaya menilai sinyal pasar justru mengarah ke pengetatan. Kenaikan suku bunga deposito dan pergerakan pasar uang antarbank (interbank) dinilai menandai kebutuhan dana yang meningkat.
“Saya minta ke orang-orang LPS, coba deh cari indikator yang pas. Kenapa ample, tapi sebetulnya banknya kurang uangnya. Karena kita monitor kadang-kadang interbank itu naik kenceng, kadang-kadang juga deposito naik kenceng,”
ujarnya.
Uang primer M0 jadi pembanding
Sebagai alternatif, pemerintah mulai membaca likuiditas lewat uang primer atau base money (M0). M0 adalah uang yang dikendalikan langsung bank sentral dan menjadi dasar pembentukan jumlah uang beredar.
Purbaya menyebut pertumbuhan M0 hampir stagnan sepanjang April hingga Agustus 2025. Kondisi itu ia anggap sinyal bahwa uang di dalam sistem tidak bertambah memadai.
“Pada waktu itu uang tumbuhnya 0 Pak, base money 0,”
katanya. Ia melanjutkan, “Dari April 2025 sampai Agustus itu pertumbuhan uang hampir 0.”
Menurut ilmu moneter yang dipegang banyak bank sentral, stagnasi pertumbuhan uang primer menandakan perekonomian sedang direm. Pantauan Info Malang, pembacaan M0 dipakai pemerintah sebelum memutuskan penambahan likuiditas ke sistem perbankan.
Setelah penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di perbankan, pertumbuhan uang primer naik dari hampir 0 persen menjadi sekitar 11 hingga mendekati 13 persen. Tambahan likuiditas itu disebut menopang pertumbuhan ekonomi 5,39 persen pada kuartal IV 2025 dan 5,61 persen pada kuartal I 2026.
Perbaikan indikator masih dicari
Purbaya mengakui ada kelemahan pada alat ukur yang dipakai KSSK selama ini. Ia mengaku sudah meminta tim KSSK menyusun formula yang lebih tepat, namun pengganti yang dinilai akurat belum ditemukan.
“Jadi ada kesalahan data atau indikator yang kita pakai oleh KSSK selama ini. Saya sudah minta tim KSSK perbaiki itu, tapi rupanya masih belum dapat,”
kata Purbaya.
Ia menegaskan penggunaan indikator yang tidak mencerminkan kondisi riil berisiko menghasilkan kebijakan yang kurang tepat. Pemerintah menyatakan akan memperbaiki pengukuran likuiditas agar keputusan ke depan lebih selaras dengan kondisi bank di lapangan.
