Upaya Pemerintah Kota Malang untuk menangani masalah anak tidak sekolah (ATS) terus berlanjut dengan langkah yang semakin konkret. Berdasarkan data pemerintah pusat, tercatat ada 5.655 anak di Kota Malang yang saat ini tidak bersekolah. Guna menuntaskan persoalan ini, Pemkot Malang sedang menyusun roadmap sekaligus mendetailkan pendataan tentang jumlah dan kondisi ATS. Pendataan ini nantinya akan dijadikan landasan untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang memungkinkan intervensi sesuai kebutuhan tiap anak.
Kategori ATS dan Peran PKBM dalam Penanganan
Data sementara menunjukkan bahwa ribuan ATS di Kota Malang terbagi dalam tiga kategori utama. Kategori pertama meliputi 1.875 anak yang telah dikeluarkan dari sekolah, sementara 1.271 anak lainnya tercatat tidak lulus atau tidak melanjutkan pendidikan. Selain itu, terdapat 2.509 anak yang bahkan belum pernah merasakan pendidikan formal sama sekali. Menanggapi kondisi ini, Pemkot Malang akan menggandeng Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terdiri dari 22 lembaga pendidikan nonformal, untuk membantu menyediakan pendidikan kesetaraan bagi ATS.
PKBM akan memainkan peran penting dalam memberikan pendidikan Paket A, B, dan C yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Setelah SK dikeluarkan, PKBM dan dinas pendidikan akan mulai melakukan pendekatan dan pemanggilan terhadap anak-anak yang termasuk dalam kategori ATS. Langkah ini diharapkan mampu memotivasi mereka untuk kembali bersekolah dan melanjutkan pendidikan dengan dukungan penuh dari pemerintah kota. Beberapa anak telah berhasil kembali ke bangku sekolah, dan PKBM menyediakan pendidikan ini secara gratis.
Baca Juga : Nenek di Malang Tewas Tertabrak Kereta Api, Diduga Sengaja Duduk di Tengah Rel
Target Pengurangan ATS Hingga Akhir 2024
Iwan Kurniawan dari Pemkot Malang menjelaskan bahwa pendataan ATS diharapkan selesai pada November, sekaligus penyusunan SK untuk mempercepat penanganan. Pemkot Malang menargetkan pengurangan jumlah ATS yang signifikan pada akhir tahun ini, dan jika masih ada anak yang belum tertangani, upaya intervensi akan terus berlanjut. Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi, mendorong agar percepatan penanganan ATS dapat dilakukan dengan survei langsung tanpa perlu menunggu data dari pemerintah pusat. Sebagai kota yang dikenal dengan kualitas pendidikannya, Kota Malang berkomitmen untuk memastikan setiap anak mendapat akses pendidikan yang layak.
Baca Juga : Kecelakaan Truk Kontainer Lawan Arah di Cipondoh Tangerang, Puluhan Motor dan Pejalan Kaki Jadi Korban
