infomalangcom – Aliansi GERAM bawa 10 tuntutan dalam demo di DPR, dari adili presiden hingga sita aset koruptor yang disuarakan secara lantang oleh gelombang massa aksi di depan kompleks parlemen Senayan.
Aksi penyampaian aspirasi publik ini mengikutsertakan berbagai elemen masyarakat sipil yang terdiri atas kelompok mahasiswa, organisasi buruh, hingga jaringan aktivis lingkungan hidup.
Gerakan kolektif tersebut hadir sebagai bentuk pengawasan publik terhadap kinerja lembaga legislatif dan pemerintah dalam merumuskan serta mengesahkan berbagai kebijakan strategis nasional.
Dinamika aksi penyampaian pendapat di ruang publik Senayan berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian setempat.
Kehadiran ribuan peserta aksi menegaskan pentingnya saluran partisipasi demokrasi yang terbuka agar suara masyarakat tingkat bawah dapat terdengar langsung oleh para wakil rakyat.
Melalui konsolidasi yang matang, aliansi ini merumuskan secara mendalam sepuluh poin krusial yang dianggap sangat vital bagi penegakan keadilan sosial serta perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
Tuntutan Penegakan Hukum dan Pertanggungjawaban Elite Politik
Poin utama yang menjadi sorotan dalam barisan demo di depan kompleks gedung parlemen adalah desakan untuk menegakkan pertanggungjawaban politik dan hukum secara tegas.
Aliansi menilai bahwa berbagai kebijakan strategis negara harus menempatkan prinsip transparansi serta penghormatan terhadap supremasi hukum di atas kepentingan politik golongan semata.
Penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu dipandang sebagai fondasi utama dalam menjaga pilar demokrasi Pancasila agar tidak menyimpang dari amanat reformasi.
Selain isu pertanggungjawaban pimpinan politik, massa aksi menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap program strategis pemerintah yang dinilai memicu potensi penyelewengan anggaran.
Pengawasan ketat terhadap implementasi program pembagian makanan gratis serta pengelolaan koperasi desa sangat diperlukan demi mengantisipasi risiko tindak pidana korupsi.
Kehadiran pengawasan publik yang independen diharapkan mampu memastikan bahwa seluruh alokasi dana negara benar-benar terserap secara tepat guna bagi kemaslahatan masyarakat luas.
Desakan Pengesahan Undang Undang Perampasan Aset Koruptor
Isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu pokok bahasan yang digaungkan secara masif oleh massa demo di kawasan Senayan.
Aliansi mendesak wakil rakyat di Senayan untuk segera merampungkan dan mengesahkan Undang Undang Perampasan Aset Kejahatan.
Penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi diyakini tidak akan memberikan efek jera secara maksimal tanpa adanya tindakan tegas berupa penyitaan seluruh kekayaan hasil kejahatan pidana korupsi.
Dana hasil perampasan aset koruptor tersebut dituntut untuk dialokasikan kembali secara transparan ke sektor penunjang kesejahteraan publik.
Sektor pendidikan gratis, peningkatan mutu fasilitas kesehatan masyarakat, serta percepatan pemulihan kawasan yang terdampak bencana alam harus menjadi prioritas utama pemanfaatan aset tersita.
Langkah pemiskinan koruptor ini dipandang sebagai bentuk pemulihan kerugian keuangan negara yang paling nyata demi mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat.
Baca Juga : Persiapan Demo 27 Agustus di DPR, Bantuan Logistik Mulai Berdatangan
Perlindungan Hak Ekonomi Ketenagakerjaan dan Penolakan Pajak Menindas
Kesejahteraan para pekerja serta keadilan sistem perpajakan nasional menjadi perhatian serius yang disuarakan dalam barisan demo Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat.
Para peserta aksi menolak secara tegas penerapan kebijakan tarif perpajakan yang dinilai kian memberatkan daya beli masyarakat kecil.
Pemerintah didesak untuk mengkaji ulang struktur penerimaan pajak dengan mengedepankan sistem perpajakan progresif yang lebih berkeadilan bagi para pemilik modal skala besar.
Dari sektor ketenagakerjaan, tuntutan difokuskan pada pemenuhan upah layak bagi buruh serta jaminan kepastian kerja di tengah ancaman pemutusan hubungan kerja.
Massa aksi juga menyuarakan pentingnya pengesahan perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga melalui regulasi yang menjamin pembagian jam kerja manusiawi serta pemberian hak jaminan sosial.
Pemenuhan hak dasar kelompok pekerja ini dianggap sebagai tolok ukur penting keberhasilan pembangunan ekonomi nasional yang inklusif.
Penegakan Supremasi Sipil dan Penghentian Kriminalisasi Aktivis
Isu penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi sipil turut menjadi agenda prioritas yang disampaikan dalam demo di kompleks Senayan.
Aliansi menyerukan penghentian langkah perluasan struktur militer di ranah sipil yang dinilai dapat mengganggu iklim kebebasan berpendapat.
Pembatasan peran lembaga pertahanan dalam urusan pemerintahan sipil dianggap sangat krusial demi menjaga profesionalisme institusi pengamanan negara sesuai amanat undang undang.
Massa aksi juga secara tegas meminta penghentian praktik kriminalisasi terhadap aktivis yang menyuarakan aspirasi penolakan atas kerusakan lingkungan dan perampasan lahan warga.
Kebebasan berekspresi, berorganisasi, serta menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin secara penuh oleh negara.
Pembebasan para tahanan politik dan penghentian intimidasi hukum terhadap pejuang hak asasi manusia menjadi syarat mutlak dalam memelihara iklim demokrasi yang sehat.
Manajemen Penanganan Bencana Alam dan Layanan Publik Dasar
Tuntutan kesepuluh yang tidak kalah penting dalam akselerasi demo masyarakat sipil ini adalah perbaikan sistem penanganan bencana alam di Indonesia.
Aliansi mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status bencana nasional pada sejumlah wilayah di Sumatra dan Nusa Tenggara yang mengalami kerusakan lingkungan parah.
Penetapan status ini dinilai sangat krusial agar alokasi bantuan darurat serta proses rekonstruksi pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan terstruktur.
Integrasi perbaikan pemenuhan fasilitas publik dasar seperti akses pendidikan ilmiah gratis dan layanan kesehatan berkualitas harus menjadi fokus perhatian jangka panjang pemerintah.
Ketimpangan akses terhadap layanan publik dasar di berbagai kawasan terluar Indonesia harus segera diatasi melalui alokasi APBN yang tepat sasaran.
Sinergi antara pemenuhan hak sosial dasar, penegakan supremasi hukum, dan penghormatan HAM akan menjadi kunci utama dalam membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih sejahtera dan berkeadilan.
Baca Juga : Pemkot Malang Siapkan Skema Baru Penataan PKL, Libatkan Kampus dan Pelaku Usaha
