Denda keterlambatan dihapus, pajak progresif bebas, dan ada keringanan tunggakan untuk buruh, warga terdata DTSEN, ojol, serta pemilik kendaraan roda tiga.
MALANG – Pemutihan pajak kendaraan tahap II dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur berlaku sampai Senin (30/11/2026). Isinya: denda keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dihapus, pajak progresif dibebaskan, dan ada keringanan tunggakan pokok untuk kelompok tertentu. Arek Ngalam yang menunggak bisa memanfaatkannya sampai tenggat itu.
Program ini berjalan sejak 1 Oktober 2026 dalam rangka Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/570/013/2026. “Pembebasan pajak daerah untuk masyarakat Jawa Timur akan digelar selama dua bulan,” kata Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Apa Saja Keringanan Pemutihan Pajak Kendaraan Tahap II?
Keringanan tahap II diatur dalam Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/570/013/2026 tentang Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur Tahap Kedua, rinciannya dihimpun dari berbagai sumber:
- Denda keterlambatan: pemilik kendaraan dibebaskan dari sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB.
- PKB progresif: bebas PKB progresif.
- Buruh pemilik motor roda dua: diskon 20 persen atas tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya, dengan pokok PKB maksimal Rp500 ribu.
- Warga kurang mampu terdata DTSEN/P3KE: motor roda dua milik wajib pajak kurang mampu yang terdaftar di DTSEN/P3KE, dengan pokok PKB maksimal Rp500.000.
- Ojek online roda dua dan kendaraan roda tiga: denda dan pokok tunggakan PKB 2025 dan sebelumnya dibebaskan, dengan pajak maksimal Rp500 ribu.
- SWDKLLJ: denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan untuk tahun yang lewat juga dihapus.
Apa Syarat Diskon Khusus Buruh?
Diskon 20 persen tunggakan pokok PKB berlaku untuk motor yang memenuhi ketentuan berikut:
- Kendaraan adalah sepeda motor roda dua.
- Pokok PKB maksimal Rp500.000.
- Kendaraan atas nama buruh yang bersangkutan.
- Maksimal satu kendaraan untuk setiap wajib pajak.
Dokumen yang perlu dibawa adalah surat keterangan bekerja. Pada program pemutihan Agustus 2026 (1–31 Agustus), buruh juga wajib menunjukkan slip gaji. Untuk program yang berlaku sekarang (1 Oktober sampai 30 November 2026), belum ada keterangan yang menyebut slip gaji wajib atau tidak. Tanyakan dulu ke Samsat, atau bawa slip gaji untuk berjaga-jaga.
Apa Bedanya dengan Pemutihan Agustus dan Tahun Lalu?
Tahap I berlangsung 1–31 Agustus 2026. Beberapa sumber melaporkan 461.521 objek pajak memanfaatkannya dengan nilai pembebasan sekitar Rp965 juta. Skema diskon buruh hanya dipakai 368 objek se-Jawa Timur. Bapenda Jatim sebelumnya memproyeksikan sekitar 962.981 objek, menurut CNN Indonesia. Artinya realisasi tahap I sekitar 48 persen dari proyeksi (hitungan kasar kami).
Untuk tahap II, Pemprov Jatim memproyeksikan 636.662 objek pajak dengan nilai pembebasan sekitar Rp1,73 miliar, seperti dilaporkan Bicarasurabaya.com. Data jumlah pemanfaat tahap II belum kami temukan.
Tahun lalu, tahap II juga berlangsung 1 Oktober–30 November 2025. Segmen yang disebut ketika itu P3KE/DTSEN, ojol, dan roda tiga. Beberapa media (2/8/2026) mencatat buruh sebagai segmen terbaru.
Apa Artinya untuk Warga Kabupaten Malang?
Made Arya menyampaikan sosialisasi di Kantor Kecamatan Dau, Selasa (27/10/2026). “Harapan kami sebanyak-banyaknya wajib pajak memanfaatkan program ini. Batas akhirnya 30 November,” ujarnya. Kepala desa diminta jadi ujung tombak karena paling dekat dengan warga. Kepala Desa Kalisongo Siswanto mengaku sudah menyampaikan informasi itu di rapat desa dan menjelaskan bahwa sebagian hasil pajak kendaraan kembali ke desa lewat bagi hasil.
Dari sisi pendapatan, Kabupaten Malang menerima opsen PKB, yaitu pungutan tambahan atas PKB yang menjadi pendapatan kabupaten, dengan target 2026 sebesar Rp164,96 miliar. Untuk memudahkan warga membayar pajak, Bapenda Kabupaten Malang juga mengandalkan program Jempol Mase (Jemput Bola Malang Selatan). Layanan itu melayani pembayaran PKB tahunan di kantor desa. Jadwal Jempol Mase selama pemutihan belum kami temukan.
Di Mana Bayar Pajak Kendaraan Selama Pemutihan?
Menurut beberapa sumber yang mengutip operator data Kantor Bersama Samsat Lumajang, pemutihan berlaku di seluruh Kantor Bersama Samsat kabupaten dan kota di Jawa Timur. Di Kabupaten Malang ada Kantor Bersama Samsat Talangagung. Tagihan dan pembayaran pajak tahunan juga bisa dicek lewat e-Samsat Jawa Timur, menurut pengumuman Samsat Manyar (1/10/2026).
Sampai 22 November 2026, kami belum menemukan pengumuman perpanjangan pemutihan tahap II. Yang belum ada dalam keterangan yang kami rujuk: apakah slip gaji wajib bagi buruh di tahap II, apakah keringanan khusus bisa diurus secara daring, dan jumlah pemanfaat tahap II di Malang Raya.
Baca Juga: Manfaatkan 4 Program Pemutihan Pajak Kendaraan Jawa Timur Lengkap Syarat dan Cara Daftar
Catatan: Artikel ini disusun dengan bantuan AI berdasarkan keterangan resmi Samsat Surabaya Timur (Bapenda Jatim), Pemprov Jatim, dan Bapenda Kabupaten Malang yang dilaporkan detikJatim, detikOto, ANTARA, DDTCNews, CNN Indonesia, dan Malang Posco Media, dan ditinjau tim redaksi Info Malang. Gambar utama merupakan ilustrasi AI.
Penulis: Endrita Agung
Editor: Redaksi Info Malang

Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi