infomalangcom – Kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan kembali menimbulkan kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat.
Menyusul lonjakan titik panas atau hotspot berkepercayaan tinggi serta banyaknya laporan warga terkait terbatasnya jarak pandang, pemerintah memperkuat operasi terpadu penanganan karhutla dengan fokus di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Berdasarkan pemutakhiran Sistem Pemantauan Karhutla atau SIPONGI milik Kementerian Kehutanan, pemantauan satelit NASA-MODIS/Terra-Aqua mencatat perkembangan hotspot yang dinamis pada periode 17 hingga 19 Agustus 2026.
Secara kumulatif, terdeteksi 367 hotspot di Kalimantan Barat, 343 hotspot di Kalimantan Tengah, dan 40 hotspot di Kalimantan Selatan, sehingga total mencapai 750 titik panas pada periode tersebut.
Operasi penanganan karhutla ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan, hingga masyarakat setempat.
Koordinasi lintas instansi dijalankan melalui kerangka operasi terpadu agar pengerahan personel dan peralatan dapat selaras dengan kondisi terkini di lapangan.
12.880 Personel Gabungan Dikerahkan di Tiga Provinsi
Kementerian Kehutanan merinci bahwa penanganan di tiga provinsi prioritas melibatkan sedikitnya 12.880 personel gabungan.
“Penanganan di tiga provinsi prioritas di Kalimantan melibatkan sedikitnya 12.880 personel gabungan, terdiri atas 1.410 personel di Kalimantan Barat, 10.700 personel di Kalimantan Tengah, dan 770 personel di Kalimantan Selatan,” tulis keterangan resmi Kementerian Kehutanan, Kamis, 20 Agustus 2026.
Baca Juga: Gibran Kunjungi NTT, Ajak Mahasiswa UI Bantu Pemulihan Trauma Warga
Satuan gabungan tersebut memfokuskan kerja pada patroli terpadu, pemeriksaan lapangan, pemadaman darat, pembasahan dan pendinginan, penyekatan area terbakar, hingga penjagaan lokasi rawan agar api tidak kembali muncul.
Operasi turut didukung berbagai peralatan, mulai dari kendaraan operasional, pompa dan pompa jinjing, selang pemadaman, flexible tank, alat komunikasi, alat pelindung diri, helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, hingga helikopter water bombing.
Selain penambahan personel dan peralatan, Kementerian Kehutanan turut memperkuat sarana prasarana pemadaman melalui pembangunan dan pengaktifan sumur bor di sejumlah wilayah prioritas.
Langkah ini diperlukan mengingat ketersediaan sumber air permukaan untuk kebutuhan pemadaman semakin terbatas seiring berlanjutnya kondisi kering di musim kemarau.
Di sisi lain, Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC turut dijalankan secara adaptif menyesuaikan kondisi atmosfer dan ketersediaan awan potensial.
Di Kalimantan Barat, OMC telah dilaksanakan pada 13 hingga 17 Agustus 2026 melalui Posko Pontianak dengan sembilan sorti penerbangan, menghasilkan estimasi volume curah hujan di wilayah penyemaian mencapai 10,92 juta meter kubik. Peluang pelaksanaan OMC kembali terbuka pada 23 hingga 27 Agustus 2026 sesuai prakiraan cuaca terkini.
Sementara itu, di Kalimantan Tengah, OMC telah digelar dalam dua periode, yakni 27 Juli hingga 4 Agustus dan 11 hingga 15 Agustus 2026, dengan total 13 sorti penerbangan dan estimasi volume curah hujan sekitar 4,8 juta meter kubik.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni disebut telah berkoordinasi langsung dengan Kepala BNPB untuk menambah dukungan armada udara bagi operasi water bombing di wilayah tersebut.
“Penambahan armada diharapkan meningkatkan jangkauan operasi, khususnya pada lokasi yang sulit diakses dan membutuhkan pembasahan dari udara. Namun, pengerahan armada tetap harus mempertimbangkan jarak pandang, kondisi asap, cuaca, serta standar keselamatan penerbangan,” demikian keterangan resmi Kementerian Kehutanan.
Kondisi kabut asap yang mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah, termasuk Pontianak, turut menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Sejumlah pihak bahkan mendesak agar penanganan karhutla di Kalimantan dijadikan prioritas nasional mengingat dampaknya yang meluas dan berulang setiap musim kemarau.
Masyarakat dapat memantau perkembangan titik panas dan status kebakaran hutan secara real time melalui sistem SIPONGI yang dikelola Kementerian Kehutanan.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor demi mempercepat pengendalian karhutla, sekaligus meminimalkan dampak kabut asap terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak.
Baca Juga: Polres Malang Gandeng Kelompok Tani Tanam 1,2 Ton Bawang Putih di Lahan 1,5 Hektare
