infomalangcom – Kawasan Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, kembali menjadi pusat perhatian pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Setidaknya empat kelompok masyarakat dan mahasiswa dari berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa secara bersamaan, membawa tuntutan yang berbeda-beda mulai dari desakan pengesahan undang-undang antikorupsi hingga dukungan terhadap program pemerintah.
Keempat kelompok yang menyampaikan aspirasi tersebut adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu atau AMDB, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM, serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo atau RMP4.
Meski sama-sama berkumpul di kawasan Senayan, masing-masing kelompok membawa latar belakang dan kepentingan yang berbeda dalam aksi hari itu.
Massa AMPB yang berasal dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menjadi salah satu kelompok yang mendapat sorotan menjelang aksi, mengingat sempat menghadapi sejumlah kendala seperti penundaan transaksi rekening donasi hingga pembatalan mendadak bus rombongan.
Koordinator AMPB, Teguh Istianto, menjelaskan bahwa kelompoknya membawa dua tuntutan utama dalam aksi tersebut.
Dua Tuntutan Utama Warga Pati soal RUU Perampasan Aset dan Korupsi
AMPB mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, sekaligus meminta penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi.
Baca Juga: Sejumlah Orang Diamankan Jelang Aksi di DPR, Ini Kata Menko Polkam
Selain itu, massa Pati turut meminta penuntasan kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Pemerintah Kabupaten Pati, termasuk Bupati Pati Sudewo.
Perwakilan Tim Advokasi AMPB, Vander Waruwu, menegaskan bahwa aksi yang dilakukan pihaknya akan berlangsung secara damai tanpa disertai tindakan anarkis.
“Kami tetap konsisten, kami melakukan aksi damai,” tegas Vander.
Koordinator AMPB lainnya, Supriyono yang akrab disapa Botok, turut menegaskan bahwa massa Pati tidak membawa agenda politik untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Kita aksi fokus di depan DPR RI ya, dan kita fokus kepada dua tuntutan itu. Tidak ada lengserkan Prabowo-Gibran, tidak ada. Kita mendukung pemerintahan agar lebih baik. Tidak ada kita niatan seperti itu,” tuturnya.
Sementara itu, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu membawa tiga tuntutan utama dalam aksi tersebut, yaitu mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, meminta penerapan hukuman mati bagi koruptor, serta mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok.
Koordinator Aksi AMDB, Yusuf, menyampaikan bahwa sekitar 2.000 warga Depok terlebih dahulu menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Depok sebelum bergabung dengan massa AMPB di Jakarta.
Berbeda dengan dua kelompok sebelumnya, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat yang terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil membawa sepuluh tuntutan yang mencakup berbagai isu, mulai dari pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan pemerintah, evaluasi program Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis, penolakan kebijakan pajak yang dinilai membebani masyarakat kecil, hingga desakan pendidikan dan kesehatan gratis berkualitas.
GERAM dijadwalkan memulai aksi sekitar pukul 14.00 WIB dengan perkiraan jumlah massa mencapai seribu orang.
Adapun Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo hadir dengan agenda yang berbeda dari tiga kelompok lainnya, yakni menyampaikan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah, khususnya program Makan Bergizi Gratis.
Meski begitu, RMP4 tetap meminta agar pelaksanaan program tersebut terus dievaluasi dan diperbaiki tata kelolanya.
“Jadi, bukan dihentikan programnya, tetapi diperbaiki tata kelolanya sehingga program ini bisa betul-betul berjalan semakin baik,” demikian pernyataan perwakilan RMP4.
RMP4 dilaporkan menyiapkan sekitar 500 tiket keberangkatan bagi massa dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, untuk mengikuti aksi tersebut di Jakarta.
Menyusul rencana aksi dari empat kelompok dengan jumlah massa yang cukup besar ini, aparat keamanan menyiagakan ribuan personel gabungan TNI dan Polri di sekitar kawasan DPR/MPR guna mengantisipasi potensi gangguan ketertiban maupun kemacetan lalu lintas di sejumlah ruas jalan Jakarta Pusat.
Masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan Senayan diimbau untuk memantau perkembangan situasi lalu lintas guna menghindari titik kemacetan.
Informasi lebih lanjut mengenai situasi lalu lintas dan keamanan dapat dipantau melalui laman resmi Kepolisian Daerah Metro Jaya.
Dengan beragamnya latar belakang dan tuntutan yang dibawa keempat kelompok, aksi 27 Agustus di kawasan DPR/MPR RI ini menjadi ruang bertemunya berbagai aspirasi masyarakat dari sejumlah daerah, sekaligus menjadi gambaran dinamika demokrasi di tengah beragamnya kepentingan yang ingin disampaikan kepada para wakil rakyat.
Baca Juga: Aliansi GERAM Bawa 10 Tuntutan dalam Demo di DPR, dari Adili Presiden hingga Sita Aset Koruptor
