Breaking

Kota Malang Optimistis Capai 80 Persen PAD di 2024

Meski Menghadapi Tantangan, Pemkot Malang Optimistis Capai 80 Persen PAD 2024

Pemerintah Kota Malang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) optimistis mampu mencapai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 80 persen hingga akhir tahun 2024, meskipun target penuh sebesar Rp 848,5 miliar kemungkinan sulit tercapai.

Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, menjelaskan bahwa hingga 22 Oktober 2024, realisasi PAD telah mencapai Rp 545,2 miliar atau sekitar 65 persen dari target. “Perhitungan kami pada akhir tahun nanti mungkin tidak bisa mencapai 100 persen, namun upaya kami tetap mengarah pada pencapaian di atas 80 persen,” jelas Handi, Minggu (27/10/2024).

Baca Juga : Optimalisasi Wisata Malang Selatan, Pemkab Malang Tingkatkan Infrastruktur dan Kerja Sama dengan Perhutani

Penyesuaian Belanja dan Strategi 2025

Handi mengakui bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi capaian ini, salah satunya penyesuaian anggaran belanja yang disesuaikan dengan potensi pendapatan riil. Target PAD yang tinggi di 2024, menurut Handi, akan dievaluasi agar target pendapatan tahun depan lebih realistis. “Di tahun 2025, kami sepakat bersama TAPD dan DPRD untuk menetapkan target yang realistis, guna mewujudkan APBD yang sehat,” imbuhnya.

Strategi Peningkatan PAD Melalui E-Tax dan Layanan Jemput Bola

Sebagai langkah strategis untuk mendongkrak PAD, Bapenda Kota Malang telah mengoptimalkan penggunaan E-Tax di kawasan Kayutangan Heritage sejak Agustus 2024. “Seluruh usaha, restoran, dan hotel di kawasan Kayutangan sudah 100 persen menggunakan E-Tax, termasuk usaha baru,” jelas Handi. Sistem ini diharapkan akan meningkatkan pendapatan dari pajak daerah secara signifikan.

Selain E-Tax, layanan jemput bola juga digalakkan untuk meningkatkan kesadaran pajak di masyarakat. Dengan layanan ini, masyarakat lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga target PAD diharapkan lebih mudah dicapai.

Baca Juga : Tiga Pasangan Calon Walikota Malang Paparkan Visi Misi dalam Debat Publik Pertama