Infomalangcom – Program bedah rumah di Kota Malang memasuki tahap pelaksanaan pada 2026.
Pemerintah Kota Malang mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Pemutakhiran data menjadi bagian penting agar bantuan diberikan kepada masyarakat yang sesuai sasaran dan kondisi hunian yang membutuhkan penanganan.
Program Bedah Rumah 2026 Kota Malang Mulai Berjalan
Pelaksanaan perbaikan rumah mulai dilakukan pada Juli 2026 dan ditargetkan selesai pada Oktober mendatang.
Pemerintah Kota Malang menyampaikan bahwa penanganan RTLH dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta.
Setelah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meninjau kondisi rumah warga di Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, kuota BSPS Kota Malang bertambah 153 unit.
Dengan tambahan itu, jumlah rumah yang akan diperbaiki melalui BSPS meningkat dari 674 menjadi 827 unit.
Data Penerima Bantuan Kembali Diperbarui
Pemutakhiran data menjadi dasar penting dalam pelaksanaan program.
Berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi, terdapat 927 RTLH di Kota Malang pada 2026.
Dari jumlah tersebut, 50 unit direncanakan diperbaiki melalui anggaran Pemerintah Kota Malang, sedangkan 50 unit lainnya memperoleh dukungan melalui Corporate Social Responsibility atau CSR.
Sementara itu, 827 unit masuk dalam kuota BSPS setelah pemerintah pusat menambah 153 unit dari kuota awal.
Proses pendataan dan verifikasi diperlukan untuk mengetahui kondisi rumah serta memastikan calon penerima sesuai ketentuan program.
Pemerintah juga menekankan pentingnya pelaksanaan yang akuntabel dan tepat sasaran sehingga bantuan tidak berhenti pada penetapan penerima, tetapi benar-benar menghasilkan perbaikan hunian.
Kriteria Rumah dan Warga yang Menjadi Sasaran
Penerima BSPS Kota Malang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4.
Kondisi rumah juga menjadi pertimbangan utama.
Saat peninjauan di Buring, pemerintah menemukan rumah dengan kondisi sangat memprihatinkan, antara lain bangunan tanpa fondasi, dinding anyaman bambu, atap rapuh, pencahayaan dan sirkulasi udara yang minim, serta ruang tinggal yang masih menyatu dengan kandang hewan.
Temuan lapangan tersebut menunjukkan pentingnya verifikasi kondisi hunian.
Dengan demikian, data sosial ekonomi penerima dapat dipadukan dengan keadaan fisik rumah sebelum bantuan dilaksanakan.
Baca juga: Pemkab Malang Perkuat Pendataan Aset Sumber Daya Alam untuk Mendukung Pengelolaan Daerah
Bentuk Bantuan dalam Program Bedah Rumah
BSPS memberikan bantuan stimulan sebesar Rp20 juta untuk setiap penerima.
Dana tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumah secara swadaya.
Masyarakat diharapkan bergotong royong dalam proses perbaikan untuk meningkatkan kelayakan hunian.
Pelaksanaan renovasi perlu dilakukan sesuai kebutuhan rumah dan ketentuan program.
Pelaksanaan dan Pengawasan Program
Perbaikan rumah yang dimulai Juli ditargetkan selesai pada Oktober 2026.
Pemerintah meminta tim yang terlibat bekerja cepat, bersih, dan profesional.
Kolaborasi menjadi unsur penting karena kemampuan fiskal Pemerintah Kota Malang belum dapat menjangkau seluruh kebutuhan RTLH.
Dukungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pihak swasta membantu memperluas cakupan penanganan.
Target Program Bedah Rumah 2026
Target penanganan RTLH melalui BSPS kini mencapai 827 unit di Kota Malang.
Angka tersebut berasal dari kuota awal 674 unit ditambah 153 unit yang disetujui setelah peninjauan lapangan.
Selain BSPS, Pemerintah Kota Malang menyiapkan penanganan 50 unit melalui anggaran daerah dan 50 unit melalui CSR.
Tantangan Pemutakhiran Data Penerima
Pemutakhiran data penting karena kondisi sosial ekonomi dan keadaan rumah dapat berubah.
Data yang akurat membantu pemerintah menentukan prioritas dan mengurangi risiko bantuan tidak tepat sasaran.
Verifikasi lapangan juga diperlukan untuk memastikan informasi administratif sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Pemerintah Kota Malang menjadi daerah piloting perluasan digitalisasi perlindungan sosial.
Sistem digital tersebut ditujukan untuk meningkatkan akurasi penerima bantuan, memperkuat transparansi, dan memudahkan proses verifikasi.
Pemerintah juga perlu menjaga pembaruan informasi agar perubahan kondisi penerima dapat diketahui.
Langkah ini penting terutama ketika kebutuhan perbaikan rumah lebih besar daripada kuota bantuan yang tersedia.
Transparansi mengenai proses pendataan, verifikasi, penetapan penerima, serta pelaksanaan renovasi dapat membantu masyarakat memahami mekanisme program dan mengurangi kesalahpahaman di lapangan.
Evaluasi setelah pembangunan selesai juga diperlukan untuk melihat kualitas hasil perbaikan serta manfaat yang dirasakan keluarga penerima.
Dampak Program terhadap Hunian Warga
Program bedah rumah diharapkan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Perbaikan rumah tidak hanya berkaitan dengan kondisi bangunan, tetapi juga kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan kualitas hidup keluarga penerima.
Dengan penambahan kuota BSPS dan dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah serta sektor swasta, cakupan perbaikan RTLH di Kota Malang menjadi lebih luas.
Pemerintah pusat bahkan menargetkan Kota Malang dapat terbebas dari RTLH pada 2026.
Keberhasilan program selanjutnya bergantung pada ketepatan data, kualitas pelaksanaan, pengawasan, dan keterlibatan masyarakat.
Karena itu, pemutakhiran data dan verifikasi bukan sekadar tahapan administratif, melainkan fondasi agar bantuan perumahan benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.
Baca juga: Angkot Pelajar Gratis Kota Malang Segera Beroperasi, Ini Kesiapan Pemerintah
